Masalah Kualitas dan Krisis Internal Hambat Ambisi Ekspor Senjata China
Jum'at, 24 Juli 2026 - 08:55 WIB
loading...
Analis menilai ambisi ekspor senjata China terhambat oleh masalah kualitas dan krisis internal Beijing. Foto/Air Power Asia
A
A
A
JAKARTA - Ambisi China untuk memperluas pengaruh sebagai eksportir senjata global dinilai menghadapi tantangan yang semakin besar dalam beberapa tahun ke depan.
Meski berhasil membangun pasar yang relatif stabil di sejumlah negara, berbagai persoalan mulai dari performa alat utama sistem senjata (alutsista) di medan operasi, meningkatnya pengawasan Barat, hingga krisis internal industri pertahanan China berpotensi membatasi ekspansi Beijing dalam jangka pendek hingga menengah.
Baca Juga: Parahnya Korupsi Militer China: Rudal-rudal Diisi Air, Bukan Bahan Bakar
Anushka Saxena, analis dari Takshashila Institution, mengatakan bahwa China selama satu dekade terakhir berhasil menciptakan basis pelanggan yang bergantung pada produk pertahanannya. Pakistan, misalnya, memperoleh sekitar 80 persen impor persenjataannya dari China, disusul Serbia sebesar 61 persen, Thailand 49 persen, dan Aljazair 27 persen.
Selain memasok berbagai sistem persenjataan berat maupun ringan ke sedikitnya 16 negara sepanjang 2015-2025, China juga disebut telah menjual ribuan rudal kepada Pakistan pada periode yang sama.
Meski demikian, Anushka menilai keberhasilan membangun pasar tersebut belum menjamin China mampu memperluas pangsa ekspor senjatanya.
"Apakah Beijing dapat mengubah pelanggan yang sudah ada menjadi pasar yang lebih luas bergantung bukan pada daya saing harga produknya, melainkan pada kemampuannya mengatasi berbagai persoalan sistemik," ucapnya, seperti dikutip dari The National Interest, Jumat (24/7/2026).
Dia menilai terdapat tiga tantangan utama yang saat ini membayangi industri pertahanan China, yakni rekam jejak performa persenjataan di lapangan, meningkatnya tekanan regulasi dari negara-negara Barat, serta krisis kelembagaan yang melanda industri pertahanan dalam negeri.
Menurut Anushka, salah satu persoalan yang paling banyak memengaruhi persepsi terhadap produk pertahanan China adalah performanya ketika digunakan oleh negara pembeli.
Dia mencontohkan insiden pada Desember 2025 ketika laras meriam tank VT-4 milik Angkatan Darat Thailand dilaporkan meledak saat latihan menembak di perbatasan Kamboja hingga melukai seluruh awak kendaraan.
Kasus lain juga disebut terjadi di Nigeria, di mana tank VT-4 dilaporkan memerlukan waktu sekitar 30 menit untuk mendinginkan kubah meriam sebelum kembali digunakan dalam pertempuran.
Sementara itu, Kenya disebut menemukan kendaraan lapis baja VN-4 tidak mampu memberikan perlindungan memadai terhadap serangan roket antitank atau rocket-propelled grenade (RPG).
Anushka menyebut tantangan serupa juga terlihat pada sistem nirawak buatan China.
Yordania, misalnya, menjual armada drone tempur CH-4B hanya sekitar dua tahun setelah membelinya. Aljazair juga mengalami kecelakaan drone CH-4B saat latihan, sedangkan Irak dilaporkan harus menghentikan operasional armada pesawat nirawaknya akibat kekurangan suku cadang.
Persoalan tidak hanya terjadi pada sistem nirawak.
Anushka mencatat Myanmar menghentikan operasional pesawat tempur JF-17 yang diproduksi bersama China dan Pakistan pada 2022 akibat masalah radar dan pemeliharaan yang terus berulang.
Dia juga menyoroti konflik India-Pakistan pada Mei 2025 dalam Operasi Sindoor. Menurut Anushka, radar KJL dan sistem rudal pertahanan udara buatan China yang digunakan Pakistan gagal mendeteksi maupun menggagalkan serangan India terhadap sejumlah pangkalan udara.
Meski demikian, Anushka menilai ekspor senjata tetap menjadi instrumen penting dalam strategi geopolitik Beijing.
“Salah satu pendorong utama ekspor persenjataan China adalah kebutuhan memperoleh validasi operasional terhadap sistem senjata yang relatif jarang digunakan langsung oleh Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dalam perang konvensional sejak 1979,” ungkapnya.
