Pemimpin Pemberontak: Kudeta Militer Mengancam Nasib Gencatan Senjata Myanmar
Kamis, 04 Februari 2021 - 05:02 WIB
loading...
A
A
A
Jenderal Yawd Serk dari Dewan Pemulihan Negara Bagian Shan (RCSS), yang juga bertindak sebagai ketua koalisi yang mewakili 10 kelompok dalam Perjanjian Gencatan Senjata Nasional (NCA), mengutuk kudeta militer pada hari Senin yang menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi .
“Militer mengutamakan kepentingan pribadi, dan ini menyebabkan hilangnya kepercayaan,” katanya, menyerukan kepada militer Myanmar untuk membuktikan ketulusannya dengan mengadakan pembicaraan dengan semua pihak.
Baca juga : Inggris Khawatir Kudeta Bisa Bawa Kembali Myanmar ke Era Kegelapan
"Kami telah melihat bentrokan selama gencatan senjata saat ini, tetapi mulai sekarang jika ada lebih banyak bentrokan, saya dapat melihat itu meningkat bahkan lebih di bawah pemerintahan militer," ujarnya, yang dilansir Kamis (4/2/2021). Dia menyerukan pembebasan Suu Kyi dan politisi lain yang ditahan.
Yawd Serk adalah presiden RCSS, yang bergabung dengan gencatan senjata bersama faksi-faksi lain dengan pemerintah sipil sejak 2015. Gencatan sejata itu dirancang untuk menjadi bagian dari proses perdamaian yang lebih luas untuk mengakhiri perselisihan selama beberapa dekade.
Baca juga: Dikudeta Militer, Suu Kyi Dituduh Mengimpor Walkie-Talkie Secara Ilegal
“Militer mengutamakan kepentingan pribadi, dan ini menyebabkan hilangnya kepercayaan,” katanya, menyerukan kepada militer Myanmar untuk membuktikan ketulusannya dengan mengadakan pembicaraan dengan semua pihak.
Baca juga : Inggris Khawatir Kudeta Bisa Bawa Kembali Myanmar ke Era Kegelapan
"Kami telah melihat bentrokan selama gencatan senjata saat ini, tetapi mulai sekarang jika ada lebih banyak bentrokan, saya dapat melihat itu meningkat bahkan lebih di bawah pemerintahan militer," ujarnya, yang dilansir Kamis (4/2/2021). Dia menyerukan pembebasan Suu Kyi dan politisi lain yang ditahan.
Yawd Serk adalah presiden RCSS, yang bergabung dengan gencatan senjata bersama faksi-faksi lain dengan pemerintah sipil sejak 2015. Gencatan sejata itu dirancang untuk menjadi bagian dari proses perdamaian yang lebih luas untuk mengakhiri perselisihan selama beberapa dekade.
Baca juga: Dikudeta Militer, Suu Kyi Dituduh Mengimpor Walkie-Talkie Secara Ilegal
Lihat Juga :
