Krisis Ekonomi China Dorong Media CCTV Masuk ke Bisnis E-commerce

JAKARTA - Tekanan ekonomi yang dihadapi China dinilai semakin terlihat, bukan hanya melalui data industri dan fiskal, tetapi juga dari perubahan besar pada media pemerintahnya.

Menurut ekonom dan analis geopolitik A. Jathindra, media pemerintah China Central Television (CCTV) kini mulai beralih ke bisnis e-commerce dan livestream penjualan sebagai sumber pendapatan baru.

Baca Juga: China dan Tibet Kembali Bersitegang soal Masa Depan Dalai Lama

Menurutnya, perubahan tersebut menunjukkan tekanan ekonomi yang semakin dalam di China.

“Ini bukan sekadar gimmick, tetapi taktik bertahan hidup yang memperlihatkan kedalaman masalah ekonomi China,” ujarnya dalam keterangan yang dikutip Eurasia Review, Senin (1/6/2026).

Selama puluhan tahun, CCTV dikenal sebagai corong utama Partai Komunis China (CCP) dalam membentuk narasi publik dan memperkuat otoritas negara. Namun kini, akun-akun resmi CCTV di platform Douyin, versi TikTok di China, aktif menjual produk seperti perangkat augmented reality (AR), teh, buku, produk perawatan kulit, hingga paket penurun berat badan.

Dalam salah satu sesi livestream, penjualan disebut mencapai 500 juta yuan atau sekitar USD70 juta.

Fenomena Salesification

Menurut Jathindra, banyak pengguna awalnya mengira akun-akun tersebut palsu. Namun kenyataannya, media negara memang telah masuk langsung ke bisnis penjualan daring.

Dia menyebut fenomena itu sebagai “salesification” atau transformasi jurnalis menjadi tenaga penjualan.

Menurut sumber internal yang dikutipnya, kondisi tersebut juga menjelaskan mengapa banyak stasiun televisi lokal di China kini dipenuhi iklan minuman keras, obat-obatan, dan suplemen kesehatan.

“Ini menjadi salah satu sedikit cara tersisa untuk menghasilkan uang,” tutur Jathindra.

Dia menilai perubahan tersebut mencerminkan persoalan struktural ekonomi China yang lebih luas.

Sektor digital China memang mencapai 54 triliun yuan pada 2023 atau sekitar 43 persen dari PDB nasional. Namun, pertumbuhannya disebut tidak merata dan semakin terkonsentrasi pada perusahaan besar yang didukung negara.

Livestream e-commerce diproyeksikan mencapai 8,18 triliun yuan pada 2026, tetapi keuntungan utamanya dinilai hanya dinikmati raksasa-raksasa negara.

Sementara itu, pelaku usaha kecil disebut semakin terdesak karena kalah dalam akses traffic, modal, dan kredibilitas.

Jathindra juga menyoroti meningkatnya penggunaan livestream berbasis kecerdasan buatan (AI) atau “digital human”, yang disebut telah digunakan lebih dari 1,14 juta perusahaan di China.

Menurutnya, kebijakan CCP telah menciptakan pasar yang semakin tidak seimbang.

Kondisi Fiskal China

Alih-alih mendorong persaingan sehat, pemerintah dinilai membiarkan institusi milik negara mendominasi ruang perdagangan digital. Selain CCTV, lembaga negara seperti Xinhua, China Post, dan China Railway juga disebut ikut masuk ke bisnis livestream.

Para warga China, menurutnya, mulai marah dan menuduh media negara “merebut makanan dari rakyat sendiri”.

Dengan lebih dari 70 juta pengikut, CCTV memiliki tingkat konversi penjualan jauh di atas pedagang kecil, yang kemudian memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penurunan konsumsi.

“Ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial,” ucap Jathindra.

Di sisi lain, kondisi fiskal China disebut semakin memburuk.

Utang pemerintah eksplisit disebut telah mencapai 40 triliun yuan, sementara utang tersembunyi diperkirakan sekitar 60 triliun yuan atau sekitar USD8,3 triliun.

Pemerintah daerah dilaporkan mulai kesulitan membayar gaji pegawai dan terpaksa mengandalkan pinjaman bank.

Dugaan Monetisasi Pengaruh

Pegawai negeri di sejumlah provinsi juga disebut menghadapi keterlambatan gaji, penghentian bonus, hingga tuntutan pengembalian bonus lama.

Menurut Jathindra, model pembiayaan berbasis penjualan lahan yang selama ini menopang anggaran daerah mulai runtuh.

Fenomena pengurangan pegawai negeri kini meluas ke lebih dari 400 wilayah administratif di China.

Pada saat yang sama, pusat-pusat perbelanjaan disebut semakin sepi, supermarket kosong, dan pengangguran meningkat.

Penutupan pabrik secara massal juga dinilai memperparah situasi.

Jathindra menilai kebijakanCCP yang memberi dominasi besar kepada institusi negara telah merusak kepercayaan publik, mendistorsi pasar, dan melemahkan fungsi jurnalistik media.

“Perubahan CCTV menjadi kanal penjualan bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi juga upaya memonetisasi pengaruh dengan mengorbankan transparansi dan keadilan,” ujarnya.

Dia memperingatkan bahwa Beijing kini mempertaruhkan kredibilitas nasional pada bisnis e-commerce. Jika muncul skandal produk atau kegagalan besar, dampaknya dapat meluas ke tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Pada akhirnya, krisis China bukan hanya dilaporkan, tetapi juga bahkan disiarkan langsung melalui livestream,” pungkas Jathindra.