Pandemi Ciptakan Tantangan Baru bagi Demokrasi
Kamis, 10 Desember 2020 - 15:53 WIB
loading...
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi mengatakan, pandemi telah menciptakan tantangan baru bagi demokrasi. Foto/Kemlu RI
A
A
A
JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia , Retno Marsudi mengatakan, pandemi telah menciptakan tantangan baru bagi demokrasi. Hal itu diungkapkan Retno di Bali Democracy Forum ke-13, yang mengambil tema "Democracy and COVID-19 Pandemic".
Berbicara dalam konferensi pers virtual pasca membuka Bali Democracy Forum, Retno menuturkan, pandemi tidak boleh melunturkan nilai demokrasi dan di saat yang sama, demokrasi tidak boleh menjadi penghalang untuk mengalahkan pandemi.
"Justru kita yakin bahwa demokrasi merupakan tools yang paling tepat bagi setiap negara untuk melawan pandemi," ucap Retno, pada Kamis (10/12/2020).
Dia menuturkan, menurut Laporan Freedom House tahun 2019, demokrasi di seluruh dunia mengalami kemunduran selama 14 tahun terakhir ini. Pandemi Covid-19, jelasnya, telah menciptakan tantangan tambahan bagi demokrasi.
"Beberapa pihak mungkin berpandangan bahwa restriksi yang dijalankan selama pandemi, termasuk larangan berkumpul, kewajiban memakai masker, diartikan sebagai bertabrakan dengan kebebasan individu. Ini ada beberapa pihak yang mengartikan seperti itu. Padahal sebenarnya bukan itu yang terjadi," ujarnya,
"Pembatasan-pembatasan terbatas yang sifatnya sementara itu memang diperlukan dan harus dilakukan, namun tetap harus dipantau pelaksanaannya agar dapat mencegah kemungkinan munculnya resiko terkurangkannya kebebasan dasar yang memang harus terus dihormati dan diimplementasikan," sambungnya.
Dia lalu menyebut, tantangan lain yang muncul adalah bagaimana ruang demokrasi atau ruang demokrasi ini dapat digunakan oleh beberapa pihak untuk menyebarkan misinformasi dan disinformasi yang memiliki potensi justru mengganggu upaya penanganan pandemi itu. ( Baca juga: Kemenkes Ingatkan Penyakit Tidak Menular Silent Killer di Masa Pandemi COVID-19 )
"Di sesi pertama, beberapa Menteri Luar Negeri juga menghighlight itu, bahwa ruang demokrasi juga at the same time dijadikan ruang untuk menyebarkan misinformasi. disinformasi, yang tentunya bukan merupakan sesuatu yang dapat membantu upaya kita semua dalam memerangi pandemi ini," ungkapnya.
"Tantangan lain yang muncul, tadi sudah saya sampaikan mengenai misinformasi dan disinformasi, tapi sekali lagi terlepas dari semua tantangan ini, demokrasi telah melahirkan harapan dan optimisme bagi kita untuk segera keluar dari pandemi ini. Democratic Perception Index Survey 2020 menunjukkan bahwa 78% orang di dunia ini masih percaya pentingnya demokrasi bagi negara mereka," jelasnya.
Oleh karena itu, ujarnya, demokrasi pandemi ini tidak boleh menghilangkan komitmen kita terhadap demokrasi, sama halnya, sama pentingnya bahwa demokrasi tidak boleh menghalangi upaya kita untuk secara efektif menangani pandemi.
"Tugas kita ke depan tidak mudah, kita harus pastikan bahwa demokrasi dapat mendukung upaya kita di era post-pandemi," tukasnya. ( Baca juga: Kominfo Tegaskan Kembali Pentingnya Kedaulatan Data di Indonesia )
Berbicara dalam konferensi pers virtual pasca membuka Bali Democracy Forum, Retno menuturkan, pandemi tidak boleh melunturkan nilai demokrasi dan di saat yang sama, demokrasi tidak boleh menjadi penghalang untuk mengalahkan pandemi.
"Justru kita yakin bahwa demokrasi merupakan tools yang paling tepat bagi setiap negara untuk melawan pandemi," ucap Retno, pada Kamis (10/12/2020).
Dia menuturkan, menurut Laporan Freedom House tahun 2019, demokrasi di seluruh dunia mengalami kemunduran selama 14 tahun terakhir ini. Pandemi Covid-19, jelasnya, telah menciptakan tantangan tambahan bagi demokrasi.
"Beberapa pihak mungkin berpandangan bahwa restriksi yang dijalankan selama pandemi, termasuk larangan berkumpul, kewajiban memakai masker, diartikan sebagai bertabrakan dengan kebebasan individu. Ini ada beberapa pihak yang mengartikan seperti itu. Padahal sebenarnya bukan itu yang terjadi," ujarnya,
"Pembatasan-pembatasan terbatas yang sifatnya sementara itu memang diperlukan dan harus dilakukan, namun tetap harus dipantau pelaksanaannya agar dapat mencegah kemungkinan munculnya resiko terkurangkannya kebebasan dasar yang memang harus terus dihormati dan diimplementasikan," sambungnya.
Dia lalu menyebut, tantangan lain yang muncul adalah bagaimana ruang demokrasi atau ruang demokrasi ini dapat digunakan oleh beberapa pihak untuk menyebarkan misinformasi dan disinformasi yang memiliki potensi justru mengganggu upaya penanganan pandemi itu. ( Baca juga: Kemenkes Ingatkan Penyakit Tidak Menular Silent Killer di Masa Pandemi COVID-19 )
"Di sesi pertama, beberapa Menteri Luar Negeri juga menghighlight itu, bahwa ruang demokrasi juga at the same time dijadikan ruang untuk menyebarkan misinformasi. disinformasi, yang tentunya bukan merupakan sesuatu yang dapat membantu upaya kita semua dalam memerangi pandemi ini," ungkapnya.
"Tantangan lain yang muncul, tadi sudah saya sampaikan mengenai misinformasi dan disinformasi, tapi sekali lagi terlepas dari semua tantangan ini, demokrasi telah melahirkan harapan dan optimisme bagi kita untuk segera keluar dari pandemi ini. Democratic Perception Index Survey 2020 menunjukkan bahwa 78% orang di dunia ini masih percaya pentingnya demokrasi bagi negara mereka," jelasnya.
Oleh karena itu, ujarnya, demokrasi pandemi ini tidak boleh menghilangkan komitmen kita terhadap demokrasi, sama halnya, sama pentingnya bahwa demokrasi tidak boleh menghalangi upaya kita untuk secara efektif menangani pandemi.
"Tugas kita ke depan tidak mudah, kita harus pastikan bahwa demokrasi dapat mendukung upaya kita di era post-pandemi," tukasnya. ( Baca juga: Kominfo Tegaskan Kembali Pentingnya Kedaulatan Data di Indonesia )
(esn)
Lihat Juga :