Dalam pandangan Anushka, penggunaan berbagai komponen buatan China pada sistem senjata yang dioperasikan negara lain memberikan umpan balik bagi industri pertahanan untuk mengevaluasi dan mengembangkan teknologi berikutnya.
Selain itu, lanjut dia, perdagangan senjata juga menjadi instrumen diplomasi yang memungkinkan Beijing memperkuat hubungan strategis dengan negara-negara mitra seperti Pakistan, Iran, Rusia, Venezuela, Myanmar, maupun Thailand.
Hubungan tersebut dinilai memberi ruang bagi China untuk memperluas pengaruh geopolitiknya sekaligus memperoleh manfaat ekonomi melalui ekspor teknologi pertahanan dan komponen penggunaan ganda atau dual-use.
Ia menambahkan bahwa pemerintah China terus memperkuat fondasi industri militernya melalui berbagai perusahaan milik negara seperti NORINCO, Aviation Industry Corporation of China (AVIC), China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), serta China State Shipbuilding Corporation (CSSC), yang didukung ribuan perusahaan teknologi swasta.
Beijing juga membangun kerangka regulasi untuk melindungi industri pertahanan melalui Export Control Law 2020, Data Security Law 2021, Law on Countering Foreign Sanctions 2021, serta dua dekret Dewan Negara yang diterbitkan pada April 2026.
Namun, di saat yang sama, industri pertahanan China justru menghadapi persoalan internal.
Anushka menyoroti kampanye antikorupsi yang berlangsung sejak 2023 dan menyasar sejumlah pejabat Departemen Pengembangan Peralatan PLA, Pasukan Roket PLA, serta pimpinan sejumlah perusahaan pertahanan besar seperti AVIC, NORINCO, China National Nuclear Corporation (CNNC), dan China Academy of Engineering Physics (CAEP).
“Rangkaian penyelidikan tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam proses pengadaan senjata, evaluasi kualitas, hingga pengembangan teknologi,” tutur Anushka.
Dia berpendapat bahwa jika kontrak pengadaan lebih banyak ditentukan oleh jaringan dan praktik suap dibandingkan pengujian yang kompetitif, maka komponen berkualitas rendah berpotensi lolos ke tahap produksi, termasuk untuk varian ekspor.
Selain tantangan dari dalam negeri, Anushka juga menilai tekanan eksternal terhadap industri pertahanan China terus meningkat.
Dia menyoroti perluasan daftar US 1260H List yang diperbarui pada Juni 2026 dan kini mencakup 188 entitas, termasuk perusahaan swasta besar seperti Alibaba, Baidu, dan BYD yang dinilai mendukung kompleks industri militer China.
Meski daftar tersebut secara langsung hanya membatasi hubungan bisnis dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, dampak tidak langsungnya membuat perusahaan-perusahaan kontraktor utama di Amerika harus menerapkan proses uji kelayakan (due diligence) yang lebih ketat terhadap rantai pasok yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan-perusahaan China.
Anushka juga memperkirakan persaingan di pasar ekspor senjata akan semakin ketat apabila Rusia dan Amerika Serikat kembali meningkatkan kapasitas ekspor setelah kebutuhan industri pertahanan akibat perang di Ukraina mulai berkurang.
Dia mencatat data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) periode 2021-2025 menunjukkan posisi China telah turun ke peringkat kelima eksportir senjata dunia setelah disalip Jerman. Selain itu, sekitar tiga perlima ekspor senjata China masih bergantung pada satu pembeli utama.
Sejumlah negara juga mulai menunjukkan tanda-tanda diversifikasi pemasok. Nigeria, misalnya, dilaporkan kembali membuka pembicaraan dengan Rusia terkait tank T-90S, sementara Kenya mempertimbangkan kendaraan lapis baja dari Afrika Selatan maupun Amerika Serikat.
Anushka menilai peluang China menjadi mitra pertahanan utama bagi lebih banyak negara masih menghadapi hambatan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Persoalan tersebut bukan semata karena seluruh sistem persenjataan China berkualitas buruk, melainkan karena kombinasi tantangan pada kualitas produk, tekanan geopolitik, persoalan rantai pasok, serta krisis kredibilitas di dalam industri pertahanan itu sendiri.
