Polisi Myanmar Semakin Brutal, Tiga Luka Terkena Peluru Karet

NAYPYITAW - Pendukung pemimpin Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi terlibat bentrokan dengan polisi ketika ratusan ribu orang melakukan demonstrasi pro demokrasi menentang seruan junta militer untuk mengakhiri aksi protes.

Aksi protes yang sebagian besar berlangsung damai pada hari Jumat kemarin adalah yang terbesar sejauh ini, dan terjadi sehari setelah Washington menjatuhkan sanksi pada para jenderal yang memimpin pengambilalihan kekuasaan.



Seorang pejabat Palang Merah Myanmar mengatakan tiga orang terluka ketika polisi menembakkan peluru karet untuk membubarkan kerumunan puluhan ribu orang di kota tenggara Mawlamyine.



Rekaman yang disiarkan oleh Radio Free Asia menunjukkan polisi menyerang para pengunjuk rasa, mengambil satu demonstran dan memukul kepalanya. Para demonstran kemudian melemparkan batu ke arah polisi sebelum tembakan dilepaskan.

"Tiga tertembak - satu wanita di dalam rahim, satu pria di pipinya dan satu pria di lengannya," kata pejabat Palang Merah Myanmar Kyaw Myint, yang menyaksikan bentrokan itu, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (13/2/2021).

Beberapa orang di Mawlamyine ditangkap tetapi kemudian dibebaskan ketika ribuan orang berdiri di luar kantor polisi dan menuntut mereka dibebaskan, menurut rekaman langsung yang disiarkan oleh Radio Free Asia.



Sebuah siaran oleh Radio dan Televisi Myanmar (MRTV) yang dikelola pemerintah mengatakan polisi telah menembakkan 10 peluru karet karena pengunjuk rasa melanjutkan aksi kekerasan tanpa membubarkan diri dari daerah tersebut. Laporan itu tidak menyebutkan ada korban yang terluka.

Para dokter mengatakan mereka tidak menduga seorang wanita berusia 19 tahun yang ditembak selama aksi protes di Ibu Kota Naypyitaw pada hari Selasa akan bertahan. Kepala ditembak dengan peluru tajam oleh polisi, kata saksi mata.

Sementara aksi demonstrasi terus dilakukan oleh massa yang berasal dari sejumlah kelompok dan profesi, raksasa media sosial Facebook mengatakan akan memotong visibilitas konten yang dijalankan oleh militer Myanmar. Facebook mengatakan mereka terus menyebarkan informasi yang salah setelah merebut kekuasaan.



Para jenderal Myanmar telah berusaha untuk membenarkan kudeta yang mereka lakukan dengan mengatakan ada kecurangan dalam pemilihan umum November lalu yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), partai Aung San Suu Kyi, sebuah klaim yang ditolak oleh komite pemilihan umum negara.

Dalam sepucuk surat yang dibacakan kepada dewan hak asasi PBB di Jenewa, sekitar 300 anggota parlemen terpilih dari Myanmar meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelidiki pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer sejak kudeta.

Dewan beranggotakan 47 negara itu kemudian mengadopsi resolusi yang menyerukan Myanmar untuk membebaskan Aung San Suu Kyi dan pejabat lainnya dari penahanan dan menahan diri untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Utusan Myanmar mengatakan sebelum pemungutan suara bahwa resolusi itu "tidak dapat diterima".