Studi: Surplus Ekspor China Kian Tekan Peluang Industri Negara Berkembang

JAKARTA - Kebangkitan China sebagai kekuatan ekonomi global selama tiga dekade terakhir sering dipandang sebagai salah satu kisah sukses pembangunan terbesar dalam sejarah modern. Melalui industrialisasi berbasis ekspor, negara ini berhasil mengangkat ratusan juta penduduknya keluar dari kemiskinan dan menjelma menjadi pusat manufaktur dunia.

Namun, keberhasilan tersebut kini memunculkan pertanyaan baru: apakah jalur pembangunan yang pernah dinikmati China masih tersedia bagi negara-negara yang saat ini berada di tahap pembangunan lebih awal?

Baca Juga: Kunjungi Pyongyang, Xi Jinping Diduga Berusaha Redam Pengaruh Rusia atas Korut

Pertanyaan itu menjadi fokus kajian ekonom Johns Hopkins University, Shoumitro Chatterjee, dan ekonom Peterson Institute for International Economics, Arvind Subramanian. Dalam analisis mereka, keduanya berargumen bahwa dominasi manufaktur China yang terus bertahan justru berpotensi menghambat proses industrialisasi negara-negara berkembang yang lebih miskin.

Menurut mereka, China kini tidak hanya menguasai sektor manufaktur berteknologi tinggi seperti kendaraan listrik, baterai, panel surya, dan drone. Pada saat yang sama, negara tersebut juga tetap mempertahankan dominasi pada sektor-sektor manufaktur padat karya yang secara historis menjadi pintu masuk industrialisasi bagi negara berkembang.

"China tidak hanya menaiki tangga teknologi; mereka juga menarik tangga di belakangnya," ujar Chatterjee dan Subramanian dalam analisisnya di Foreign Affairs, Minggu (21/6/2026).

Dalam pandangan keduanya, China tidak sekadar naik ke tangga teknologi yang lebih tinggi, tetapi juga mempertahankan posisi dominan pada industri-industri lama yang biasanya ditinggalkan negara ketika tingkat pendapatan dan upah domestiknya meningkat.

Dari "China Shock" ke "China Squeeze"

Perdebatan mengenai dampak kebangkitan ekonomi China sebenarnya bukan hal baru.

Pada awal abad ke-21, dunia mengenal istilah "China Shock", yang merujuk pada lonjakan ekspor China ke Amerika Serikat setelah negara itu bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Banyak penelitian menunjukkan bahwa gelombang impor murah dari China berkontribusi terhadap hilangnya lapangan kerja manufaktur di sejumlah wilayah industri Amerika.

Fenomena tersebut bahkan diyakini ikut mengubah lanskap politik Amerika Serikat dan memperkuat sentimen anti-globalisasi dalam dua dekade terakhir.

Namun menurut Chatterjee dan Subramanian, guncangan yang terjadi saat ini memiliki karakter berbeda.

Jika "China Shock" pertama terutama dirasakan pekerja di Amerika Serikat, maka gelombang terbaru justru lebih terasa di negara-negara berkembang yang berharap mengikuti jejak industrialisasi China.

"Korbannya bukan lagi pekerja di Detroit atau Stuttgart, melainkan pekerja masa depan di Addis Ababa, Dhaka, Lagos, Nairobi, Phnom Penh, Surat, dan Tirupur," tutur mereka.

Kerugian yang dialami negara-negara tersebut, menurut kedua ekonom itu, tidak selalu terlihat dalam bentuk penutupan pabrik atau pemutusan hubungan kerja.

Sebaliknya, kerugiannya hadir dalam bentuk peluang yang tidak pernah terwujud.

"Pabrik-pabrik tidak pernah dibangun, pasar ekspor tidak pernah dimasuki, kemampuan tidak pernah terakumulasi, dan jalur pengembangan tidak pernah dibuka," papar mereka.

Dengan kata lain, persoalannya bukan hanya soal pekerjaan yang hilang, tetapi juga mengenai pabrik yang tidak pernah berdiri, pasar ekspor yang tidak pernah berhasil dimasuki, serta kemampuan industri yang tidak pernah berkembang.

