Korsel Nyatakan Siap Kerjasama dengan Pemerintah Baru AS Soal Korut
Senin, 07 Desember 2020 - 22:14 WIB
loading...
Menteri Luar Negeri Korsel, Kang Kyung-wha mengatakan, Seoul siap bekerjasama dengan pemerintah baru ASdalam penyelesaian konflik di Semenanjung Korea. Foto/REUTERS
A
A
A
SEOUL - Menteri Luar Negeri Korea Selatan (Korsel) , Kang Kyung-wha mengatakan, Seoul siap bekerjasama dengan pemerintah baru Amerika Serikat (AS) dalam penyelesaian konflik di Semenanjung Korea. Kang mengatakan, komunikasi dengan Korut mulai melonggar setelah pandemi menerjang.
"Dengan pergantian pemerintahan di AS, kami bersiap untuk bekerja sangat erat dengan pemerintahan baru AS untuk menyusun strategi bagaimana kami dapat membawa Korea Utara kembali ke meja perundingan dan negosiasi," ungkap Kang. ( Baca juga: Korsel Ragukan Klaim Korut Tidak Miliki Kasus Infeksi Covid-19 )
"Kami telah mengejar tujuan ini selama tiga setengah tahun terakhir. Banyak hal yang terhambat pada saat ini karena Korea Utara telah menjalin hubungan dengan kami atau Amerika Serikat selama lebih dari setahun sekarang," sambungnya.
Kang, seperti dilansir Emirates News Agency pada Senin (7/12/2020), menuturkan Korut telah kurang bersedia untuk terlibat dalam pembicaraan sejak wabah Covid-19, karena mereka sibuk menangani pandemi.
"Faktanya adalah pada tahun 2018 para pemimpin tertinggi Korsel, Korut dan AS berkomitmen untuk tujuan-tujuan ini secara terbuka setelah serangkaian pertemuan puncak, dan agar mereka menyelesaikan denuklirisasi dan mewujudkan perdamaian abadi di Semenanjung Korea," ungkapnya.
Dia lalu menuturkan, kerangka kerja yang mendefinisikan hubungan antara Korut dan Korsel adalah gencatan senjata.( Baca juga: Peneliti Korea Selatan Ciptakan Robot Terbang Mini Tahan Tabrakan )
"Itu berusia sekitar 70 tahun. Ini adalah perdamaian yang sangat rapuh. Jadi, kami ingin memulai proses untuk menggantikan gencatan senjata itu dengan kesepakatan damai penuh antara Korea dan lainnya yang telah menandatangani gencatan senjata," jelasnya.
Dirinya mengacu pada gencatan senjata yang ditandatangani pada 27 Juli 1953, setelah Perang Korea. Komandan militer dari China dan Korut menandatangani perjanjian di satu sisi, dengan penandatanganan Komando PBB pimpinan AS atas nama komunitas internasional di sisi lain.
Itu dimaksudkan sebagai tindakan sementara sampai mencapai penyelesaian damai akhir, tetapi tidak ada perjanjian damai yang ditandatangani sampai sekarang. "Ini usaha yang sangat besar, tapi kami berkomitmen untuk bekerja menuju tujuan itu melalui dialog dan negosiasi," tukasnya.
"Dengan pergantian pemerintahan di AS, kami bersiap untuk bekerja sangat erat dengan pemerintahan baru AS untuk menyusun strategi bagaimana kami dapat membawa Korea Utara kembali ke meja perundingan dan negosiasi," ungkap Kang. ( Baca juga: Korsel Ragukan Klaim Korut Tidak Miliki Kasus Infeksi Covid-19 )
"Kami telah mengejar tujuan ini selama tiga setengah tahun terakhir. Banyak hal yang terhambat pada saat ini karena Korea Utara telah menjalin hubungan dengan kami atau Amerika Serikat selama lebih dari setahun sekarang," sambungnya.
Kang, seperti dilansir Emirates News Agency pada Senin (7/12/2020), menuturkan Korut telah kurang bersedia untuk terlibat dalam pembicaraan sejak wabah Covid-19, karena mereka sibuk menangani pandemi.
"Faktanya adalah pada tahun 2018 para pemimpin tertinggi Korsel, Korut dan AS berkomitmen untuk tujuan-tujuan ini secara terbuka setelah serangkaian pertemuan puncak, dan agar mereka menyelesaikan denuklirisasi dan mewujudkan perdamaian abadi di Semenanjung Korea," ungkapnya.
Dia lalu menuturkan, kerangka kerja yang mendefinisikan hubungan antara Korut dan Korsel adalah gencatan senjata.( Baca juga: Peneliti Korea Selatan Ciptakan Robot Terbang Mini Tahan Tabrakan )
"Itu berusia sekitar 70 tahun. Ini adalah perdamaian yang sangat rapuh. Jadi, kami ingin memulai proses untuk menggantikan gencatan senjata itu dengan kesepakatan damai penuh antara Korea dan lainnya yang telah menandatangani gencatan senjata," jelasnya.
Dirinya mengacu pada gencatan senjata yang ditandatangani pada 27 Juli 1953, setelah Perang Korea. Komandan militer dari China dan Korut menandatangani perjanjian di satu sisi, dengan penandatanganan Komando PBB pimpinan AS atas nama komunitas internasional di sisi lain.
Itu dimaksudkan sebagai tindakan sementara sampai mencapai penyelesaian damai akhir, tetapi tidak ada perjanjian damai yang ditandatangani sampai sekarang. "Ini usaha yang sangat besar, tapi kami berkomitmen untuk bekerja menuju tujuan itu melalui dialog dan negosiasi," tukasnya.
(esn)
Lihat Juga :
