PBB Perluas Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM di Venezuela
Rabu, 07 Oktober 2020 - 05:22 WIB
loading...
PBB memperluas penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan rezim Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Foto/Al Jazeera
A
A
A
JENEWA - Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperpanjang mandat penyidik yang telah mendokumentasikan eksekusi, penghilangan, dan penyiksaan di Venezuela selama dua tahun, yang menurut mereka mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dewan HAM PBB mengutuk penindasan dan penganiayaan yang ditargetkan secara luas oleh pasukan keamanan dan meminta pemerintah Presiden Nicolas Maduro untuk bekerja sama dengan pemeriksaan pendahuluan yang dibuka oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
"Kami terus melihat kasus baru pembunuhan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pelanggaran berat hak asasi manusia lainnya di negara itu," kata Duta Besar Peru untuk PBB di Jenewa, Silvia Elena Alfaro Espinosa, saat menyampaikan resolusi tersebut seperti dilansir dari Reuters, Rabu (7/10/2020).
Duta Besar Venezuela untuk PBB di Jenewa, Jorge Valero, menolak resolusi yang juga didukung oleh Uni Eropa (UE). Ia menyebutnya sebagai tampilan yang jelas dari manipulasi dan politisasi Dewan HAM PBB.
"Presiden Maduro ingin bertanya kepada Uni Eropa apakah Anda akan melanjutkan skenario Donald Trump yang babak belur, terpukul, dan gagal melawan Venezuela?," tanya Valero.(Baca juga: Maduro: Trump Izinkan CIA Lakukan Operasi Senyap di Venezuela )
Resolusi tersebut diadopsi dengan 22 negara yang mendukung, tiga menentang (termasuk Venezuela) dan 22 abstain (termasuk Meksiko).
Penyelidik PBB, dalam sebuah laporan pada bulan September, mengatakan bahwa pemerintah Maduro telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis.
Dewan HAM PBB mengutuk penindasan dan penganiayaan yang ditargetkan secara luas oleh pasukan keamanan dan meminta pemerintah Presiden Nicolas Maduro untuk bekerja sama dengan pemeriksaan pendahuluan yang dibuka oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
"Kami terus melihat kasus baru pembunuhan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pelanggaran berat hak asasi manusia lainnya di negara itu," kata Duta Besar Peru untuk PBB di Jenewa, Silvia Elena Alfaro Espinosa, saat menyampaikan resolusi tersebut seperti dilansir dari Reuters, Rabu (7/10/2020).
Duta Besar Venezuela untuk PBB di Jenewa, Jorge Valero, menolak resolusi yang juga didukung oleh Uni Eropa (UE). Ia menyebutnya sebagai tampilan yang jelas dari manipulasi dan politisasi Dewan HAM PBB.
"Presiden Maduro ingin bertanya kepada Uni Eropa apakah Anda akan melanjutkan skenario Donald Trump yang babak belur, terpukul, dan gagal melawan Venezuela?," tanya Valero.(Baca juga: Maduro: Trump Izinkan CIA Lakukan Operasi Senyap di Venezuela )
Resolusi tersebut diadopsi dengan 22 negara yang mendukung, tiga menentang (termasuk Venezuela) dan 22 abstain (termasuk Meksiko).
Penyelidik PBB, dalam sebuah laporan pada bulan September, mengatakan bahwa pemerintah Maduro telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis.
Lihat Juga :
