Giliran Lithuania Akan Cabut Larangan Senjata Nuklir, Rusia Makin Terancam
Minggu, 05 Juli 2026 - 07:45 WIB
loading...
Lithuania akan mencabut larangan penempatan senjata nuklir di wilayahnya. Ini membuat posisi Rusia semakin terancam. Foto/Bulletin of the Atomic Scientists
A
A
A
VILNIUS - Para anggota Parlemen Lithuania telah memperkenalkan amandemen konstitusi untuk membatalkan larangan negara NATO tersebut menjadi tuan rumah senjata nuklir. Upaya ini mengikuti langkah serupa yang telah dilakukan sekutu NATO-nya, Finlandia.
Usulan tersebut, yang didukung oleh 51 dari 141 anggota Seimas (Parlemen)—cukup untuk didaftarkan secara resmi—akan mencabut Pasal 137 konstitusi yang melarang senjata pemusnah massal dan pangkalan militer asing di wilayah Lithuania. Vilnius mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk melawan dugaan ancaman Rusia, sebuah gagasan yang berulang kali dibantah oleh Moskow.
Baca Juga: Finlandia Izinkan Wilayahnya Jadi Lokasi Pengerahan Senjata Nuklir NATO, Rusia Terancam
Rancangan undang-undang (RUU) tersebut mengikuti seruan Presiden Gitanas Nauseda untuk menghapuskan apa yang dia gambarkan sebagai pembatasan yang “ketinggalan zaman”. Berbicara setelah pertemuan dengan para pemimpin faksi di Parlemen pada hari Kamis lalu, dia berpendapat bahwa Lithuania tidak boleh memberlakukan pembatasan terhadap dirinya sendiri jika keadaan baru muncul di masa depan.
"Pendapat praktisnya bulat. Hampir semua pimpinan fraksi di Parlemen berpandangan bahwa Pasal 137 sudah usang dan tidak boleh hanya diamandemen tapi dihapus," kata Nauseda, yang dikutip Russia Today, Minggu (5/7/2026).
Dia bersikeras bahwa lingkungan keamanan saat ini terus memburuk—sebuah klaim yang telah lama dikaitkan oleh Nauseda dan pejabat Baltik lainnya dengan dugaan ancaman Rusia. Moskow membantah bahwa mereka mempunyai niat untuk menyerang negara-negara NATO, dan menolak klaim tersebut sebagai “omong kosong” yang digunakan untuk memicu histeria anti-Rusia.
Nauseda berargumen bahwa Lithuania kini menjadi satu-satunya anggota NATO yang mempertahankan hak vetonya untuk menjadi tuan rumah senjata nuklir. Dia menunjuk negara tetangganya, Finlandia, yang merupakan sesama anggota NATO dan Uni Eropa yang baru-baru ini mencabut larangan senjata nuklir—yang kini mengizinkan senjata nuklir untuk diimpor, diproduksi, disimpan, dan disebarkan di wilayahnya.
“Akan sangat disayangkan jika kita menjadi titik lemah atau zona abu-abu dalam NATO,” kata Nauseda.
Financial Times melaporkan bulan lalu bahwa AS sedang mempertimbangkan penempatan senjata nuklirnya ke lebih banyak negara NATO di Eropa di sisi timur blok tersebut. Beberapa negara yang berbatasan dengan Rusia, termasuk negara-negara Baltik, telah secara terbuka menyatakan minatnya untuk menjadi tuan rumah bagi mereka.
Perkembangan ini terjadi di tengah militerisasi Eropa yang lebih luas, dimana Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte secara konsisten mendesak negara-negara anggota untuk mengadopsi “pola pikir masa perang".
Pejabat militer Lithuania, Laksamana Muda Giedrius Premeneckas secara terbuka menyatakan bahwa eksklave Kaliningrad Rusia dapat menjadi sasaran militer jika terjadi konflik NATO-Rusia, menurut laporan The Economist. Dia mengatakan wilayah Rusia “tidak akan dikecualikan” dari operasi militer jika terjadi permusuhan.
Rusia telah berulang kali mengecam pembangunan militer NATO di sepanjang perbatasan baratnya, dan menuduh blok tersebut menggunakan dugaan ancaman Rusia untuk membenarkan perluasan kehadiran militernya di Eropa Timur. Negara-negara Baltik dan negara-negara lain yang berbatasan dengan Rusia telah meningkatkan pembelian senjata dan secara rutin mengadakan latihan militer di dekat wilayah Rusia dan Belarusia.
