Prancis: Polandia dan Hungaria Kemungkinan Dikeluarkan dari Dana Pemulihan Covid-19 UE
Minggu, 06 Desember 2020 - 21:08 WIB
loading...
Menteri Urusan Eropa Prancis, Clement Beaune mengatakan, Polandia dan Hungaria dapat ditolak aksesnya ke dana pemulihan pandemi Covid-19 Uni Eropa (UE). Foto/REUTERS
A
A
A
PARIS - Menteri Urusan Eropa Prancis , Clement Beaune mengatakan, Polandia dan Hungaria dapat ditolak aksesnya ke dana pemulihan pandemi Covid-19 Uni Eropa (UE) . Hungaria dan Polandia dapat dimasukan dalam program itu jika mereka melepaskan sikap keras mereka terhadap apa yang disebut mekanisme aturan hukum.
"Jika Hungaria dan Polandia masih menolak untuk mengkonfirmasi keadaan saat ini, akan perlu untuk menemukan solusi yang lebih radikal, yang berarti bahwa rencana pemulihan untuk Eropa akan mencakup 25 (anggota UE)," ucap Beaune.
"Secara hukum, ini rumit tetapi mungkin. Sikap kami jelas, kami tidak akan mengorbankan baik (paket) pemulihan, maupun supremasi hukum," sambungnya, seperti dilansir Reuters pada Minggu (6/12/2020).
Para pemimpin negara anggota UE mencapai kesepakatan untuk menciptakan dana pemulihan Covid-19 senilai USD 909 miliar, bernama NextGenerationEU, pada bulan Juli. ( Baca juga: Parlemen Prancis dan UE Dorong Sanksi untuk Turki Bulan Depan )
Namun, kontroversi muncul ketika UE berupaya untuk membuat akses ke dana tersebut bergantung pada pengamatan nilai-nilai Eropa yang diterapkan sebuah negara, seperti norma demokrasi dan penghormatan terhadap supremasi hukum.
"Jika Hungaria dan Polandia masih menolak untuk mengkonfirmasi keadaan saat ini, akan perlu untuk menemukan solusi yang lebih radikal, yang berarti bahwa rencana pemulihan untuk Eropa akan mencakup 25 (anggota UE)," ucap Beaune.
"Secara hukum, ini rumit tetapi mungkin. Sikap kami jelas, kami tidak akan mengorbankan baik (paket) pemulihan, maupun supremasi hukum," sambungnya, seperti dilansir Reuters pada Minggu (6/12/2020).
Para pemimpin negara anggota UE mencapai kesepakatan untuk menciptakan dana pemulihan Covid-19 senilai USD 909 miliar, bernama NextGenerationEU, pada bulan Juli. ( Baca juga: Parlemen Prancis dan UE Dorong Sanksi untuk Turki Bulan Depan )
Namun, kontroversi muncul ketika UE berupaya untuk membuat akses ke dana tersebut bergantung pada pengamatan nilai-nilai Eropa yang diterapkan sebuah negara, seperti norma demokrasi dan penghormatan terhadap supremasi hukum.
Lihat Juga :
