Prancis Ancam Terapkan Sanksi pada Turki, Kecam Erdogan

PARIS - Prancis mengecam Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan atas tuduhan "deklarasi kekerasan" dan mengancam menerapkan sanksi pada Turki.

Ancaman itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara.

"Sekarang ada deklarasi kekerasan, bahkan kebencian, yang secara teratur diposting Presiden Erdogan yang tidak dapat diterima," ungkap Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Jean-Yves Le Drian saat wawancara dengan stasiun radio Prancis Europe 1.



Menyusul kampanye yang diluncurkan bulan lalu oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk melawan "separatisme Islam", pemerintah mulai menutup beberapa organisasi, bisnis, dan bahkan kafe yang dikelola Muslim di dalam negeri. (Baca Juga: Prancis: Perang Melawan Ideologi Islam Berarti Lebih Banyak Serangan)

Salah satu organisasi yang dibubarkan adalah LSM Muslim terbesar di Prancis, BarakaCity yang dibubarkan sepekan lalu. Pendiri BarakaCity pun kini mencari suaka di Turki. (Lihat Infografis: Biden: Pemenang Ditentukan Setelah Perhitungan Suara Selesai)

Macron juga menolak mengutuk kartun yang menghina Nabi Muhammad SAW. Macron menyatakan Prancis tidak akan menyerah membuat karikatur berdasarkan kebebasan berekspresi. (Lihat Video: Pendukung Trump Minta Penghitungan Suara Distop)

Sebagai tanggapan, Erdogan mengatakan bahwa Macron menderita masalah kesehatan mental. Pernyataan Erdogan itu menyebabkan Prancis menarik duta besarnya dari Turki.

"Bukan hanya Prancis yang menjadi sasaran, ada solidaritas total Eropa tentang masalah ini. Kami ingin Turki melepaskan logika ini," ujar Menlu Prancis itu.

Kecaman Turki yang berkelanjutan terhadap Macron dan tindakan pemerintah Prancis, menurut dia, dapat mengakibatkan sanksi. “Ada cara tekanan, ada agenda kemungkinan sanksi,” papar dia.

Sebagai hasil dari tindakan keras Prancis terhadap komunitas Muslim dan penerimaan Macron terhadap kartun yang menghina Nabi Muhammad, boikot produk, merek, dan bisnis Prancis di berbagai negara mayoritas Muslim telah diberlakukan oleh entitas non-pemerintah.

Boikot juga telah diberlakukan di negara-negara seperti Kuwait dan Qatar. Erdogan juga vokal dalam mendukung boikot, secara resmi menyerukan agar boikot itu diterapkan di Turki.

Macron bersikeras bahwa pemerintahannya tidak menargetkan Islam itu sendiri, tetapi elemen radikal dan politiknya yang dapat mengancam nilai-nilai sekuler Prancis.

Dalam sebuah surat kepada editor surat kabar Inggris Financial Times kemarin, Macron bersikeras bahwa dia menentang "separatisme Islam, tidak pernah Islam."