Iran Dapat Memperkaya Uranium hingga Kemurnian 60% Jika Diperlukan

TEHERAN - Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan Iran mungkin memperkaya uranium hingga kemurnian 60% jika negara itu membutuhkannya.

Dia menegaskan Iran tidak akan pernah menyerah pada tekanan Amerika Serikat (AS) atas aktivitas nuklirnya.

Kesepakatan nuklir Iran 2015 dengan enam kekuatan dunia telah dilanggar sejak Amerika Serikat mundur pada 2018. Kesepakatan itu membatasi Iran hanya dapat memperkaya uranium pada kemurnian 3,67%, jauh di bawah kemurnian 20% yang dicapai sebelum kesepakatan dan jauh di bawah 90% yang bisa untuk senjata nuklir.



“Tingkat pengayaan uranium Iran tidak akan dibatasi hingga 20%. Kami akan meningkatkannya ke tingkat apa pun yang dibutuhkan negara. Kami dapat meningkatkannya menjadi 60%," ujar Khamenei yang menaikkan taruhan dalam perselisihan dengan pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengenai masa depan kesepakatan nuklir.

Lihat infografis: Akhirnya Arab Saudi Bolehkan Perempuan Jadi Tentara

“Pihak Amerika dan Eropa dalam kesepakatan itu telah menggunakan bahasa yang tidak adil terhadap Iran. Iran tidak akan menyerah pada tekanan. Sikap kami tidak akan berubah, ” tegas Khamenei.



Pemerintahan Biden mengatakan pekan lalu bahwa pihaknya siap berbicara dengan Iran tentang kedua negara yang kembali ke perjanjian nuklir 2015 yang ditinggalkan mantan presiden AS Donald Trump.

Iran, yang telah kembali memperkaya hingga 20% dalam upaya nyata untuk meningkatkan tekanan pada Amerika Serikat, telah berselisih dengan Washington mengenai pihak mana yang harus mengambil langkah terlebih dulu untuk menghidupkan kembali perjanjian itu.

Meskipun di bawah tekanan domestik untuk meringankan kesulitan ekonomi yang diperburuk sanksi, para pemimpin Iran bersikeras Washington harus mengakhiri kampanye hukumannya terlebih dahulu untuk memulihkan kesepakatan. Adapun Washington mengatakan Teheran harus kembali ke kepatuhan penuh.

Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken mengatakan Washington bermaksud mendukung dan memperpanjang pakta 2015, yang bertujuan membatasi potensi pengayaan Iran sebagai imbalan atas pencabutan sebagian besar sanksi.

Blinken, yang berpidato di Konferensi Perlucutan Senjata di Jenewa, mengatakan dalam pidato yang direkam sebelumnya, bahwa “Amerika Serikat tetap berkomitmen memastikan bahwa Iran tidak pernah memperoleh senjata nuklir. Diplomasi adalah jalan terbaik untuk mencapai tujuan itu.”

Khamenei, dalam sambutannya yang disiarkan televisi, mengulangi penyangkalan atas niat Iran untuk mempersenjatai pengayaan uranium.

“Badut Zionis internasional (Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu) mengatakan mereka tidak akan mengizinkan Iran memproduksi senjata nuklir. Pertama-tama, jika kita memiliki niat seperti itu, bahkan mereka yang lebih kuat darinya tidak akan bisa menghentikan kita,” tegas Khamenei.

Biden mengatakan bahwa jika Iran kembali ke "kepatuhan ketat" dengan pakta 2015, pemerintahannya akan melakukan hal yang sama, menurut Blinken.

"Bekerja dengan sekutu dan mitra, kami juga akan berusaha memperpanjang dan memperkuat JCPOA (Rencana Aksi Komprehensif Bersama, atau kesepakatan nuklir) dan menangani bidang-bidang lain yang menjadi perhatian, termasuk perilaku regional Iran yang tidak stabil dan pengembangan serta proliferasi rudal balistik," papar Blinken .

Untuk membantu menekan pemerintahan Biden agar menjatuhkan sanksi, parlemen Iran yang didominasi garis keras mengesahkan undang-undang tahun lalu yang mewajibkan pemerintah mengakhiri inspeksi mendadak yang dilakukan pengawas nuklir PBB mulai Selasa (23/2) jika sanksi tidak dicabut.

“Insya Allah besok hukum yang baik ini harus dilaksanakan dengan tepat,” ungkap Khamenei.

Untuk menciptakan ruang bagi diplomasi, pengawas PBB pada Minggu mencapai kesepakatan dengan Iran untuk meredam dampak pengurangan kerja sama Iran dan penolakan Iran mengizinkan inspeksi mendadak.

Para anggota parlemen Iran memprotes keputusan Teheran untuk mengizinkan pemantauan "perlu" oleh inspektur PBB hingga tiga bulan. Menurut mereka, langkah Teheran melanggar undang-undang baru.