Biden Bekukan Penjualan F-35 ke UEA, Begini Reaksi Emirat
Kamis, 28 Januari 2021 - 08:36 WIB
loading...
Pesawat jet tempur siluman F-35 Lightning II Lockheed Martin Amerika Serikat. Foto/REUTERS
A
A
A
WASHINGTON - Pemerintah Joe Biden membekukan penjualan pesawat jet tempur siluman F-35 Amerika Serikat (AS) ke Uni Emirat Arab (UEA) sambil menunggu tinjauan. Negara Teluk itu pun merespons dengan akan menunggu hasil tinjauan kebijakan pemerintah baru Amerika.
Baca juga : Awali 2021, BMW Indonesia Luncurkan 3 Mobil BMW X Terbaru
Duta besar Emirat untuk Washington Yousef al-Otaiba menyampaikan hal itu pada hari Rabu (27/1/2021).
"Seperti dalam transisi sebelumnya, UEA mengantisipasi tinjauan kebijakan saat ini oleh pemerintahan baru," kata al-Otaiba dalam sebuah pernyataan yang dibagikan oleh kedutaan UEA.
Baca juga: Biden Bekukan Penjualan Senjata ke Arab Saudi dan UEA
"Paket F-35 lebih dari sekedar menjual perangkat keras militer kepada mitra. Seperti AS, ini memungkinkan UEA untuk mempertahankan pencegah yang kuat terhadap agresi. Sejalan dengan dialog baru dan kerjasama keamanan, ini membantu meyakinkan mitra regional," kata diplomat Emirat tersebut.
“Ini juga memungkinkan UEA untuk mengambil lebih banyak beban regional untuk keamanan kolektif, membebaskan aset AS untuk tantangan global lainnya, prioritas lama bipartisan AS. UEA selalu berjuang bersama AS. Dan melalui ratusan misi bersama dan partisipasi dalam enam upaya koalisi pimpinan AS, kami telah belajar bahwa kunci dari koordinasi militer adalah interoperabilitas," imbuh dia.
Baca juga : Indonesia Peringkat Ke-85 Penanganan Pandemi Covid-19
Pemerintahan mantan Presiden Donald Trump pada tahun lalu telah menyetujui penjualan paket peralatan pertahanan canggih senilai USD23,37 miliar ke UEA yang bertujuan untuk mencegah potensi ancaman dari Iran.
Negara Teluk itu mengatakan pada 21 Januari lalu bahwa pihaknya menyelesaikan surat perjanjian dengan pemerintah AS untuk pembelian paket peralatan tempur canggih.
Baca juga: AS Masih Tak Rela AS Jual Jet Tempur Siluman F-35 ke UEA
Paket tersebut mencakup 50 unit jet tempur siluman F-35 Lighting II senilai USD10,4 miliar, 18 unit sistem drone bersenjata canggih MQ-9B senilai USD2,97 miliar dan paket amunisi air-to-air dan air-to-surface senilai USD10 miliar.
Pada hari Rabu, pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan pemerintah Biden telah membekukan paket penjualan senjata, termasuk F-35, ke UEA. Pembekuan penjualan ini hanya sementara sambil menunggu peninjauan.
"Pemerintah untuk sementara waktu menghentikan pelaksanaan sejumlah penjualan pertahanan untuk memungkinkan kepemimpinan yang masuk mendapat kesempatan untuk meninjau," kata departemen tersebut.
Baca juga : Gara-gara Conor McGregor, Gaethje Emoh Bertarung di UFC: Dia Idiot!
"Ini adalah tindakan administratif rutin yang khas untuk hampir semua transisi, dan menunjukkan komitmen pemerintah terhadap transparansi dan pemerintahan yang baik," lanjut departemen tersebut melalui seorang juru bicara.
"Langkah ini juga ditujukan untuk memastikan penjualan senjata AS memenuhi tujuan strategis kami untuk membangun mitra keamanan yang lebih kuat, dapat dioperasikan, dan lebih mampu."
AS juga mengatakan akan membekukan penjualan 3.000 amunisi presisi berpemandu ke Arab Saudi. Pejabat Kerajaan Arab Saudi belum mengomentari laporan ini.
Baca juga : Awali 2021, BMW Indonesia Luncurkan 3 Mobil BMW X Terbaru
Duta besar Emirat untuk Washington Yousef al-Otaiba menyampaikan hal itu pada hari Rabu (27/1/2021).
"Seperti dalam transisi sebelumnya, UEA mengantisipasi tinjauan kebijakan saat ini oleh pemerintahan baru," kata al-Otaiba dalam sebuah pernyataan yang dibagikan oleh kedutaan UEA.
Baca juga: Biden Bekukan Penjualan Senjata ke Arab Saudi dan UEA
"Paket F-35 lebih dari sekedar menjual perangkat keras militer kepada mitra. Seperti AS, ini memungkinkan UEA untuk mempertahankan pencegah yang kuat terhadap agresi. Sejalan dengan dialog baru dan kerjasama keamanan, ini membantu meyakinkan mitra regional," kata diplomat Emirat tersebut.
“Ini juga memungkinkan UEA untuk mengambil lebih banyak beban regional untuk keamanan kolektif, membebaskan aset AS untuk tantangan global lainnya, prioritas lama bipartisan AS. UEA selalu berjuang bersama AS. Dan melalui ratusan misi bersama dan partisipasi dalam enam upaya koalisi pimpinan AS, kami telah belajar bahwa kunci dari koordinasi militer adalah interoperabilitas," imbuh dia.
Baca juga : Indonesia Peringkat Ke-85 Penanganan Pandemi Covid-19
Pemerintahan mantan Presiden Donald Trump pada tahun lalu telah menyetujui penjualan paket peralatan pertahanan canggih senilai USD23,37 miliar ke UEA yang bertujuan untuk mencegah potensi ancaman dari Iran.
Negara Teluk itu mengatakan pada 21 Januari lalu bahwa pihaknya menyelesaikan surat perjanjian dengan pemerintah AS untuk pembelian paket peralatan tempur canggih.
Baca juga: AS Masih Tak Rela AS Jual Jet Tempur Siluman F-35 ke UEA
Paket tersebut mencakup 50 unit jet tempur siluman F-35 Lighting II senilai USD10,4 miliar, 18 unit sistem drone bersenjata canggih MQ-9B senilai USD2,97 miliar dan paket amunisi air-to-air dan air-to-surface senilai USD10 miliar.
Pada hari Rabu, pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan pemerintah Biden telah membekukan paket penjualan senjata, termasuk F-35, ke UEA. Pembekuan penjualan ini hanya sementara sambil menunggu peninjauan.
"Pemerintah untuk sementara waktu menghentikan pelaksanaan sejumlah penjualan pertahanan untuk memungkinkan kepemimpinan yang masuk mendapat kesempatan untuk meninjau," kata departemen tersebut.
Baca juga : Gara-gara Conor McGregor, Gaethje Emoh Bertarung di UFC: Dia Idiot!
"Ini adalah tindakan administratif rutin yang khas untuk hampir semua transisi, dan menunjukkan komitmen pemerintah terhadap transparansi dan pemerintahan yang baik," lanjut departemen tersebut melalui seorang juru bicara.
"Langkah ini juga ditujukan untuk memastikan penjualan senjata AS memenuhi tujuan strategis kami untuk membangun mitra keamanan yang lebih kuat, dapat dioperasikan, dan lebih mampu."
AS juga mengatakan akan membekukan penjualan 3.000 amunisi presisi berpemandu ke Arab Saudi. Pejabat Kerajaan Arab Saudi belum mengomentari laporan ini.
(min)
Lihat Juga :