“Lima tahun ke depan akan menjadi periode penting untuk melihat apakah strategi Beijing menggunakan ekspor senjata sebagai sarana memperluas pengaruh geopolitiknya mampu menghasilkan pasar baru atau justru semakin menghadapi tantangan di tingkat global,” pungkas Anushka.
Meski berhasil membangun pasar yang relatif stabil di sejumlah negara, berbagai persoalan mulai dari performa alat utama sistem senjata (alutsista) di medan operasi, meningkatnya pengawasan Barat, hingga krisis internal industri pertahanan China berpotensi membatasi ekspansi Beijing dalam jangka pendek hingga menengah.
Baca Juga: Parahnya Korupsi Militer China: Rudal-rudal Diisi Air, Bukan Bahan Bakar
Anushka Saxena, analis dari Takshashila Institution, mengatakan bahwa China selama satu dekade terakhir berhasil menciptakan basis pelanggan yang bergantung pada produk pertahanannya. Pakistan, misalnya, memperoleh sekitar 80 persen impor persenjataannya dari China, disusul Serbia sebesar 61 persen, Thailand 49 persen, dan Aljazair 27 persen.
Selain memasok berbagai sistem persenjataan berat maupun ringan ke sedikitnya 16 negara sepanjang 2015-2025, China juga disebut telah menjual ribuan rudal kepada Pakistan pada periode yang sama.
Meski demikian, Anushka menilai keberhasilan membangun pasar tersebut belum menjamin China mampu memperluas pangsa ekspor senjatanya.
"Apakah Beijing dapat mengubah pelanggan yang sudah ada menjadi pasar yang lebih luas bergantung bukan pada daya saing harga produknya, melainkan pada kemampuannya mengatasi berbagai persoalan sistemik," ucapnya, seperti dikutip dari The National Interest, Jumat (24/7/2026).
Dia menilai terdapat tiga tantangan utama yang saat ini membayangi industri pertahanan China, yakni rekam jejak performa persenjataan di lapangan, meningkatnya tekanan regulasi dari negara-negara Barat, serta krisis kelembagaan yang melanda industri pertahanan dalam negeri.
Menurut Anushka, salah satu persoalan yang paling banyak memengaruhi persepsi terhadap produk pertahanan China adalah performanya ketika digunakan oleh negara pembeli.
Dia mencontohkan insiden pada Desember 2025 ketika laras meriam tank VT-4 milik Angkatan Darat Thailand dilaporkan meledak saat latihan menembak di perbatasan Kamboja hingga melukai seluruh awak kendaraan.
Kasus lain juga disebut terjadi di Nigeria, di mana tank VT-4 dilaporkan memerlukan waktu sekitar 30 menit untuk mendinginkan kubah meriam sebelum kembali digunakan dalam pertempuran.
Strategi Geopolitik China
Sementara itu, Kenya disebut menemukan kendaraan lapis baja VN-4 tidak mampu memberikan perlindungan memadai terhadap serangan roket antitank atau rocket-propelled grenade (RPG).
Anushka menyebut tantangan serupa juga terlihat pada sistem nirawak buatan China.
Yordania, misalnya, menjual armada drone tempur CH-4B hanya sekitar dua tahun setelah membelinya. Aljazair juga mengalami kecelakaan drone CH-4B saat latihan, sedangkan Irak dilaporkan harus menghentikan operasional armada pesawat nirawaknya akibat kekurangan suku cadang.
Persoalan tidak hanya terjadi pada sistem nirawak.
Anushka mencatat Myanmar menghentikan operasional pesawat tempur JF-17 yang diproduksi bersama China dan Pakistan pada 2022 akibat masalah radar dan pemeliharaan yang terus berulang.
Dia juga menyoroti konflik India-Pakistan pada Mei 2025 dalam Operasi Sindoor. Menurut Anushka, radar KJL dan sistem rudal pertahanan udara buatan China yang digunakan Pakistan gagal mendeteksi maupun menggagalkan serangan India terhadap sejumlah pangkalan udara.
Meski demikian, Anushka menilai ekspor senjata tetap menjadi instrumen penting dalam strategi geopolitik Beijing.
“Salah satu pendorong utama ekspor persenjataan China adalah kebutuhan memperoleh validasi operasional terhadap sistem senjata yang relatif jarang digunakan langsung oleh Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dalam perang konvensional sejak 1979,” ungkapnya.
Dalam pandangan Anushka, penggunaan berbagai komponen buatan China pada sistem senjata yang dioperasikan negara lain memberikan umpan balik bagi industri pertahanan untuk mengevaluasi dan mengembangkan teknologi berikutnya.