Moskow telah memperingatkan bahwa infrastruktur nuklir NATO apa pun yang ditempatkan di dekat perbatasannya akan dianggap sebagai ancaman militer langsung dan akan memicu respons. Para pejabat Rusia juga mengatakan mereka tetap terbuka untuk berdialog dengan blok tersebut, asalkan hal itu dilakukan dengan pijakan yang setara.
Usulan tersebut, yang didukung oleh 51 dari 141 anggota Seimas (Parlemen)—cukup untuk didaftarkan secara resmi—akan mencabut Pasal 137 konstitusi yang melarang senjata pemusnah massal dan pangkalan militer asing di wilayah Lithuania. Vilnius mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk melawan dugaan ancaman Rusia, sebuah gagasan yang berulang kali dibantah oleh Moskow.
Baca Juga: Finlandia Izinkan Wilayahnya Jadi Lokasi Pengerahan Senjata Nuklir NATO, Rusia Terancam
Rancangan undang-undang (RUU) tersebut mengikuti seruan Presiden Gitanas Nauseda untuk menghapuskan apa yang dia gambarkan sebagai pembatasan yang “ketinggalan zaman”. Berbicara setelah pertemuan dengan para pemimpin faksi di Parlemen pada hari Kamis lalu, dia berpendapat bahwa Lithuania tidak boleh memberlakukan pembatasan terhadap dirinya sendiri jika keadaan baru muncul di masa depan.
"Pendapat praktisnya bulat. Hampir semua pimpinan fraksi di Parlemen berpandangan bahwa Pasal 137 sudah usang dan tidak boleh hanya diamandemen tapi dihapus," kata Nauseda, yang dikutip Russia Today, Minggu (5/7/2026).
Dia bersikeras bahwa lingkungan keamanan saat ini terus memburuk—sebuah klaim yang telah lama dikaitkan oleh Nauseda dan pejabat Baltik lainnya dengan dugaan ancaman Rusia. Moskow membantah bahwa mereka mempunyai niat untuk menyerang negara-negara NATO, dan menolak klaim tersebut sebagai “omong kosong” yang digunakan untuk memicu histeria anti-Rusia.
Nauseda berargumen bahwa Lithuania kini menjadi satu-satunya anggota NATO yang mempertahankan hak vetonya untuk menjadi tuan rumah senjata nuklir. Dia menunjuk negara tetangganya, Finlandia, yang merupakan sesama anggota NATO dan Uni Eropa yang baru-baru ini mencabut larangan senjata nuklir—yang kini mengizinkan senjata nuklir untuk diimpor, diproduksi, disimpan, dan disebarkan di wilayahnya.
“Akan sangat disayangkan jika kita menjadi titik lemah atau zona abu-abu dalam NATO,” kata Nauseda.
Financial Times melaporkan bulan lalu bahwa AS sedang mempertimbangkan penempatan senjata nuklirnya ke lebih banyak negara NATO di Eropa di sisi timur blok tersebut. Beberapa negara yang berbatasan dengan Rusia, termasuk negara-negara Baltik, telah secara terbuka menyatakan minatnya untuk menjadi tuan rumah bagi mereka.
Perkembangan ini terjadi di tengah militerisasi Eropa yang lebih luas, dimana Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte secara konsisten mendesak negara-negara anggota untuk mengadopsi “pola pikir masa perang".
Pejabat militer Lithuania, Laksamana Muda Giedrius Premeneckas secara terbuka menyatakan bahwa eksklave Kaliningrad Rusia dapat menjadi sasaran militer jika terjadi konflik NATO-Rusia, menurut laporan The Economist. Dia mengatakan wilayah Rusia “tidak akan dikecualikan” dari operasi militer jika terjadi permusuhan.
Rusia telah berulang kali mengecam pembangunan militer NATO di sepanjang perbatasan baratnya, dan menuduh blok tersebut menggunakan dugaan ancaman Rusia untuk membenarkan perluasan kehadiran militernya di Eropa Timur. Negara-negara Baltik dan negara-negara lain yang berbatasan dengan Rusia telah meningkatkan pembelian senjata dan secara rutin mengadakan latihan militer di dekat wilayah Rusia dan Belarusia.
Moskow telah memperingatkan bahwa infrastruktur nuklir NATO apa pun yang ditempatkan di dekat perbatasannya akan dianggap sebagai ancaman militer langsung dan akan memicu respons. Para pejabat Rusia juga mengatakan mereka tetap terbuka untuk berdialog dengan blok tersebut, asalkan hal itu dilakukan dengan pijakan yang setara.
(mas)
Lihat Juga :
