Trump Ancam Tak Tanda Tangani RUU COVID-19, Ingin BLT Lebih Besar

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam tidak menandatangani rancangan undang-undang (RUU) pemulihan virus corona senilai USD892 miliar.

Menurut Trump, RUU itu harus diubah untuk menambah jumlah bantuan langsung tunai (BLT) pada warga AS yang membutuhkan.

Operasional pemerintahan AS didanai dengan basis sementara hingga 28 Desember, menunggu dana USD1,4 triliun pada belanja federal untuk fiskal 2021 yang juga bagian dari RUU itu.

Kegagalan untuk mengesahkan RUU sementara atau mengesampingkan kemungkinan veto Trump terhadap undang-undang tersebut dapat mengakibatkan penutupan sebagian pemerintah. (Baca Juga: Trump Obral Grasi, dari 'Penjahat Perang' Blackwater Hingga 'Penjahat' Kongres)

Ancaman oleh Trump yang tinggal sebulan menjabat itu mengacaukan upaya bipartisan di Kongres untuk memberikan bantuan bagi orang-orang yang hidupnya telah sengsara oleh pandemi. (Lihat Infografis: Lima Shio yang Diprediksi Beruntung pada Tahun 2021)

"RUU yang mereka rencanakan untuk dikirim kembali ke meja saya jauh berbeda dari yang diantisipasi. Ini benar-benar memalukan," ujar Trump dalam video yang diposting di Twitter. (Lihat Video: Tak Terima Ditegur Makan Mi Instan, Seorang Pemuda Ancam Bunuh Ibu Kandung)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat AS sama-sama mengesahkan undang-undang itu pada Senin malam.



Trump mengatakan dia ingin Kongres meningkatkan jumlah BLT menjadi USD2.000 untuk individu atau USD4.000 untuk pasangan, bukannya USD600 yang dia anggap "sangat rendah" untuk individu sesuai dalam RUU itu.

Trump juga mengeluhkan uang yang disediakan untuk negara-negara asing, Smithsonian Institution dan pembudidayaan ikan, di antara pengeluaran lainnya yang menjadi bagian dari undang-undang untuk mendanai pemerintah AS.

“Saya juga meminta Kongres segera menyingkirkan barang-barang yang boros dan tidak perlu dari undang-undang ini, dan mengirimi saya RUU yang sesuai, atau pemerintahan berikutnya harus mengirimkan paket bantuan COVID. Dan mungkin pemerintahan itu adalah saya,” ujar Trump, yang terus mendorong klaim tak berdasar bahwa dia menang pemilu ulang pada November.

Trump akan meninggalkan jabatannya pada 20 Januari ketika Presiden terpilih Joe Biden dilantik. Trump tidak menggunakan kata "veto" dalam pernyataannya.

Voting dengan hasil 92 suara mendukung dan 6 suara menolak di Senat serta 359-53 suara di DPR, keduanya lebih dari dua pertiga mayoritas yang dibutuhkan untuk mengesampingkan veto presiden

RUU dapat diubah jika pimpinan Kongres ingin melakukannya. Jika tidak, pilihan Trump adalah menandatangani RUU menjadi undang-undang, memveto, atau tidak melakukan apa pun dan membiarkannya menjadi undang-undang.

Jika RUU diubah, melakukannya sebelum 28 Desember bisa sangat sulit. Butuh waktu berbulan-bulan bagi para pihak untuk menyetujui ribuan elemen, tidak hanya tentang bantuan virus corona, tetapi juga kesepakatan USD1,4 triliun untuk mendanai sebagian besar pemerintah AS.

Bahkan jika para pemimpin Kongres ingin mengubah RUU, itu masih harus divoting oleh DPR dan Senat. Juga, banyak anggota parlemen Partai Republik mungkin menolak BLT USD2.000 per orang karena itu akan meningkatkan biaya tagihan menjadi lebih dari USD1 triliun.

Dua tahun lalu, penutupan pemerintah selama 35 hari yang mencapai rekor terlama dipicu ketika Kongres mengirim Trump satu RUU pengeluaran pemerintah yang diduga akan dia dukung. Namun RUU itu ternyata ditolak Trump karena dianggap tidak cukup dana untuk membangun tembok perbatasan AS-Meksiko yang dibanggakannya.

Trump juga mengatakan keringanan pajak dua tahun untuk biaya makan perusahaan "tidak cukup" untuk membantu restoran-restoran yang kesulitan akibat pandemi.

Gedung Putih tidak menandakan keberatan apa pun terhadap undang-undang tersebut sebelum disahkan dan memberikan setiap harapan bahwa Trump akan menandatanganinya.

Menteri Keuangan Steven Mnuchin terlibat dalam negosiasi RUU tersebut dengan Kongres.