Erdogan Serukan Konstitusi Baru di Turki dengan Aliansi Berkuasa

ANKARA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan partainya dan koalisi berkuasa dapat mulai mengerjakan konstitusi baru.

Jika rencana itu terlaksana maka pemerintahan Erdogan menjadi pemerintahan sipil pertama di Turki yang melakukannya.

"Mungkin sudah waktunya Turki sekali lagi membahas konstitusi baru," papar Erdogan usai rapat kabinet di ibu kota Ankara.



Jika Partai AK yang berkuasa mencapai kesepakatan dengan aliansinya, Partai Gerakan Nasional (MHP), Erdogan menjelaskan, "Kami dapat memobilisasi untuk konstitusi baru di masa mendatang."

Lihat infografis: Nasib Suu Kyi: Bintang Demokrasi, Tutup Mata Genosida Rohingya

Seruan Erdogan untuk konstitusi baru datang empat tahun setelah konstitusi saat ini diubah sejak referendum pada 2017, yang memberikan kekuasaan eksekutif yang lebih besar kepada presiden.

Lihat video: Rekam Kudeta Militer Pakai Musik Bang Jago, Dapat Senyum Kepala Polisi

Tahun berikutnya, Erdogan terpilih kembali untuk masa jabatan kedua sebagai presiden Republik Turki.

Faktor utama di balik perubahan itu adalah upaya kudeta militer yang gagal pada 15 Juni 2016, yang memicu keadaan darurat yang berlangsung selama dua tahun.

Sekuritisasi lebih lanjut dan kekuasaan presiden selanjutnya dikritik banyak orang karena bertentangan dengan tradisi netralitas presiden di Turki.

"Tidak peduli seberapa banyak kita berubah, tidak mungkin menghapus tanda-tanda kudeta dan pengawasan yang telah dimasukkan ke dalam semangat konstitusi," ungkap Erdogan.

Dia menyatakan penyesalannya bahwa upaya penyusunan konstitusi baru sebelumnya telah gagal karena "sikap tanpa kompromi" dari oposisi.

Pemimpin Turki itu bersikeras bahwa penyusunan konstitusi baru harus transparan dan dibagikan kepada publik. "Teks yang muncul harus disajikan untuk persetujuan rakyat," ungkap Erdogan.

Saran Erdogan muncul beberapa pekan setelah pemimpin MHP Devlet Bahceli menyarankan perubahan pada konstitusi untuk melarang Partai Demokrat Rakyat (HDP) yang dipimpin Kurdi, yang dituduh memiliki hubungan dengan organisasi teror terlarang, Partai Pekerja Kurdistan (PKK).

“Mengupayakan konstitusi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan di bawah bayang-bayang kelompok yang terkait dengan organisasi teroris (PKK) dengan orang-orang yang ikatan mental dan emosionalnya putus dengan negaranya,” tegas Presiden Erdogan.

Meskipun dia tidak memberikan rincian atau indikasi spesifik tentang seperti apa konstitusi baru itu, rencana itu akan menjadi konstitusi sipil baru pertama di Republik Turki.

Dua teks konstitusional terakhir diproduksi pada 1961 dan 1982 di bawah pemerintahan militer.