Persoalan Internal Industri Pertahanan
Selain itu, lanjut dia, perdagangan senjata juga menjadi instrumen diplomasi yang memungkinkan Beijing memperkuat hubungan strategis dengan negara-negara mitra seperti Pakistan, Iran, Rusia, Venezuela, Myanmar, maupun Thailand.
Hubungan tersebut dinilai memberi ruang bagi China untuk memperluas pengaruh geopolitiknya sekaligus memperoleh manfaat ekonomi melalui ekspor teknologi pertahanan dan komponen penggunaan ganda atau dual-use.
Ia menambahkan bahwa pemerintah China terus memperkuat fondasi industri militernya melalui berbagai perusahaan milik negara seperti NORINCO, Aviation Industry Corporation of China (AVIC), China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), serta China State Shipbuilding Corporation (CSSC), yang didukung ribuan perusahaan teknologi swasta.
Beijing juga membangun kerangka regulasi untuk melindungi industri pertahanan melalui Export Control Law 2020, Data Security Law 2021, Law on Countering Foreign Sanctions 2021, serta dua dekret Dewan Negara yang diterbitkan pada April 2026.
Namun, di saat yang sama, industri pertahanan China justru menghadapi persoalan internal.
Anushka menyoroti kampanye antikorupsi yang berlangsung sejak 2023 dan menyasar sejumlah pejabat Departemen Pengembangan Peralatan PLA, Pasukan Roket PLA, serta pimpinan sejumlah perusahaan pertahanan besar seperti AVIC, NORINCO, China National Nuclear Corporation (CNNC), dan China Academy of Engineering Physics (CAEP).
“Rangkaian penyelidikan tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam proses pengadaan senjata, evaluasi kualitas, hingga pengembangan teknologi,” tutur Anushka.
Dia berpendapat bahwa jika kontrak pengadaan lebih banyak ditentukan oleh jaringan dan praktik suap dibandingkan pengujian yang kompetitif, maka komponen berkualitas rendah berpotensi lolos ke tahap produksi, termasuk untuk varian ekspor.
Selain tantangan dari dalam negeri, Anushka juga menilai tekanan eksternal terhadap industri pertahanan China terus meningkat.
Dia menyoroti perluasan daftar US 1260H List yang diperbarui pada Juni 2026 dan kini mencakup 188 entitas, termasuk perusahaan swasta besar seperti Alibaba, Baidu, dan BYD yang dinilai mendukung kompleks industri militer China.
Masalah Kualitas hingga Rantai Pasok
Meski daftar tersebut secara langsung hanya membatasi hubungan bisnis dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, dampak tidak langsungnya membuat perusahaan-perusahaan kontraktor utama di Amerika harus menerapkan proses uji kelayakan (due diligence) yang lebih ketat terhadap rantai pasok yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan-perusahaan China.
Anushka juga memperkirakan persaingan di pasar ekspor senjata akan semakin ketat apabila Rusia dan Amerika Serikat kembali meningkatkan kapasitas ekspor setelah kebutuhan industri pertahanan akibat perang di Ukraina mulai berkurang.
Dia mencatat data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) periode 2021-2025 menunjukkan posisi China telah turun ke peringkat kelima eksportir senjata dunia setelah disalip Jerman. Selain itu, sekitar tiga perlima ekspor senjata China masih bergantung pada satu pembeli utama.
Sejumlah negara juga mulai menunjukkan tanda-tanda diversifikasi pemasok. Nigeria, misalnya, dilaporkan kembali membuka pembicaraan dengan Rusia terkait tank T-90S, sementara Kenya mempertimbangkan kendaraan lapis baja dari Afrika Selatan maupun Amerika Serikat.
Anushka menilai peluang China menjadi mitra pertahanan utama bagi lebih banyak negara masih menghadapi hambatan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Persoalan tersebut bukan semata karena seluruh sistem persenjataan China berkualitas buruk, melainkan karena kombinasi tantangan pada kualitas produk, tekanan geopolitik, persoalan rantai pasok, serta krisis kredibilitas di dalam industri pertahanan itu sendiri.
“Lima tahun ke depan akan menjadi periode penting untuk melihat apakah strategi Beijing menggunakan ekspor senjata sebagai sarana memperluas pengaruh geopolitiknya mampu menghasilkan pasar baru atau justru semakin menghadapi tantangan di tingkat global,” pungkas Anushka.
(mas)
Lihat Juga :