Mengapa Manufaktur Penting?

Argumen utama Chatterjee dan Subramanian berangkat dari pengalaman pembangunan hampir seluruh negara yang berhasil keluar dari kemiskinan.

Secara historis, manufaktur menjadi kendaraan utama transformasi ekonomi.

Negara-negara yang kini tergolong maju, termasuk Jepang, Korea Selatan, Taiwan, hingga China sendiri, memulai proses industrialisasinya melalui sektor-sektor yang relatif sederhana seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, mainan, furnitur, dan perakitan elektronik.

Industri-industri tersebut mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, termasuk pekerja berkeahlian rendah, sekaligus membangun kapasitas logistik, manajemen, teknologi, dan institusi negara.

China sendiri merupakan salah satu penerima manfaat terbesar dari sistem perdagangan global yang terbuka.

Melalui ekspor manufaktur, negara itu berhasil menciptakan jutaan lapangan kerja dan mempercepat pertumbuhan ekonomi selama beberapa dekade.

Ironisnya, menurut kedua penulis, keberhasilan China kini berpotensi menutup jalur yang sama bagi negara-negara yang lebih miskin.

Dominasi yang Tak Kunjung Surut

Salah satu temuan utama dalam analisis tersebut adalah besarnya surplus perdagangan manufaktur China.

Saat ini surplus manufaktur China diperkirakan mencapai sekitar USD2,2 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar USD700 miliar hingga USD1,4 triliun berasal dari sektor-sektor yang padat karya dan berintensitas keterampilan rendah.

Sektor-sektor tersebut mencakup pakaian jadi, tekstil, alas kaki, mainan, furnitur, hingga perakitan elektronik.

Secara teori, ketika sebuah negara menjadi semakin kaya dan upah pekerjanya meningkat, industri-industri padat karya biasanya berpindah ke negara yang biaya tenaga kerjanya lebih murah.

Pola tersebut pernah terjadi di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan sejumlah negara maju lainnya.

Namun menurut Chatterjee dan Subramanian, pola serupa tidak terlihat di China.

Meskipun upah manufaktur China telah meningkat tajam selama dua dekade terakhir, negara tersebut tetap mempertahankan pangsa ekspor yang sangat besar pada sektor-sektor padat karya.

Untuk memahami fenomena tersebut, kedua ekonom tidak hanya melihat nilai ekspor akhir, tetapi juga menghitung apa yang disebut sebagai value-added exports atau nilai tambah yang tercipta di sepanjang rantai produksi.

Pendekatan ini dianggap lebih akurat karena mampu menangkap seluruh aktivitas ekonomi yang terlibat dalam proses produksi, mulai dari bahan baku, komponen, logistik, hingga perakitan.

Hasilnya menunjukkan bahwa dominasi China pada sektor manufaktur padat karya tidak mengalami penurunan berarti. Bahkan dalam beberapa indikator, dominasinya justru terus meningkat.

Ratusan Miliar Dolar Peluang yang Hilang

Para penulis kemudian mencoba mengukur seberapa besar ruang pasar global yang saat ini dikuasai China. Mereka membandingkan pangsa ekspor China dengan proporsi tenaga kerja berkeahlian rendah yang dimiliki negara tersebut.

Pada awal 2000-an, kedua indikator itu relatif seimbang.

Namun dalam satu dekade terakhir, pangsa ekspor manufaktur padat karya China tetap sangat tinggi meskipun proporsi tenaga kerja berupah rendahnya terus menurun.

Berdasarkan perhitungan mereka, "kelebihan" ekspor China pada sektor-sektor padat karya mencapai lebih dari USD355 miliar pada 2022.

Angka tersebut bukan berarti China melakukan pelanggaran perdagangan. Namun menurut mereka, angka itu menunjukkan besarnya ruang pasar yang secara teoritis dapat diisi oleh negara-negara berkembang lainnya.

Dalam sektor tekstil, pakaian jadi, kulit, dan alas kaki saja, nilai ekspor yang dikategorikan sebagai "berlebih" mencapai sekitar USD110 miliar.

Menurut Chatterjee dan Subramanian, nilai sebesar itu berpotensi mendukung puluhan juta lapangan kerja manufaktur di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah.

