PBB Perluas Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM di Venezuela
loading...
PBB memperluas penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan rezim Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Foto/Al Jazeera
A
A
A
JENEWA - Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperpanjang mandat penyidik yang telah mendokumentasikan eksekusi, penghilangan, dan penyiksaan di Venezuela selama dua tahun, yang menurut mereka mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dewan HAM PBB mengutuk penindasan dan penganiayaan yang ditargetkan secara luas oleh pasukan keamanan dan meminta pemerintah Presiden Nicolas Maduro untuk bekerja sama dengan pemeriksaan pendahuluan yang dibuka oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
"Kami terus melihat kasus baru pembunuhan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pelanggaran berat hak asasi manusia lainnya di negara itu," kata Duta Besar Peru untuk PBB di Jenewa, Silvia Elena Alfaro Espinosa, saat menyampaikan resolusi tersebut seperti dilansir dari Reuters, Rabu (7/10/2020).
Duta Besar Venezuela untuk PBB di Jenewa, Jorge Valero, menolak resolusi yang juga didukung oleh Uni Eropa (UE). Ia menyebutnya sebagai tampilan yang jelas dari manipulasi dan politisasi Dewan HAM PBB.
"Presiden Maduro ingin bertanya kepada Uni Eropa apakah Anda akan melanjutkan skenario Donald Trump yang babak belur, terpukul, dan gagal melawan Venezuela?," tanya Valero.(Baca juga: Maduro: Trump Izinkan CIA Lakukan Operasi Senyap di Venezuela )
Resolusi tersebut diadopsi dengan 22 negara yang mendukung, tiga menentang (termasuk Venezuela) dan 22 abstain (termasuk Meksiko).
Penyelidik PBB, dalam sebuah laporan pada bulan September, mengatakan bahwa pemerintah Maduro telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis.
"Parahnya pelanggaran hak asasi manusia, erosi supremasi hukum dan pembongkaran lembaga demokrasi di negara terus mendapat pengawasan dari Dewan ini," ujar Duta Besar Jerman Michael Freiherr von Ungern-Sternberg, berbicara atas nama UE, kepada Dewan.
Sedangkan Duta Besar Brasil Maria Nazareth Farani Azevedo mengatakan bahwa temuan PBB telah memperbarui harapan akan keadilan di antara rakyat Venezuela.
"Yang menjadi peringatan khusus adalah bahwa banyak dari pelanggaran ini direncanakan, disebarluaskan dan sistematis di bawah komando individu-individu di tingkat tertinggi. Tujuannya adalah mempertahankan kekuasaan dengan segala cara," katanya.
Sebelumnya, forum tersebut mengadopsi resolusi terpisah yang dibawa oleh Iran dan Suriah untuk melanjutkan kerja sama teknis PBB dengan Venezuela tentang hak asasi manusia.(Baca juga: AS Jatuhkan Sanksi pada Maduro dan Iran, Venezuela Marah )
Dewan HAM PBB mengutuk penindasan dan penganiayaan yang ditargetkan secara luas oleh pasukan keamanan dan meminta pemerintah Presiden Nicolas Maduro untuk bekerja sama dengan pemeriksaan pendahuluan yang dibuka oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
"Kami terus melihat kasus baru pembunuhan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pelanggaran berat hak asasi manusia lainnya di negara itu," kata Duta Besar Peru untuk PBB di Jenewa, Silvia Elena Alfaro Espinosa, saat menyampaikan resolusi tersebut seperti dilansir dari Reuters, Rabu (7/10/2020).
Duta Besar Venezuela untuk PBB di Jenewa, Jorge Valero, menolak resolusi yang juga didukung oleh Uni Eropa (UE). Ia menyebutnya sebagai tampilan yang jelas dari manipulasi dan politisasi Dewan HAM PBB.
"Presiden Maduro ingin bertanya kepada Uni Eropa apakah Anda akan melanjutkan skenario Donald Trump yang babak belur, terpukul, dan gagal melawan Venezuela?," tanya Valero.(Baca juga: Maduro: Trump Izinkan CIA Lakukan Operasi Senyap di Venezuela )
Resolusi tersebut diadopsi dengan 22 negara yang mendukung, tiga menentang (termasuk Venezuela) dan 22 abstain (termasuk Meksiko).
Penyelidik PBB, dalam sebuah laporan pada bulan September, mengatakan bahwa pemerintah Maduro telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis.
"Parahnya pelanggaran hak asasi manusia, erosi supremasi hukum dan pembongkaran lembaga demokrasi di negara terus mendapat pengawasan dari Dewan ini," ujar Duta Besar Jerman Michael Freiherr von Ungern-Sternberg, berbicara atas nama UE, kepada Dewan.
Sedangkan Duta Besar Brasil Maria Nazareth Farani Azevedo mengatakan bahwa temuan PBB telah memperbarui harapan akan keadilan di antara rakyat Venezuela.
"Yang menjadi peringatan khusus adalah bahwa banyak dari pelanggaran ini direncanakan, disebarluaskan dan sistematis di bawah komando individu-individu di tingkat tertinggi. Tujuannya adalah mempertahankan kekuasaan dengan segala cara," katanya.
Sebelumnya, forum tersebut mengadopsi resolusi terpisah yang dibawa oleh Iran dan Suriah untuk melanjutkan kerja sama teknis PBB dengan Venezuela tentang hak asasi manusia.(Baca juga: AS Jatuhkan Sanksi pada Maduro dan Iran, Venezuela Marah )
(ber)
Lihat Juga :
