Harris: AS akan Cabut Kebijakan Era Trump, Pulihkan Hubungan Palestina
loading...
A
A
A
WASHINGTON - Kandidat Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat Joe Biden akan mencabut sejumlah kebijakan kontroversial Presiden Donald Trump terkait Palestina dan Timur Tengah.
Pernyataan itu diungkapkan Kandidat Wakil Presiden AS dari Demokrat Kamala Harris. Berbagai janji itu diungkapkan Harris saat wawancara dengan Arab American News.
(Baca juga : 13 Fakta Jill Biden, Mulai Blind Date Hingga Tolak Lamaran Joe Biden )
Menanggapi pertanyaan tentang kebijakan luar negeri AS di Palestina dan Timur Tengah yang lebih luas, Harris menjelaskan, "Joe dan saya juga percaya pada nilai setiap Palestina dan setiap Israel serta kami akan bekerja untuk memastikan bahwa Palestina dan Israel menikmati tindakan yang sama untuk kebebasan, keamanan, kemakmuran dan demokrasi."
Harris menegaskan akan terjadi perubahan besar dalam pemerintahan Biden dari era Trump, yang membuat AS menyimpang dari posisi tradisionalnya sehingga lebih berpihak pada pemerintah Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. (Baca Juga: Inilah Jalur Biden atau Trump Raih Kemenangan, Mau Tahu?)
“Kami berkomitmen pada solusi dua negara, dan kami akan menentang setiap langkah sepihak yang merusak tujuan itu. Kami juga akan menentang aneksasi dan perluasan pemukiman," ungkap Harris, dilansir Memo. (Lihat Infografis: Biden: Pemenang Ditentukan Setelah Perhitungan Suara Selesai)
Harris juga berjanji membatalkan keputusan Trump yang mencabut dana pada berbagai organisasi yang memberikan bantuan penting pada Palestina. (Lihat Video: Pendukung Trump Minta Penghitungan Suara Distop)
"Akan mengambil berbagai langkah segera untuk memulihkan bantuan ekonomi dan kemanusiaan kepada rakyat Palestina, mengatasi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza, membuka kembali konsulat AS di Yerusalem Timur dan bekerja untuk membuka kembali misi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington," ujar dia.
(Baca juga : Cerita Tak Terungkap Di Balik Sparring Paling Brutal Mike Tyson )
Berbicara tentang Timur Tengah yang lebih luas, Harris mengatakan bahwa di Suriah, pemerintahan Biden akan berdiri dengan masyarakat sipil dan mitra pro-demokrasi di Suriah. “Dan membantu penyelesaian politik di mana rakyat Suriah memiliki suara," papar dia.
Dalam komentar yang dapat menimbulkan kecemasan yang mendalam di Arab Saudi, Harris menyatakan AS tidak akan diam dan menyaksikan Riyadh mendatangkan malapetaka di wilayah tersebut.
“Alih-alih berdiam diri saat pemerintah Arab Saudi mengejar bencana, kebijakan berbahaya, termasuk perang yang berlangsung di Yaman, kami akan menilai kembali hubungan AS dengan Arab Saudi dan mengakhiri dukungan untuk perang yang dipimpin Saudi di Yaman,” tegas Harris.
Harris juga mengomentari larangan Muslim yang sangat kontroversial oleh Trump. Dia menekankan bahwa diskriminasi dan fanatisme tidak akan mendapat tempat dalam pemerintahan Biden-Harris.
"Pada hari pertama kami di kantor, Joe dan saya akan mencabut penghalang perjalanan Muslim non-Amerika dan larangan pengungsi serta menjadikan Amerika, sekali lagi, sebagai tujuan yang menyambut para imigran dan pengungsi, termasuk menambah batas penerimaan pengungsi," papar dia.
Pernyataan itu diungkapkan Kandidat Wakil Presiden AS dari Demokrat Kamala Harris. Berbagai janji itu diungkapkan Harris saat wawancara dengan Arab American News.
(Baca juga : 13 Fakta Jill Biden, Mulai Blind Date Hingga Tolak Lamaran Joe Biden )
Menanggapi pertanyaan tentang kebijakan luar negeri AS di Palestina dan Timur Tengah yang lebih luas, Harris menjelaskan, "Joe dan saya juga percaya pada nilai setiap Palestina dan setiap Israel serta kami akan bekerja untuk memastikan bahwa Palestina dan Israel menikmati tindakan yang sama untuk kebebasan, keamanan, kemakmuran dan demokrasi."
Harris menegaskan akan terjadi perubahan besar dalam pemerintahan Biden dari era Trump, yang membuat AS menyimpang dari posisi tradisionalnya sehingga lebih berpihak pada pemerintah Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. (Baca Juga: Inilah Jalur Biden atau Trump Raih Kemenangan, Mau Tahu?)
“Kami berkomitmen pada solusi dua negara, dan kami akan menentang setiap langkah sepihak yang merusak tujuan itu. Kami juga akan menentang aneksasi dan perluasan pemukiman," ungkap Harris, dilansir Memo. (Lihat Infografis: Biden: Pemenang Ditentukan Setelah Perhitungan Suara Selesai)
Harris juga berjanji membatalkan keputusan Trump yang mencabut dana pada berbagai organisasi yang memberikan bantuan penting pada Palestina. (Lihat Video: Pendukung Trump Minta Penghitungan Suara Distop)
"Akan mengambil berbagai langkah segera untuk memulihkan bantuan ekonomi dan kemanusiaan kepada rakyat Palestina, mengatasi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza, membuka kembali konsulat AS di Yerusalem Timur dan bekerja untuk membuka kembali misi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington," ujar dia.
(Baca juga : Cerita Tak Terungkap Di Balik Sparring Paling Brutal Mike Tyson )
Berbicara tentang Timur Tengah yang lebih luas, Harris mengatakan bahwa di Suriah, pemerintahan Biden akan berdiri dengan masyarakat sipil dan mitra pro-demokrasi di Suriah. “Dan membantu penyelesaian politik di mana rakyat Suriah memiliki suara," papar dia.
Dalam komentar yang dapat menimbulkan kecemasan yang mendalam di Arab Saudi, Harris menyatakan AS tidak akan diam dan menyaksikan Riyadh mendatangkan malapetaka di wilayah tersebut.
“Alih-alih berdiam diri saat pemerintah Arab Saudi mengejar bencana, kebijakan berbahaya, termasuk perang yang berlangsung di Yaman, kami akan menilai kembali hubungan AS dengan Arab Saudi dan mengakhiri dukungan untuk perang yang dipimpin Saudi di Yaman,” tegas Harris.
Harris juga mengomentari larangan Muslim yang sangat kontroversial oleh Trump. Dia menekankan bahwa diskriminasi dan fanatisme tidak akan mendapat tempat dalam pemerintahan Biden-Harris.
"Pada hari pertama kami di kantor, Joe dan saya akan mencabut penghalang perjalanan Muslim non-Amerika dan larangan pengungsi serta menjadikan Amerika, sekali lagi, sebagai tujuan yang menyambut para imigran dan pengungsi, termasuk menambah batas penerimaan pengungsi," papar dia.
(sya)