Hamas Tak akan Serahkan Persenjataan, tapi Hanya Polisi yang Bawa Senjata di Gaza
Jum'at, 05 Juni 2026 - 21:30 WIB
loading...
Husam Badran, anggota biro politik Hamas. Foto/al jazeera
A
A
A
JALUR GAZA - Hamas mengatakan tidak akan menyerahkan senjatanya saat ini. Mereka menolak tuntutan perlucutan senjata yang sedang berlangsung. Hamas menyatakan nasib akhir persenjataan militernya akan diputuskan setelah diskusi komprehensif dengan faksi-faksi Palestina lainnya.
Dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera, Husam Badran, anggota biro politik Hamas, memberikan pandangan mendalam tentang solusi yang diusulkan kelompok tersebut untuk negosiasi yang macet. Dia memperkenalkan konsep hudna (gencatan senjata) jangka panjang.
“Ketika komite Palestina ini [Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG)] datang untuk mengambil alih Jalur Gaza, tidak akan ada senjata yang terlihat di jalan-jalan dan gang-gang Gaza kecuali senjata resmi milik komite ini, yang merupakan polisi resmi Palestina,” kata Badran kepada Al Jazeera. “Tidak akan ada demonstrasi bersenjata seperti yang biasa kita lihat di Jalur Gaza.”
Namun ia mengklarifikasi bahwa ini tidak berarti penyerahan senjata secara formal.
“Kita tidak berbicara tentang menyerahkan senjata-senjata itu; kita berbicara tentang, setidaknya, senjata-senjata yang tidak terlihat kecuali senjata resmi kepolisian Palestina,” katanya. “Rincian masalah ini akan dibahas dalam kerangka kerja nasional.”
Sikap Hamas ini muncul setelah satu sumber yang mengetahui informasi tersebut mengatakan kepada Al Jazeera bahwa kelompok itu sedang bersiap mengirim delegasinya ke Kairo untuk pembicaraan ulang, yang dijadwalkan akan dimulai akhir pekan ini.
Hamas sempat menunda partisipasinya untuk menuntut penghentian pembunuhan yang dilakukan Israel—seperti pembunuhan baru-baru ini terhadap komandan militer Izz al-Din al-Haddad dan Mohammed Odeh—untuk memastikan lingkungan negosiasi yang lebih menguntungkan.
Pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel dari Gaza tetap menjadi poin penting dalam rencana gencatan senjata Oktober 2025 yang ditengahi Amerika Serikat.
Pertemuan Kairo mendatang akan mengumpulkan delapan faksi utama Palestina untuk membentuk sikap nasional yang bersatu.
Badran mengkonfirmasi kehadiran perwakilan dari Hamas, Jihad Islam Palestina (PIJ), Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP), PFLP-GC, Inisiatif Nasional, Komite Perlawanan Populer (PRC), dan Arus Reformasi Demokratik yang berafiliasi dengan gerakan Fatah.
Pembicaraan ini bertujuan menyelamatkan gencatan senjata yang awalnya diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun, Badran mencatat Israel telah gagal melaksanakan bahkan 30% dari kewajiban fase pertamanya, sehingga transisi ke fase selanjutnya menjadi tidak mungkin.
“Kita berbicara tentang bantuan kemanusiaan… mekanisme penyeberangan Rafah, infrastruktur, dan pembunuhan,” jelas Badran.
Dia menjelaskan, “Idenya adalah gencatan senjata yang komprehensif, tetapi sekitar 1.000 orang telah tewas. Mengatakan Israel telah melaksanakan bahkan 30% adalah pernyataan yang berlebihan.”
Hanya 150 hingga 250 truk bantuan yang memasuki Jalur Gaza setiap hari, bukan 600 seperti yang disepakati, sementara infrastruktur penting untuk listrik, rumah sakit, dan bahan bakar tetap hancur total.
Sementara faksi-faksi Palestina menuntut pemenuhan metrik kelangsungan hidup fase satu ini, para pejabat Israel dan Nickolay Mladenov, perwakilan tinggi untuk Gaza di “Dewan Perdamaian” Trump, mengkondisikan transisi ke fase dua pada pelucutan senjata kelompok-kelompok bersenjata.
Untuk memecahkan kebuntuan, Mladenov baru-baru ini mempresentasikan “peta jalan” 15 poin yang disusun oleh para penjamin gencatan senjata.
Dalam pengarahan Mei 2026 kepada Dewan Keamanan PBB, Mladenov membela rencana tersebut, menekankan arsitekturnya didasarkan pada prinsip timbal balik dan verifikasi yang ketat.
Menanggapi kekhawatiran Palestina, Mladenov mengklarifikasi peta jalan tersebut secara eksplisit menetapkan “tidak ada kelompok bersenjata Palestina yang diharuskan untuk mentransfer senjatanya ke Israel”.
Sebaliknya, pelucutan senjata akan dilakukan secara bertahap, berurutan, dan dipimpin Palestina, dengan semua senjata diserahkan kepada NCAG.
Mladenov menguraikan proses pelucutan senjata ini terkait langsung dengan penarikan militer Israel.
Rencana tersebut mewajibkan Israel untuk melakukan penarikan bertahap pasukannya ke perimeter Gaza sesuai jadwal yang disepakati, dengan syarat adanya kemajuan yang terverifikasi dalam pelucutan senjata dan penempatan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk bertindak sebagai penyangga.
Mladenov memperingatkan Dewan Keamanan PBB tentang konsekuensi serius jika menolak peta jalan tersebut.
Dengan 85% bangunan di Gaza rusak atau hancur, ia menekankan, "Pembiayaan rekonstruksi tidak akan diberikan jika senjata belum diletakkan".
