Sidang Pemakzulan Digelar, Nasib Wakil Presiden di Ujung Tanduk

MANILA - Senat Filipina akan membuka sidang pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Sara Duterte pada hari ini (6/7/2026). Sidang pemakzulan ini tak hanya membuat nasib jabatannya berada di ujung tanduk, tapi karier politiknya—termasuk rencana pencalonan presiden 2028—juga dipertaruhkan.

Ribuan polisi telah ditempatkan di sekitar gedung Senat di Manila untuk memberikan keamanan tambahan. Persidangan dapat berlangsung berbulan-bulan jika jaksa penuntut diberi waktu 62 hari yang mereka minta untuk menyajikan bukti.

Baca Juga: Wapres Ini Segera Dimakzulkan, Terancam Dilarang Berpolitik Seumur Hidup

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memakzulkan Wapres Sara Duterte (48)—yang merupakan putri mantan presiden Rodrigo Duterte—pada 11 Mei atas tuduhan penyelewengan, korupsi, suap, dan dugaan rencana pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos, yang merupakan mantan sekutunya.

Namun, hanya vonis bersalah oleh dua pertiga dari 24 kursi Senat yang terpecah belah yang dapat mencabut jabatannya sebagai wakil presiden dan melarangnya secara permanen dari jabatan terpilih.

Sebuah survei publik yang dirilis pada akhir Mei menunjukkan Sara Duterte sebagai kandidat terdepan dalam pemilihan presiden 2028, dengan 51 persen responden mengatakan mereka berencana untuk memilihnya.

Pasal-pasal pemakzulan berfokus pada penyalahgunaan dana publik, aset yang tidak dapat dijelaskan, penyuapan pejabat publik, dan dugaan ancaman pembunuhan terhadap Presiden Marcos dan anggota keluarga lainnya.

Ancaman terhadap Marcos bermula dari konferensi pers larut malam di mana Sara Duterte mengeklaim telah menyewa seorang pembunuh bayaran untuk membunuh presiden jika sang presiden berhasil membunuhnya terlebih dahulu.

Dia kemudian mengatakan bahwa komentarnya telah disalahartikan.

Kubu Sara Duterte belum mengindikasikan apakah dia akan hadir secara langsung di persidangan pemakzulan.

"Jalan yang Sulit"

Senat yang bertugas menimbang kasus terhadap Sara Duterte telah mengalami kekacauan selama dua bulan, dengan perubahan kepemimpinan yang drastis, di mana dua sekutu utama Sara Duterte didakwa korupsi, dan satu lagi melarikan diri dari surat perintah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Pada bulan Mei, 13 anggota parlemen yang bersekutu dengan Sara Duterte mengambil alih kendali Senat hanya beberapa menit sebelum pemungutan suara pemakzulan di DPR, sebuah langkah yang kemudian dibatalkan di tengah boikot oleh sekutu wakil presiden.

Salah satu sekutu tersebut, Senator Ronald Dela Rosa—penegak hukum dalam pemberantasan narkoba berdarah yang dilakukan era Presiden Duterte—sempat berlindung di gedung Senat ketika petugas berusaha mengeksekusi surat perintah ICC.

Dia menghilang setelah kebuntuan tegang yang menyebabkan petugas keamanan Senat melepaskan tembakan.

Senator pro-Sara Duterte lainnya, Jose “Jinggoy” Estrada, kemudian ditangkap karena diduga menerima suap senilai lebih dari 573 juta peso terkait proyek pengendalian banjir, sementara Senator Rodante Marcoleta didakwa dengan tuduhan korupsi pada hari Jumat lalu.

Konstitusi Filipina mensyaratkan suara bersalah dari “dua pertiga dari seluruh anggota” Senat untuk menjatuhkan hukuman, tetapi jaksa penuntut pemakzulan; anggota Parlemen Gerville “Jinky” Luistro, berpendapat bahwa ambang batas tersebut seharusnya hanya mencakup senator yang hadir secara fisik.

Namun, bahkan jika rumusnya disesuaikan, Cleve Arguelles dari lembaga survei WR Numero mengatakan kepada AFP bahwa dia tidak percaya jumlahnya cukup untuk menjatuhkan hukuman.

“Saya pikir cukup jelas bahwa ada jalan yang sangat sulit menuju vonis bersalah,” katanya.

“Baik kita berbicara tentang 16 (senator)...atau interpretasi lain, itu masih jauh dari ambang batas vonis bersalah," imbuh dia.

Dinasti yang Terancam

Meskipun Presiden Marcos telah berhati-hati untuk secara terbuka menjauhkan diri dari proses pemakzulan, proses ini berlangsung di tengah perseteruan politik yang sengit antara dinasti Marcos dan Duterte.

Keretakan dalam aliansi yang rapuh mulai terlihat beberapa minggu setelah kemenangan telak mereka dalam pemilihan presiden 2022.

Perseteruan tersebut meledak menjadi perang terbuka pada tahun 2025 dengan pemakzulan pertama Sara Duterte—yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung—dan penangkapan serta pemindahan mantan presiden Duterte untuk menghadapi tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan di ICC.

Hasil persidangan Senat memiliki implikasi serius bagi kedua belah pihak, kata Arguelles. “Semua faksi ini berjuang untuk masa depan politik mereka,” katanya.

“Bagi pemerintahan Marcos, ini adalah fakta bahwa begitu mereka lengser dari kekuasaan...mereka harus memastikan bahwa pemerintahan berikutnya tidak akan menyerang mereka," imbuh dia.

Bahkan, menurut Arguelles, jika Sara Duterte terhindar dari hukuman, dia kemungkinan besar tidak akan lolos tanpa "cedera" setelah berbulan-bulan berada di bawah pengawasan publik yang intens.

Tuduhan terhadapnya dapat merugikan Sara Duterte. "Setidaknya, dukungan dari para independen atau moderat,” katanya.