Menlu Jerman Sebut Orang yang Sudah Divaksin Covid-19 Harus Diberi 'Kebebasan'
Senin, 18 Januari 2021 - 01:57 WIB
loading...
Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas mengatakan, orang-orang yang telah divaksinasi COVID-19 harus diizinkan pergi ke restoran dan bioskop lebih awal daripada yang lain. Foto/REUTERS
A
A
A
BERLIN - Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas mengatakan, orang-orang yang telah divaksinasi Covid-19 harus diizinkan pergi ke restoran dan bioskop lebih awal daripada yang lain. Ini bertentangan dengan anggota kabinet lain yang sejauh ini menentang kebebasan khusus bagi mereka yang diinokulasi.
Maas mengatakan, negara telah secara besar-besaran membatasi hak-hak dasar masyarakat untuk menahan infeksi Covid-19 dan semakin membebani rumah sakit.Baca juga: Vaksin Covid-19 Bermasalah, Jangan Harap Layangkan Tuntutan Hukum
"Belum ada klarifikasi yang meyakinkan sejauh mana orang yang divaksinasi dapat menulari orang lain," kata Maas dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Senin (18/1/2021).
"Yang jelas, bagaimanapun, adalah bahwa orang yang divaksinasi tidak lagi mengambil ventilator dari siapapun. Ini menghilangkan setidaknya satu alasan utama untuk membatasi hak-hak fundamental mereka," sambungnya.
Maas mengatakan, pemerintah juga membatasi hak orang yang menjalankan restoran, bioskop, teater, dan museum.Baca juga: Vietnam Jalin Kerja Sama dengan Rusia Produksi Vaksin Sputnik V
"Mereka memiliki hak untuk membuka kembali bisnis mereka di beberapa titik, jika ada kemungkinan untuk melakukannya," katanya, seraya mengatakan bahwa jika hanya ada orang yang divaksinasi di tempat-tempat seperti itu, mereka tidak dapat lagi membahayakan satu sama lain.
Pernyataan Maas kontras dengan menteri Jerman lainnya, yang menentang hak-hak khusus tersebut. Khawatir hal itu dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam masyarakat pada saat tidak semua orang memiliki kesempatan untuk diinokulasi.
Menteri Dalam Negeri Jerman, Horst Seehofer mengatakan bahwa membedakan antara orang yang divaksinasi dan yang tidak divaksinasi sama saja dengan vaksinasi wajib, yang ditentangnya.
Maas mengakui ini mungkin menyebabkan ketidaksetaraan untuk "masa transisi". Dia mengatakan, langkah seperti itu akan dibenarkan berdasarkan konstitusi, selama ada alasan yang objektif dan tidak mempengaruhi layanan publik dasar.
Menurut Institut Robert Koch, sekitar satu juta dan total sekitar 80 juta penduduk, Jerman telah divaksinasi pada hari Jumat. Angka ini masih jauh dari angka 60-70 persen populasi yang harus divaksin untuk dapat mencapai kekebalan kawanan.
Maas mengatakan, negara telah secara besar-besaran membatasi hak-hak dasar masyarakat untuk menahan infeksi Covid-19 dan semakin membebani rumah sakit.Baca juga: Vaksin Covid-19 Bermasalah, Jangan Harap Layangkan Tuntutan Hukum
"Belum ada klarifikasi yang meyakinkan sejauh mana orang yang divaksinasi dapat menulari orang lain," kata Maas dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Senin (18/1/2021).
"Yang jelas, bagaimanapun, adalah bahwa orang yang divaksinasi tidak lagi mengambil ventilator dari siapapun. Ini menghilangkan setidaknya satu alasan utama untuk membatasi hak-hak fundamental mereka," sambungnya.
Maas mengatakan, pemerintah juga membatasi hak orang yang menjalankan restoran, bioskop, teater, dan museum.Baca juga: Vietnam Jalin Kerja Sama dengan Rusia Produksi Vaksin Sputnik V
"Mereka memiliki hak untuk membuka kembali bisnis mereka di beberapa titik, jika ada kemungkinan untuk melakukannya," katanya, seraya mengatakan bahwa jika hanya ada orang yang divaksinasi di tempat-tempat seperti itu, mereka tidak dapat lagi membahayakan satu sama lain.
Pernyataan Maas kontras dengan menteri Jerman lainnya, yang menentang hak-hak khusus tersebut. Khawatir hal itu dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam masyarakat pada saat tidak semua orang memiliki kesempatan untuk diinokulasi.
Menteri Dalam Negeri Jerman, Horst Seehofer mengatakan bahwa membedakan antara orang yang divaksinasi dan yang tidak divaksinasi sama saja dengan vaksinasi wajib, yang ditentangnya.
Maas mengakui ini mungkin menyebabkan ketidaksetaraan untuk "masa transisi". Dia mengatakan, langkah seperti itu akan dibenarkan berdasarkan konstitusi, selama ada alasan yang objektif dan tidak mempengaruhi layanan publik dasar.
Menurut Institut Robert Koch, sekitar satu juta dan total sekitar 80 juta penduduk, Jerman telah divaksinasi pada hari Jumat. Angka ini masih jauh dari angka 60-70 persen populasi yang harus divaksin untuk dapat mencapai kekebalan kawanan.
(esn)
Lihat Juga :
