Rencana Dewan Perdamaian Dituding Ubah Perlucutan Senjata Jadi Perebutan Tanah Gaza oleh Israel

Kekhawatiran tersebut diperkuat oleh perilaku Israel sejak gencatan senjata. Israel telah berulang kali melanggar gencatan senjata, melanjutkan serangan, dan gagal memenuhi kewajibannya sendiri selama tahap pertama, sementara masih menuntut agar Hamas melanjutkan perlucutan senjata.

Hamas telah menolak kerangka kerja Dewan Perdamaian, dengan alasan hal itu mengabaikan pelanggaran Israel dan secara tidak adil menuntut perlucutan senjata sementara Israel tetap berada di dalam Gaza.

Hamas bersikeras masalah senjata harus dikaitkan dengan penarikan Israel dari wilayah tersebut.

Mladenov sendiri telah memperingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa pembagian Gaza saat ini berisiko menjadi permanen, dengan lebih dari dua juta warga Palestina berdesak-desakan di kurang dari setengah wilayah Jalur Gaza sementara Israel mempertahankan pasukan di sekitar 60 persen wilayah Gaza.

Peta jalan tersebut menempatkan seluruh transisi di bawah Komite Verifikasi Implementasi, badan yang bertugas memutuskan apakah setiap tahap rencana telah selesai sebelum tahap berikutnya dapat dimulai.

Namun, para kritikus memperingatkan mekanisme tersebut dapat membuat seluruh proses secara efektif bergantung pada persetujuan Israel.

Menurut teks tersebut, komite akan dibentuk oleh perwakilan tinggi untuk Gaza dan mencakup perwakilan dari para penjamin, Pasukan Stabilisasi Internasional, dan Dewan Perdamaian.

Dalam praktiknya, para kritikus mengatakan ini memberi Israel dan sekutunya yang didukung AS kendali penuh atas kecepatan dan hasil proses tersebut.