Tiga Senator AS Coba Cegah Penjualan 50 Jet Tempur F-35 ke UEA

WASHINGTON - Tiga senator Amerika Serikat (AS) mengajukan resolusi yang akan menghentikan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk melangkahi Kongres dan mempercepat penjualan 50 unit jet tempur siluman F-35 dan senjata lain ke Uni Emirat Arab (UEA).

Sebanyak 50 unit jet tempur F-35 yang akan dijual tersebut senilai USD23 miliar. Senjata lain yang hendak dijual pemerintah Trump adalah 18 unit drone Reaper, ribuan amunisi dan ratusan rudal.

Serangkaian resolusi diumumkan setelah anggota parlemen mengatakan mereka gagal mendapatkan jawaban yang memuaskan dari pejabat Departemen Luar Negeri atas rencana untuk menjual senjata canggih tersebut. (Baca: Pompeo: AS Setujui Penjualan 50 Jet Tempur Siluman F-35 ke UEA )

Para anggota parlemen mengatakan kesibukan pemerintah untuk menyelesaikan penjualan mengabaikan risiko teknologi militer sensitif yang ditimbulkan oleh hubungan UEA dengan Rusia dan China—dan dengan keunggulan militer Israel di Timur Tengah.

Tiga senator yang mengusulkan resolusi tersebut adalah Bob Menendez dari Partai Demokrat, Rand Paul dari Partai Republik dan Chris Murphy dari Partai Demokrat.

Empat resolusi bersama akan menolak penjualan 50 unit F-35, 18 unit MQ-9B Reaper, serta ribuan amunisi dan ratusan rudal. Secara keseluruhan, penjualan tersebut—yang disetujui oleh Departemen Luar Negeri lebih dari seminggu yang lalu—akan menjadi penjualan drone AS terbesar kedua yang pernah ada ke satu negara. (Baca: Penasihat Biden: Jet Tempur Siluman F-35 Hanya untuk Israel )

"Ketika saya mencoba untuk memperingatkan pemerintahan Trump, menghindari proses musyawarah untuk mempertimbangkan infus senjata besar-besaran ke negara di wilayah yang bergejolak dengan beberapa konflik yang sedang berlangsung benar-benar tidak bertanggung jawab," kata Menendez, Senator Demokrat yang duduk Komite Hubungan Luar Negeri Senat dalam sebuah pernyataan.

"Ada sejumlah kekhawatiran yang luar biasa tentang bagaimana penjualan ini akan berdampak pada kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat dan Israel. Akibatnya, Kongres sekali lagi turun tangan untuk berfungsi sebagai pemeriksa untuk menghindari keuntungan atas keamanan nasional AS dan sekutu kami, dan untuk semoga mencegah perlombaan senjata baru di Timur Tengah," lanjut dia, seperti dikutip Defense News,
Kamis (19/11/2020).

Laporan lain dari Politico menyebutkan anggota parlemen Ilhan Omar juga memperkenalkan tiga resolusi minggu ini untuk menghentikan penjualan senjata ke UEA.

Laporan-laporan itu muncul sehari sebelum perwakilan dari Biro Urusan Politik-Militer Departemen Luar Negeri dijadwalkan mengadakan briefing tertutup kepada Komite Hubungan Luar Negeri Senat di Capitol Hill. (Baca juga: Panik dengan Hasil Pilpres AS, Donald Trump Jr Serukan Perang Total )

Seorang pejabat senior administrasi Trump mengatakan di tengah laporan bahwa pemerintahan Trump bergerak cepat dalam upaya penjualan pesawat tempur F-35 berteknologi tinggi ke Uni Emirat Arab, Departemen Luar Negeri tetap berkomitmen untuk berkonsultasi dengan Kongres tentang penjualan senjata ke pemerintah asing.

Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengumumkan paket tersebut bulan ini setelah penandatanganan perjanjian perdamaian antara Israel dan UEA dan mengisyaratkan niat pemerintah untuk menyelesaikan kesepakatan sebelum Trump lengser.

Tetapi anggota parlemen dari kedua belah pihak telah memperkenalkan undang-undang yang bertujuan meminta Departemen Luar Negeri untuk pertama-tama menjawab pertanyaan sulit tentang penjualan yang bergerak cepat dan konsekuensinya pada keamanan nasional.

Pompeo, dalam pengumumannya tentang kesepakatan F-35, mengatakan pihaknya mengakui kebutuhan UEA untuk mempertahankan diri dari Iran dan bahwa itu konsisten dengan komitmen Amerika untuk memastikan "keunggulan militer kualitatif" Israel—standar hukum AS bahwa Israel mempertahankan keunggulan teknologi militer atas tetangganya.

Para pendukung, dan sekarang anggota parlemen, sangat khawatir bahwa, terlepas dari pernyataan pemerintahan Trump, kesepakatan itu akan memungkinkan UEA untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh Iran, termasuk drone bersenjata dan amunisi presisi terpandu, dapat digunakan di Yaman atau Libya.

Murphy mengatakan UEA telah melanggar perjanjian penjualan senjata di masa lalu, yang mengakibatkan senjata AS berakhir dengan kelompok milisi, dan mereka gagal mematuhi hukum internasional di Libya dan Yaman.

"Saya mendukung normalisasi hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab (UEA), tetapi tidak ada dalam perjanjian itu yang mengharuskan kami membanjiri kawasan itu dengan lebih banyak senjata dan memfasilitasi perlombaan senjata yang berbahaya," kata Murphy dalam sebuah pernyataan.

Undang-Undang Pengendalian Ekspor Senjata tahun 1976 memberikan prosedur khusus di mana para pembuat undang-undang dapat memperkenalkan resolusi bersama atas penolakan terhadap penjualan senjata yang diusulkan. Di Senat, resolusi dapat dikeluarkan dari Komite yurisdiksi, memaksakan pemungutan suara di lantai Senat.