Manfaat terbesar diperkirakan akan dirasakan negara-negara Afrika Sub-Sahara yang saat ini masih memiliki kapasitas ekspor manufaktur relatif kecil.

Negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara juga dinilai berpotensi memperoleh keuntungan besar apabila ruang pasar global menjadi lebih terbuka.

Produktivitas atau Distorsi?

Meski mengkritik dominasi China, kedua ekonom tersebut tidak serta-merta menyimpulkan bahwa semua keberhasilan China berasal dari praktik yang tidak adil.

Mereka mengakui bahwa sektor manufaktur China memiliki berbagai keunggulan nyata.

China memiliki jaringan pemasok yang sangat luas, klaster industri yang terintegrasi, infrastruktur logistik kelas dunia, tingkat otomatisasi yang tinggi, serta kemampuan meningkatkan kapasitas produksi dalam waktu singkat.

Faktor-faktor tersebut membuat perusahaan-perusahaan China tetap kompetitif meskipun biaya tenaga kerja mereka jauh lebih tinggi dibandingkan banyak negara berkembang lainnya.

Data dari United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) menunjukkan bahwa upah pekerja manufaktur China kini jauh melampaui negara-negara pesaing.

Di sektor garmen, misalnya, upah tahunan pekerja China mencapai sekitar USD10.000, atau sekitar lima kali lebih tinggi dibandingkan Bangladesh dan empat kali lebih tinggi dibandingkan India.

Secara teori, perbedaan biaya tenaga kerja sebesar itu seharusnya menciptakan peluang besar bagi negara-negara berupah murah untuk mengambil alih sebagian pasar ekspor.

Namun hal tersebut belum terjadi dalam skala yang signifikan. Karena itu, muncul pertanyaan apakah dominasi China semata-mata berasal dari produktivitas yang lebih tinggi atau justru dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah.

Chatterjee dan Subramanian menyoroti kemungkinan peran subsidi industri, kredit murah, dukungan pemerintah daerah, hingga kebijakan nilai tukar.

Sejumlah analis internasional memperkirakan nilai tukar yuan masih berada di bawah nilai wajarnya sebesar 15 hingga 25 persen.

Jika benar demikian, kondisi tersebut pada dasarnya berfungsi sebagai subsidi tidak langsung bagi eksportir China karena membuat harga produk mereka lebih murah di pasar global.

Pilihan bagi Beijing

Dalam analisisnya, kedua ekonom menilai solusi atas fenomena ini tidak mudah.

Negara-negara berkembang memiliki daya tawar yang terbatas terhadap China. Bahkan Amerika Serikat sendiri dalam beberapa kesempatan mengalami kesulitan mendorong Beijing membuka pasarnya lebih luas.

Karena itu, mereka berpendapat bahwa perubahan paling signifikan justru harus datang dari China sendiri.

Menurut mereka, Beijing dapat memperluas akses bebas tarif bagi produk-produk padat karya dari negara berkembang, mendorong investasi manufaktur China di negara-negara miskin, serta mempercepat internasionalisasi yuan yang berpotensi mengurangi tekanan terhadap perdagangan global.

China juga dinilai dapat memainkan peran yang lebih besar dalam membantu transfer teknologi dan keahlian manufaktur ke negara-negara berkembang.

Pada akhirnya, Chatterjee dan Subramanian berargumen bahwa kepemimpinan global tidak hanya diukur dari kemampuan mendominasi pasar dunia.

"Kepemimpinan tidak hanya berfungsi melalui dominasi, tetapi juga dengan memfasilitasi kebangkitan orang lain," ucap mereka.

Bagi kedua ekonom tersebut, jika China ingin mengambil peran lebih besar dalam tatanan ekonomi global di tengah memudarnya dominasi Amerika Serikat, maka negara itu perlu menunjukkan bahwa kebangkitannya juga dapat membuka peluang bagi negara lain untuk berkembang.

Sebab, sebagaimana yang pernah dinikmati China selama beberapa dekade terakhir, jalur menuju industrialisasi dan kemakmuran tidak akan berkelanjutan jika hanya tersedia bagi satu negara saja.