Tanpa kesepakatan, ia memperingatkan, Gaza akan tetap terpecah, dengan Hamas memegang kendali administratif atas kurang dari setengah wilayah tersebut.
Baca juga: Surat Netanyahu Ungkap Upaya Israel Ganti Bantuan AS dengan Integrasi Militer: Rencana Saya
Dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera, Husam Badran, anggota biro politik Hamas, memberikan pandangan mendalam tentang solusi yang diusulkan kelompok tersebut untuk negosiasi yang macet. Dia memperkenalkan konsep hudna (gencatan senjata) jangka panjang.
“Ketika komite Palestina ini [Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG)] datang untuk mengambil alih Jalur Gaza, tidak akan ada senjata yang terlihat di jalan-jalan dan gang-gang Gaza kecuali senjata resmi milik komite ini, yang merupakan polisi resmi Palestina,” kata Badran kepada Al Jazeera. “Tidak akan ada demonstrasi bersenjata seperti yang biasa kita lihat di Jalur Gaza.”
Namun ia mengklarifikasi bahwa ini tidak berarti penyerahan senjata secara formal.
“Kita tidak berbicara tentang menyerahkan senjata-senjata itu; kita berbicara tentang, setidaknya, senjata-senjata yang tidak terlihat kecuali senjata resmi kepolisian Palestina,” katanya. “Rincian masalah ini akan dibahas dalam kerangka kerja nasional.”
Sikap Hamas ini muncul setelah satu sumber yang mengetahui informasi tersebut mengatakan kepada Al Jazeera bahwa kelompok itu sedang bersiap mengirim delegasinya ke Kairo untuk pembicaraan ulang, yang dijadwalkan akan dimulai akhir pekan ini.
Hamas sempat menunda partisipasinya untuk menuntut penghentian pembunuhan yang dilakukan Israel—seperti pembunuhan baru-baru ini terhadap komandan militer Izz al-Din al-Haddad dan Mohammed Odeh—untuk memastikan lingkungan negosiasi yang lebih menguntungkan.
Pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel dari Gaza tetap menjadi poin penting dalam rencana gencatan senjata Oktober 2025 yang ditengahi Amerika Serikat.
Konsensus Faksi-faksi di Kairo
Pertemuan Kairo mendatang akan mengumpulkan delapan faksi utama Palestina untuk membentuk sikap nasional yang bersatu.
Badran mengkonfirmasi kehadiran perwakilan dari Hamas, Jihad Islam Palestina (PIJ), Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP), PFLP-GC, Inisiatif Nasional, Komite Perlawanan Populer (PRC), dan Arus Reformasi Demokratik yang berafiliasi dengan gerakan Fatah.
Pembicaraan ini bertujuan menyelamatkan gencatan senjata yang awalnya diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun, Badran mencatat Israel telah gagal melaksanakan bahkan 30% dari kewajiban fase pertamanya, sehingga transisi ke fase selanjutnya menjadi tidak mungkin.
“Kita berbicara tentang bantuan kemanusiaan… mekanisme penyeberangan Rafah, infrastruktur, dan pembunuhan,” jelas Badran.
Dia menjelaskan, “Idenya adalah gencatan senjata yang komprehensif, tetapi sekitar 1.000 orang telah tewas. Mengatakan Israel telah melaksanakan bahkan 30% adalah pernyataan yang berlebihan.”
Hanya 150 hingga 250 truk bantuan yang memasuki Jalur Gaza setiap hari, bukan 600 seperti yang disepakati, sementara infrastruktur penting untuk listrik, rumah sakit, dan bahan bakar tetap hancur total.
Kebuntuan Pelucutan Senjata
Sementara faksi-faksi Palestina menuntut pemenuhan metrik kelangsungan hidup fase satu ini, para pejabat Israel dan Nickolay Mladenov, perwakilan tinggi untuk Gaza di “Dewan Perdamaian” Trump, mengkondisikan transisi ke fase dua pada pelucutan senjata kelompok-kelompok bersenjata.
Untuk memecahkan kebuntuan, Mladenov baru-baru ini mempresentasikan “peta jalan” 15 poin yang disusun oleh para penjamin gencatan senjata.
Dalam pengarahan Mei 2026 kepada Dewan Keamanan PBB, Mladenov membela rencana tersebut, menekankan arsitekturnya didasarkan pada prinsip timbal balik dan verifikasi yang ketat.
Menanggapi kekhawatiran Palestina, Mladenov mengklarifikasi peta jalan tersebut secara eksplisit menetapkan “tidak ada kelompok bersenjata Palestina yang diharuskan untuk mentransfer senjatanya ke Israel”.
Sebaliknya, pelucutan senjata akan dilakukan secara bertahap, berurutan, dan dipimpin Palestina, dengan semua senjata diserahkan kepada NCAG.
Mladenov menguraikan proses pelucutan senjata ini terkait langsung dengan penarikan militer Israel.
Rencana tersebut mewajibkan Israel untuk melakukan penarikan bertahap pasukannya ke perimeter Gaza sesuai jadwal yang disepakati, dengan syarat adanya kemajuan yang terverifikasi dalam pelucutan senjata dan penempatan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk bertindak sebagai penyangga.
Mladenov memperingatkan Dewan Keamanan PBB tentang konsekuensi serius jika menolak peta jalan tersebut.
Dengan 85% bangunan di Gaza rusak atau hancur, ia menekankan, "Pembiayaan rekonstruksi tidak akan diberikan jika senjata belum diletakkan".
Tanpa kesepakatan, ia memperingatkan, Gaza akan tetap terpecah, dengan Hamas memegang kendali administratif atas kurang dari setengah wilayah tersebut.
Baca juga: Surat Netanyahu Ungkap Upaya Israel Ganti Bantuan AS dengan Integrasi Militer: Rencana Saya
(sya)
Lihat Juga :
