Langkah Mengejutkan, Partai Komunis Kuba Bersedia Buka Ekonomi Menuju Pasar Bebas

HAVANA - Partai Komunis Kuba menyetujui serangkaian langkah pasar bebas yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai bagian dari paket ekonomi darurat. Paket tersebut diajukan ke Majelis Nasional negara itu pada hari Kamis (18/6/2026), dan hampir dipastikan akan disetujui.

Rencana tersebut akan memperluas peluang bagi usaha swasta dan menciptakan langkah-langkah untuk menarik investasi asing tambahan, termasuk dari warga Kuba di luar negeri.

Hal ini juga dapat membuka jalan bagi pengembangan real estat swasta di pulau Karibia dan transformasi bisnis milik negara menjadi usaha komersial swasta dengan saham dan kepemilikan ekuitas.

Selain itu, hal ini juga akan memungkinkan bank swasta untuk memasuki sektor keuangan Kuba yang dulunya didominasi negara.

Paket reformasi ini menandai perubahan dramatis bagi Kuba, yang dipimpin Partai Komunis.

Berbicara kepada Komite Sentral partai dalam siaran pada hari Kamis, Presiden Miguel Diaz-Canel mengatakan situasi ekonomi negara yang buruk tidak dapat disalahkan hanya pada tekanan eksternal.

Selama beberapa dekade, AS telah memberlakukan embargo perdagangan terhadap Kuba, melemahkan ekonominya.

Sejak Januari, tekanan AS terhadap Kuba meningkat, dengan pemerintahan Presiden Donald Trump memblokir pengiriman bahan bakar ke pulau tersebut.

Namun Diaz-Canel mengakui beberapa kesulitan ekonomi saat ini disebabkan faktor domestik, merujuk pada “hambatan yang tidak berasal dari luar, maupun blokade”.

Ia menunjuk pada “kelambatan, birokrasi, dan norma yang menghambat mereka yang ingin berproduksi” serta “keputusan yang telah kita tunda”.

“Situasi ini membutuhkan perubahan yang mendesak dan diperlukan,” katanya.

Pada hari Kamis, Uni Eropa juga meningkatkan tekanan terhadap Kuba, dengan mengeluarkan resolusi yang menyerukan sanksi terhadap Diaz-Canel dan pimpinan Grupo de Administracion Empresarial SA, konglomerat bisnis yang dioperasikan militer Kuba.

Resolusi Uni Eropa mengutuk apa yang digambarkan sebagai “penindasan sistematis” oleh pemerintah Kuba, sambil menyerukan “perubahan ekonomi dan politik yang mendalam”.

Dalam pidatonya, Diaz-Canel mengisyaratkan kemungkinan akan ada beberapa penentangan terhadap rencana ekonomi darurat dari kelompok garis keras di Partai Komunis, yang secara resmi memerintah Kuba sejak 1965.

“Beberapa reformasi, tidak akan memiliki konsensus mutlak, tetapi tidak dapat ditunda,” ungkap dia.

Mantan pemimpin Kuba, Raul Castro, yang didakwa oleh AS pada bulan Mei, juga mendukung rencana tersebut.

Para pejabat pemerintahan Trump, terutama Menteri Luar Negeri Marco Rubio, telah berulang kali mengatakan reformasi ekonomi dapat mengurangi tekanan Washington terhadap pulau tersebut. Namun, AS tidak segera menanggapi langkah-langkah terbaru ini.

Sementara itu, Wakil Presiden AS JD Vance ditanya pada hari Kamis apakah pemerintahan Trump sekarang akan mengalihkan perhatiannya ke Kuba setelah mencapai nota kesepahaman untuk mengakhiri perang melawan Iran.

Trump telah berulang kali mengemukakan kemungkinan serangan militer dan apa yang ia sebut sebagai “pengambilalihan Kuba secara ramah”.

Vance menjawab bahwa Washington menginginkan warga Kuba untuk “bahagia dan sukses”.

“Saat ini kami sedang berbicara dengan pemerintah Kuba tentang bagaimana mereka dapat mengubah cara mereka untuk mengatasi hal itu,” ungkap Vance.

“Jika mereka mengambil keputusan yang cerdas, kita akan memiliki hubungan yang jauh lebih baik dengan pulau itu.”

Baca juga: Ketua Parlemen Tegaskan Iran akan Pungut Biaya dari Kapal untuk Layanan di Selat Hormuz