PBB Peringatkan Militer Myanmar: Respons Keras Memiliki Konsekuensi Parah!

NEW YORK CITY - Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memperingatkan militer Myanmar bahwa setiap respons keras terhadap para demonstran akan memiliki konsekuensi yang parah. Demo bermunculan di negara itu untuk menentang kudeta militer yang terjadi 1 Februari lalu.

Utusan Khusus PBB Christine Schraner Burgener menyampaikan peringatan itu ketika berbicara dengan wakil kepala junta militer pada hari Senin dalam saluran komunikasi yang langka antara tentara Myanmar dan dunia luar.



Meskipun kendaraan lapis baja dan tentara telah dikerahkan ke beberapa kota besar pada akhir pekan, pengunjuk rasa kembali berdemonstrasi pada hari Senin untuk mengecam pengambilalihan kekuasaan pada 1 Februari dan menuntut pembebasan pemimpin yang ditahan Aung San Suu Kyi dan lainnya.

Protes pada hari Senin lebih kecil daripada ratusan ribu orang yang telah bergabung dengan demonstrasi sebelumnya. Kendati demikian, demo serupa juga bermunculan di beberapa negara Asia Tenggara itu.

"Schraner Burgener telah menegaskan bahwa hak berkumpul secara damai harus dihormati sepenuhnya dan para demonstran tidak dikenakan pembalasan," kata juru bicara PBB, Farhan Haq, seperti dikutip Reuters, Selasa (16/2/2021).

"Dia telah menyampaikan kepada militer Myanmar bahwa dunia sedang mengawasi dengan saksama, dan segala bentuk respons keras kemungkinan besar memiliki konsekuensi yang parah," ujarnya.

Dalam catatan pembicaraan itu, militer Myanmar mengatakan junta "Nomor Dua", Soe Win, telah membahas untuk menyampaikan informasi pemerintah tentang situasi sebenarnya dari apa yang terjadi di Myanmar.

Menurut Haq, selain mendesak tentara untuk menghormati hak asasi manusia dan institusi demokrasi, Schraner Burgener juga telah memperingatkan terhadap pemadaman internet.



Militer memutus internet untuk malam kedua berturut-turut pada Selasa pagi, meningkatkan kekhawatiran di antara para penentang kudeta, terutama setelah tentara menangguhkan pasal-pasal konsitusi untuk melegalkan pencarian dan penahanan para demonstran anti-kudeta.

"Ada kecurigaan pemadaman listrik ini untuk melakukan kegiatan yang tidak adil, termasuk penangkapan sewenang-wenang," kata kelompok Asosiasi Bantuan Tahanan Politik setempat, yang mencatat 426 penangkapan antara tanggal kudeta hingga Senin kemarin.