Kuasai Arizona, Kemenangan Biden Kian Tak Terbantahkan

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Joe Biden memperkuat kemenangan pemilunya dengan menguasai negara bagian Arizona.

Meski demikian, tim transisinya masih terganjal karena Presiden Donald Trump menolak mengakui kekalahannya.

“Biden telah diproyeksikan menang di Arizona setelah lebih dari sepekan penghitungan suara,” ungkap lembaga analis Edison Research.



Biden menjadi calon presiden (capres) Partai Demokrat kedua dalam tujuh dekade yang memenangkan Arizona, negara bagian yang jadi basis Partai Republik. (Baca Juga: China Akhirnya Beri Ucapan Selamat pada Biden dan Harris)

Kemenangan Biden di Arizona memberi Demokrat total 290 suara electoral yang menentukan siapa pemenang pemilu. Dibutuhkan 270 suara electoral untuk menang pilpres AS. (Lihat Infografis: 4 Hal Ini Bisa Dilakukan Trump Setelah Lengser Presiden)

Biden juga menang suara populer dengan selisih dengan Trump lebih dari 5,3 juta suara, atau unggul 3,4% poin. (Lihat Video: Badai Topan Vamco Terjang Filipina, 32 Desa Terendam Banjir)

Dengan hanya beberapa negara bagian yang masih menghitung suara, perhitungan electoral jelas menakutkan bagi Trump yang mengklaim terjadi banyak kecurangan pemilu.



Untuk menghapus keunggulan Biden, Trump harus mengambil alih kepemimpinan Demokrat di setidaknya tiga negara bagian yang kompetitif.

Kampanye Trump telah mengajukan tuntutan hukum yang menolak penghitungan suara di banyak negara bagian, meskipun beberapa gugatan telah ditolak hakim.

Pakar hukum mengatakan gugatan itu hanya memiliki sedikit peluang untuk mengubah hasil pemilu. Pejabat pemilihan negara bagian juga mengatakan mereka tidak melihat bukti penyimpangan atau penipuan serius.

Penolakan Trump untuk menerima hasil pemilu 3 November telah menghentikan proses transisi ke pemerintahan baru.

Badan federal yang biasanya mengeluarkan dana untuk presiden terpilih yang akan datang, Administrasi Layanan Umum, belum mengakui Biden sebagai pemenang.

Kepala staf Gedung Putih pilihan Biden, Ron Klain, mengatakan menerima dana transisi itu penting mengingat pemerintah AS akan meluncurkan kampanye vaksinasi virus corona awal tahun depan.

“Semakin cepat kita bisa mendapatkan para ahli transisi kita bertemu orang-orang yang merencanakan kampanye vaksinasi, transisi yang lebih mulus ke kepresidenan Biden dari kepresidenan Trump bisa terwujud,” papar Klain.

Biden bertemu para penasihat transisi lagi pada Jumat ketika dia memetakan pendekatannya terhadap pandemi dan bersiap menunjuk sejumlah orang, termasuk anggota kabinet.

Sebagian besar tokoh Partai Republik secara terbuka mendukung hak Trump mengajukan gugatan pengadilan dan menolak mengakui Biden sebagai pemenang. Tetapi tanda pertikaian internal semakin terlihat sejak Kamis.

Tokoh Republik seperti Gubernur Ohio Mike DeWine, Gubernur New Hampshire Chris Sununu dan Karl Rove, penasihat utama mantan Presiden George W Bush mengatakan Biden harus diperlakukan sebagai presiden terpilih.

Sejumlah senator Republik mengatakan pemerintahan Trump harus mengizinkan Biden menerima pengarahan intelijen rahasia, meskipun mereka tidak secara eksplisit menyebut dia pemenang.

Panglima Tertinggi mendatang biasanya diberi pengarahan untuk memastikan keamanan nasional tidak terganggu selama transisi.

"Saya tidak melihat ini sebagai situasi berisiko tinggi. Saya hanya berpikir itu bagian dari transisi. Dan, jika pada akhirnya dia benar-benar menang, saya pikir mereka harus mampu bekerja keras,” ungkap Senator John Cornyn kepada wartawan.

Anggota DPR dari Partai Republik, Kevin McCarthy, menentang gagasan itu dan menganggap Trump masih bisa menang.

“Dia bukan presiden sekarang. Saya tidak tahu apakah dia akan menjadi presiden pada 20 Januari,” ujar McCarthy tentang Biden.