Berlakukan Lockdown Ketat, Negara Bagian Australia Dianggap Melanggar HAM
Kamis, 17 Desember 2020 - 14:58 WIB
loading...
A
A
A
"Penyelidikan mengidentifikasi beberapa kasus di mana pemenuhan permintaan pengobatan yang tampaknya mendesak ditunda atau diabaikan oleh otoritas yang mengatur penguncian. Penduduk dalam beberapa kasus terpaksa bergantung pada keluarga atau relawan masyarakat untuk mengumpulkan dan mengirimkan persediaan penting," katanya.
Pejabat itu juga mengkritik tindakan tersebut sebagai tindakan yang keliru, mengingat penjabat kepala kesehatan negara hanya diberi waktu 15 menit untuk mempertimbangkan pembatasan dan implikasinya terhadap hak asasi manusia. Dia mencatat bahwa banyak masalah yang terkait dengan penguncian tampaknya disebabkan oleh intervensi.
Lebih lanjut, Glass mengatakan negara memberlakukan kebijakan tersebut dengan menggunakan sejumlah besar petugas Polisi Victoria berseragam, yang menurutnya tidak perlu dan tidak sensitif terhadap mereka yang tinggal di blok perumahan.(Baca juga: Selandia Baru Buka Perbatasan dengan Australia Tahun Depan )
"Aspek penguncian ini tampaknya tidak menjadi subjek diskusi atau debat antar-lembaga yang patut diperhatikan," lanjutnya, mengatakan pihak berwenang memberikan pertimbangan yang tidak memadai tentang bagaimana penempatan polisi yang signifikan kemungkinan besar akan dianggap oleh penduduk.
Menanggapi laporan Glass, pemerintah negara bagian Victoria mengakui bahwa mereka melakukan kesalahan, tetapi tetap mempertahankan penguncian secara paksa.
Pejabat itu juga mengkritik tindakan tersebut sebagai tindakan yang keliru, mengingat penjabat kepala kesehatan negara hanya diberi waktu 15 menit untuk mempertimbangkan pembatasan dan implikasinya terhadap hak asasi manusia. Dia mencatat bahwa banyak masalah yang terkait dengan penguncian tampaknya disebabkan oleh intervensi.
Lebih lanjut, Glass mengatakan negara memberlakukan kebijakan tersebut dengan menggunakan sejumlah besar petugas Polisi Victoria berseragam, yang menurutnya tidak perlu dan tidak sensitif terhadap mereka yang tinggal di blok perumahan.(Baca juga: Selandia Baru Buka Perbatasan dengan Australia Tahun Depan )
"Aspek penguncian ini tampaknya tidak menjadi subjek diskusi atau debat antar-lembaga yang patut diperhatikan," lanjutnya, mengatakan pihak berwenang memberikan pertimbangan yang tidak memadai tentang bagaimana penempatan polisi yang signifikan kemungkinan besar akan dianggap oleh penduduk.
Menanggapi laporan Glass, pemerintah negara bagian Victoria mengakui bahwa mereka melakukan kesalahan, tetapi tetap mempertahankan penguncian secara paksa.
Lihat Juga :
