AS Sahkan RUU Hak Warga Tibet: Pemimpin Tibet Semringah, China Murka
Selasa, 22 Desember 2020 - 21:26 WIB
loading...
A
A
A
Undang-undang tersebut juga mengusulkan "kerangka kerja regional tentang keamanan air" dan partisipasi yang lebih besar dari komunitas dalam dialog dengan China dalam memantau lingkungan di wilayah tersebut.
Kelompok lingkungan dan aktivis hak-hak Tibet telah menyatakan keprihatinan tentang ambisi pembangkit listrik tenaga air China di wilayah tersebut, dengan mengatakan hal itu dapat mempengaruhi pasokan air di hilir.(Baca juga: Pertama dalam 6 Dekade, Pemimpin Politik Tibet Kunjungi Gedung Putih )
"Republik Rakyat China telah menyelesaikan program transfer air yang mengalihkan miliaran meter kubik air setiap tahun dan memiliki rencana untuk mengalihkan lebih banyak air dari dataran tinggi Tibet di China," bunyi RUU yang dikenal sebagai Kebijakan dan Dukungan Tibet (TPSA) tersebut seperti dilansir dari Reuters, Selasa (22/12/2020).
RUU AS juga mengusulkan dialog antara pemerintah China dan Dalai Lama.
China mengatakan para pemimpinnya memiliki hak untuk menyetujui penerus Dalai Lama, yang dilihat banyak orang sebagai upaya koersif untuk mengendalikan Tibet, di mana etnis Tibet membentuk sekitar 90% dari populasi.
Lobsang Sangay, presiden Administrasi Pusat Tibet (CTA), yang dikenal sebagai pemerintah Tibet di pengasingan, mengatakan bahwa persetujuan Dewan Perwakilan AS dan Senat terhadap TPSA pada hari Senin adalah hal bersejarah.(Baca juga: China Paksa Orang-orang Tibet Masuk ke Kamp Kerja Paksa Mirip di Xinjiang )
Kelompok lingkungan dan aktivis hak-hak Tibet telah menyatakan keprihatinan tentang ambisi pembangkit listrik tenaga air China di wilayah tersebut, dengan mengatakan hal itu dapat mempengaruhi pasokan air di hilir.(Baca juga: Pertama dalam 6 Dekade, Pemimpin Politik Tibet Kunjungi Gedung Putih )
"Republik Rakyat China telah menyelesaikan program transfer air yang mengalihkan miliaran meter kubik air setiap tahun dan memiliki rencana untuk mengalihkan lebih banyak air dari dataran tinggi Tibet di China," bunyi RUU yang dikenal sebagai Kebijakan dan Dukungan Tibet (TPSA) tersebut seperti dilansir dari Reuters, Selasa (22/12/2020).
RUU AS juga mengusulkan dialog antara pemerintah China dan Dalai Lama.
China mengatakan para pemimpinnya memiliki hak untuk menyetujui penerus Dalai Lama, yang dilihat banyak orang sebagai upaya koersif untuk mengendalikan Tibet, di mana etnis Tibet membentuk sekitar 90% dari populasi.
Lobsang Sangay, presiden Administrasi Pusat Tibet (CTA), yang dikenal sebagai pemerintah Tibet di pengasingan, mengatakan bahwa persetujuan Dewan Perwakilan AS dan Senat terhadap TPSA pada hari Senin adalah hal bersejarah.(Baca juga: China Paksa Orang-orang Tibet Masuk ke Kamp Kerja Paksa Mirip di Xinjiang )
Lihat Juga :
