Grup HAM Inggris Kecam Keputusan Prancis Tutup Grup Anti-Islamophobia

LONDON - Sejumlah grup advokasi Inggris mengecam keputusan Prancis menutup grup anti-rasisme Collective Against Islamophobia in France (CCIF).

Saat mengumumkan langkah tersebut, Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin menuduh CCIF melakukan "propaganda Islam" selama beberapa tahun. Tuduhan itu dibantah keras oleh kelompok itu.

Dalam pernyataan sebagai tanggapan, kelompok advokasi CAGE yang berbasis di London mengatakan, “Keputusan itu mengungkap kemunafikan negara Prancis yang kurang ajar dalam mengadvokasi 'kebebasan berbicara' sementara secara hukum menolak kebebasan Muslim untuk berbicara dan berorganisasi."

CAGE adalah organisasi advokasi yang mengkampanyekan proses hukum, penegakan hukum, dan mengakhiri ketidakadilan Perang Melawan Teror. (Baca Juga: Prancis Akan Tutup 76 Masjid atas Dugaan Promosikan Separatisme)

CCIF tidak hanya dilarang, tetapi stafnya “masuk daftar hitam tanpa batas waktu,” yang berarti mereka tidak dapat membentuk kelompok baru atau berbicara di depan umum. (Lihat Infografis: Begini Cara Kerja Vaksin yang Akan Melindungi Tubuh dari Covid-19)

"Kebebasan berserikat dan berekspresi mereka telah ditangguhkan tanpa batas waktu," ungkap pernyataan CAGE, menambahkan bahwa keputusan itu menyusul serangkaian penggerebekan di sejumlah masjid, sekolah Islam, dan rumah. (Lihat Video: Tips Menjaga Kebersihan Rumah dari Percikan Droplet dan Virus)

Direktur Pelaksana CAGE Muhammad Rabbani menjelaskan, "Orang-orang yang terkait dengan CCIF telah diberangus dengan cara yang hanya terdengar di sebagian besar negara otokratis."



“Gangguan ini dan upaya untuk melemahkan komunitas Muslim mengikuti pengumuman Macron tentang 'Hukum Separatisme' yang baru untuk membatasi pekerjaan amal Muslim dan kampanye politik,” papar Rabbani.

"Ini juga mengikuti Pernyataan Bersama Uni Eropa tentang front persatuan melawan Islamisme, untuk mengalihkan perhatian Uni Eropa dari pelanggaran Prancis atas kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan dan bahkan hukum Uni Eropa," ujar dia.