Twitter Blokir Akun Pendukung Kerajaan Thailand karena Langgar Aturan
Selasa, 01 Desember 2020 - 03:03 WIB
loading...
Akun Twitter milik pendukung kerajaan Thailand diblokir. Foto/REUTERS
A
A
A
BANGKOK - Twitter menangguhkan (suspend) akun pro-kerajaan Thailand terkait istana yang menurut analisis Reuters terkait dengan ribuan akun lainnya yang dibuat dalam beberapa pekan terakhir.
Akun-akun Twitter itu menyebarkan postingan yang mendukung Raja Maha Vajiralongkorn dan monarki Thailand.
Tinjauan Reuters menemukan puluhan ribu tweet yang menurut seorang ahli tampaknya berasal dari akun yang memperkuat pesan royalis untuk melawan gerakan protes.
Selama berbulan-bulan telah terjadi unjuk rasa menentang pemerintah. Aksi protes ini melanggar tabu lama yang melarang rakyat mengecam kerajaan. (Baca Juga: Israel Hancurkan Tangga Bersejarah Menuju Masjid Al-Aqsa)
Dokumen pelatihan militer internal yang dilihat Reuters menunjukkan bukti kampanye informasi terkoordinasi yang dirancang untuk menyebarkan informasi yang menguntungkan dan mendiskreditkan lawan. (Lihat Infografis: Pesawat Luar Angkasa China Berhasil Masuk Orbit Bulan)
Akun pro-kerajaan @jitarsa_school ditangguhkan setelah Reuters meminta komentar pada Rabu dari Twitter mengenai kampanye kerajaan baru-baru ini di platform media sosial. (Lihat Video: Polisi Akan Panggil 10 Orang Terkait Laporan Terhadap RS UMMI)
Para pengunjuk rasa dan pendukung kerajaan mengakui pentingnya media sosial dalam mendorong gerakan protes. Unjuk rasa ini menjadi tantangan terbesar dalam beberapa dekade bagi monarki serta pemerintahan Perdana Menteri (PM) Prayuth Chan-ocha.
Dibuat pada September, akun @jitarsa_school memiliki lebih dari 48.000 pengikut sebelum ditangguhkan oleh Twitter.
"Akun yang dipermasalahkan ditangguhkan karena melanggar aturan kami tentang spam dan manipulasi platform," ungkap seorang perwakilan Twitter pada Minggu.
Dia mengatakan penangguhan itu sejalan dengan kebijakan perusahaan dan bukan akibat permintaan komentar dari Reuters.
Profil akun tersebut mengatakan dia melatih orang-orang untuk program Relawan Kerajaan, yang dijalankan oleh Kantor Kerajaan.
Halaman Facebook untuk Royal Volunteers School, yang memposting video pro-monarki dan berbagai berita, juga mengidentifikasi akun Twitter itu sebagai miliknya.
Baik sekolah maupun markas besar Relawan Kerajaan tidak menanggapi permintaan komentar tentang penangguhan akun tersebut.
Program "Volunteer Spirit 904" didirikan pada masa raja saat ini, yang dimulai pada 2016, untuk membangun loyalitas kepada monarki.
Istana tidak menanggapi permintaan komentar. Mereka memiliki kebijakan untuk tidak berbicara dengan media dan belum berkomentar sejak dimulainya protes pada Juli.
Akun-akun Twitter itu menyebarkan postingan yang mendukung Raja Maha Vajiralongkorn dan monarki Thailand.
Tinjauan Reuters menemukan puluhan ribu tweet yang menurut seorang ahli tampaknya berasal dari akun yang memperkuat pesan royalis untuk melawan gerakan protes.
Selama berbulan-bulan telah terjadi unjuk rasa menentang pemerintah. Aksi protes ini melanggar tabu lama yang melarang rakyat mengecam kerajaan. (Baca Juga: Israel Hancurkan Tangga Bersejarah Menuju Masjid Al-Aqsa)
Dokumen pelatihan militer internal yang dilihat Reuters menunjukkan bukti kampanye informasi terkoordinasi yang dirancang untuk menyebarkan informasi yang menguntungkan dan mendiskreditkan lawan. (Lihat Infografis: Pesawat Luar Angkasa China Berhasil Masuk Orbit Bulan)
Akun pro-kerajaan @jitarsa_school ditangguhkan setelah Reuters meminta komentar pada Rabu dari Twitter mengenai kampanye kerajaan baru-baru ini di platform media sosial. (Lihat Video: Polisi Akan Panggil 10 Orang Terkait Laporan Terhadap RS UMMI)
Para pengunjuk rasa dan pendukung kerajaan mengakui pentingnya media sosial dalam mendorong gerakan protes. Unjuk rasa ini menjadi tantangan terbesar dalam beberapa dekade bagi monarki serta pemerintahan Perdana Menteri (PM) Prayuth Chan-ocha.
Dibuat pada September, akun @jitarsa_school memiliki lebih dari 48.000 pengikut sebelum ditangguhkan oleh Twitter.
"Akun yang dipermasalahkan ditangguhkan karena melanggar aturan kami tentang spam dan manipulasi platform," ungkap seorang perwakilan Twitter pada Minggu.
Dia mengatakan penangguhan itu sejalan dengan kebijakan perusahaan dan bukan akibat permintaan komentar dari Reuters.
Profil akun tersebut mengatakan dia melatih orang-orang untuk program Relawan Kerajaan, yang dijalankan oleh Kantor Kerajaan.
Halaman Facebook untuk Royal Volunteers School, yang memposting video pro-monarki dan berbagai berita, juga mengidentifikasi akun Twitter itu sebagai miliknya.
Baik sekolah maupun markas besar Relawan Kerajaan tidak menanggapi permintaan komentar tentang penangguhan akun tersebut.
Program "Volunteer Spirit 904" didirikan pada masa raja saat ini, yang dimulai pada 2016, untuk membangun loyalitas kepada monarki.
Istana tidak menanggapi permintaan komentar. Mereka memiliki kebijakan untuk tidak berbicara dengan media dan belum berkomentar sejak dimulainya protes pada Juli.
(sya)
Lihat Juga :
