Penegasan sebagai Negara Yahudi, Bahasa Arab Dilarang Digunakan Warga Palestina di Israel
Selasa, 28 Juli 2026 - 12:25 WIB
loading...
A
A
A
Ambulans dipanggil, katanya, tetapi majikan mengirim wanita itu ke rumah sakit sendirian.
Dalam kasus lain, seorang karyawan Palestina yang hamil diberhentikan tanpa izin yang diwajibkan secara hukum.
Undang-Undang Negara-Bangsa yang kontroversial telah disahkan, yang menyatakan bahasa Ibrani sebagai satu-satunya bahasa resmi negara sambil menurunkan status bahasa Arab menjadi bahasa dengan "status khusus".
Meskipun undang-undang tersebut mempertahankan penggunaan praktis bahasa Arab dalam layanan pemerintah, pendidikan, dan papan nama publik, warga Palestina mengatakan tekanan terhadap ekspresi identitas mereka telah meningkat sejak saat itu.
Menurut Zoabi, tantangan dari sudut pandang hukum seringkali bukan mengakui diskriminasi tetapi membuktikan motif majikan sesuai standar yang dipersyaratkan oleh pengadilan.
Undang-Undang Kesempatan Kerja yang Setara Israel melarang diskriminasi berdasarkan alasan termasuk kewarganegaraan, ras, dan agama. Undang-undang tersebut tidak secara eksplisit menjamin hak tanpa batas untuk menggunakan bahasa apa pun di setiap tempat kerja.
Para ahli hukum mengatakan larangan menyeluruh terhadap bahasa Arab, khususnya dalam percakapan pribadi atau di mana bahasa Ibrani tidak diperlukan untuk pekerjaan tersebut, dapat dianggap sebagai diskriminasi yang melanggar hukum.
“Namun, perlindungan hukum formal tidak berarti banyak ketika penegakannya lambat, mahal, dan tidak pasti,” kata Zoabi.
“Ada kelonggaran terhadap kasus-kasus kami yang tidak dapat diabaikan sejak 7 Oktober,” tambahnya, seraya mengatakan bahwa klaim yang berpotensi bernilai puluhan ribu shekel seringkali berakhir dengan penyelesaian hanya sebagian kecil dari jumlah tersebut.
Risiko finansial tersebut membuat pekerja dan pengacara enggan untuk melanjutkan kasus, bahkan ketika karyawan yakin bahwa diskriminasi tersebut jelas.
Baik Salma maupun karyawan Good Pharm akhirnya membatalkan rencana untuk menuntut setelah diberi tahu bahwa kasus tersebut akan memakan waktu lama, mahal, dan sulit dibuktikan.
“Ketika saya berdiri di pengadilan, saya merasa saya adalah pengacara sekaligus klien,” kata Zoabi.
“Sebagai seorang wanita Palestina di Israel, saya juga mengalami rasisme ini.”
Dalam kasus lain, seorang karyawan Palestina yang hamil diberhentikan tanpa izin yang diwajibkan secara hukum.
Undang-Undang Negara-Bangsa yang kontroversial telah disahkan, yang menyatakan bahasa Ibrani sebagai satu-satunya bahasa resmi negara sambil menurunkan status bahasa Arab menjadi bahasa dengan "status khusus".
Meskipun undang-undang tersebut mempertahankan penggunaan praktis bahasa Arab dalam layanan pemerintah, pendidikan, dan papan nama publik, warga Palestina mengatakan tekanan terhadap ekspresi identitas mereka telah meningkat sejak saat itu.
Menurut Zoabi, tantangan dari sudut pandang hukum seringkali bukan mengakui diskriminasi tetapi membuktikan motif majikan sesuai standar yang dipersyaratkan oleh pengadilan.
Undang-Undang Kesempatan Kerja yang Setara Israel melarang diskriminasi berdasarkan alasan termasuk kewarganegaraan, ras, dan agama. Undang-undang tersebut tidak secara eksplisit menjamin hak tanpa batas untuk menggunakan bahasa apa pun di setiap tempat kerja.
Para ahli hukum mengatakan larangan menyeluruh terhadap bahasa Arab, khususnya dalam percakapan pribadi atau di mana bahasa Ibrani tidak diperlukan untuk pekerjaan tersebut, dapat dianggap sebagai diskriminasi yang melanggar hukum.
“Namun, perlindungan hukum formal tidak berarti banyak ketika penegakannya lambat, mahal, dan tidak pasti,” kata Zoabi.
“Ada kelonggaran terhadap kasus-kasus kami yang tidak dapat diabaikan sejak 7 Oktober,” tambahnya, seraya mengatakan bahwa klaim yang berpotensi bernilai puluhan ribu shekel seringkali berakhir dengan penyelesaian hanya sebagian kecil dari jumlah tersebut.
Risiko finansial tersebut membuat pekerja dan pengacara enggan untuk melanjutkan kasus, bahkan ketika karyawan yakin bahwa diskriminasi tersebut jelas.
Baik Salma maupun karyawan Good Pharm akhirnya membatalkan rencana untuk menuntut setelah diberi tahu bahwa kasus tersebut akan memakan waktu lama, mahal, dan sulit dibuktikan.
“Ketika saya berdiri di pengadilan, saya merasa saya adalah pengacara sekaligus klien,” kata Zoabi.
“Sebagai seorang wanita Palestina di Israel, saya juga mengalami rasisme ini.”
(ahm)
Lihat Juga :
