Penguatan Sektor Kesehatan hingga Perlindungan WNI Jadi Fokus Diplomasi RI pada 2021
Rabu, 06 Januari 2021 - 17:22 WIB
loading...
A
A
A
"Dimulainya perundingan PTA/FTA dengan Serbia, kawasan Mercosur dan Caricom, penuntasan negosiasi PTA dengan Mauritius, Fiji dan PNG. Lalu, perundingan FTA Indonesia-EAEU (Eurasian Economic Union) dan pembuatan Kesepakatan Perdagangan Terbatas dengan Amerika Serikat (AS)," sambungnya.
Selain itu, memperkuat kerja sama ekonomi digital dan ekonomi kreatif, terutama untuk UMKM. Memperkuat upaya diplomasi menghadapi berbagai hambatan perdagangan, termasuk kampanye negatif terhadap komoditas unggulan Indonesia, utamanya kelapa sawit dan mendorong penyetaraan standar berkelanjutan bagi seluruh minyak nabati, baik bilateral, regional maupun multilateral, dengan pendekatan holistik, non diskriminatif, adil, dan dalam konteks pencapaian SDGs.
Prioritas ketiga adalah memperkuat sistem perlindungan WNI. Di mana, Retno menyebut, ini akan dilakukan melalui pembentukan roadmap ratifikasi ILO C-188 Work in Fishing Convention, lalu MoU penempatan khusus ABK perikanan dengan negara tujuan dan pemanfaatan perjanjian bantuan hukum timbal balik untuk penegakan hukum yang tegas bagi pelaku.
"Melanjutkan upaya membangun Satu Data Indonesia, dengan memperkuat data WNI yang akurat, melalui pemutakhiran secara serempak di seluruh perwakilan dan dengan menggunakan platform Portal Peduli WNI. Pusat Operasi Data Terintegrasi akan dibangun," ujarnya.
Keempat adalah terus berkontribusi untuk memajukan berbagai isu kawasan dan dunia. Retno mengatakan, terkait isu Rohingya, Indonesia berharap Penilaian Kebutuhan Komprehensif dapat segera dilakukan oleh Sekretariat ASEAN untuk mendorong repatriasi secara aman, sukarela dan bermartabat para pengungsi Rohingya.
Selain itu, memperkuat kerja sama ekonomi digital dan ekonomi kreatif, terutama untuk UMKM. Memperkuat upaya diplomasi menghadapi berbagai hambatan perdagangan, termasuk kampanye negatif terhadap komoditas unggulan Indonesia, utamanya kelapa sawit dan mendorong penyetaraan standar berkelanjutan bagi seluruh minyak nabati, baik bilateral, regional maupun multilateral, dengan pendekatan holistik, non diskriminatif, adil, dan dalam konteks pencapaian SDGs.
Prioritas ketiga adalah memperkuat sistem perlindungan WNI. Di mana, Retno menyebut, ini akan dilakukan melalui pembentukan roadmap ratifikasi ILO C-188 Work in Fishing Convention, lalu MoU penempatan khusus ABK perikanan dengan negara tujuan dan pemanfaatan perjanjian bantuan hukum timbal balik untuk penegakan hukum yang tegas bagi pelaku.
"Melanjutkan upaya membangun Satu Data Indonesia, dengan memperkuat data WNI yang akurat, melalui pemutakhiran secara serempak di seluruh perwakilan dan dengan menggunakan platform Portal Peduli WNI. Pusat Operasi Data Terintegrasi akan dibangun," ujarnya.
Keempat adalah terus berkontribusi untuk memajukan berbagai isu kawasan dan dunia. Retno mengatakan, terkait isu Rohingya, Indonesia berharap Penilaian Kebutuhan Komprehensif dapat segera dilakukan oleh Sekretariat ASEAN untuk mendorong repatriasi secara aman, sukarela dan bermartabat para pengungsi Rohingya.
Lihat Juga :
