Berbahaya, Jenderal Tertinggi AS Didesak Blokir Trump dari Kode Nuklir

WASHINGTON - Panglima militer Amerika Serikat (AS), Jenderal Mark Milley, didesak untuk memblokir Presiden Donald Trump dari akses kode serangan nuklir dalam 12 hari sisa masa jabatannya. Alasannya, kondisi presiden sedang tidak stabil.

Desakan untuk jenderal tertinggi AS itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nancy Pelosi. Politisi Partai Demokrat itu mengaku telah berbicara dengan Milley tentang mengambil tindakan pencegahan untuk memastikan Trump tidak dapat memulai permusuhan atau memerintahkan serangan nuklir di hari-hari terakhir berkuasa. (Baca: Donald Trump Pertimbangkan untuk Ampuni Dirinya Sendiri )

Perkembangan luar biasa pada hari Jumat ini terjadi dua hari setelah Trump mendesak ribuan pendukungnya untuk berbaris di US Capitol di Washington, DC, memicu keributan di mana kerumunan orang membobol gedung, membuat para legislator bersembunyi dan menyebabkan seorang petugas polisi serta empat orang lainnya tewas.

"Situasi presiden yang tidak terkendali ini sangat berbahaya, dan kami harus melakukan segala yang kami bisa untuk melindungi rakyat Amerika dari serangannya yang tidak seimbang terhadap negara kami dan demokrasi kami," kata Pelosi dalam suratnya, seperti dikutip Al Jazeera, Sabtu (9/1/2021).

Sumber yang mendengar percakapan itu mengatakan Pelosi telah mendapat jaminan dari Jenderal Angkatan Darat Mark Milley, ketua Kepala Staf Gabungan, bahwa ada pengamanan jika Trump mencoba meluncurkan senjata nuklir.

Ketika presiden AS memiliki akses ke kode yang diperlukan untuk menembakkan senjata nuklir 24 jam sehari, tidak ada pejabat tinggi militer atau keamanan nasional yang mengungkapkan kekhawatiran secara terbuka tentang kondisi mental Trump terkait dengan senjata nuklir.

Kantor Milley mengatakan Pelosi telah memulai seruan tersebut dan bahwa jenderal tersebut menjawab pertanyaannya mengenai proses otoritas komando nuklir. (Baca juga: Viral, Trump dan Keluarganya Pesta saat Massa Perusuh Capitol Tiba )

Para legislator Demokrat telah merancang pasal pemakzulan untuk Trump karena menghasut kekerasan di Capitol dan menyerukan penggunaan Amandemen ke-25, yang memungkinkan kabinet presiden dan wakil presiden untuk mencopotnya dari jabatan jika dia tidak dapat menjalankan tugasnya.

Para legislator Republik pada awalnya tegas dalam teguran mereka terhadap Trump setelah kekacauan Capitol, tetapi beberapa dari mereka telah melunakkan nadanya setelah presiden merilis video dengan nada rekonsiliasi pada Kamis malam, di mana dia mengecam kekerasan dan mengakui pemerintahan Presiden terpilih Joe Biden.

Amandemen ke-25, yang tidak pernah digunakan dalam sejarah AS, secara luas dianggap hanya berfungsi jika presiden dilumpuhkan, atau menjadi nakal.

Jika Trump berada dalam kondisi seperti itu, Wakil Presiden Mike Pence harus menyetujui penggunaannya, bersama dengan mayoritas kabinet presiden. Trump akan dapat menolak penggunaannya dalam surat kepada Kongres, yang pada akhirnya Kongres yang akan memutuskan.

Pence, yang ikut mengesahkan kemenangan Biden pada hari Rabu setelah perusuh menyerbu gedung US Capitol, dilaporkaan tidak menyetujui penggunaan Amandemen ke-25 Konstitusi AS.

Anggota kabinet Trump, termasuk istri Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell; Menteri Transportasi Elaine Chao, telah mengajukan pengunduran diri, yang memungkinkan Trump untuk menunjuk penggantinya minggu depan.