ICC Diduga Ajukan Surat Perintah Penangkapan untuk Menteri Israel, Smotrich Ancam Otoritas Palestina
Rabu, 20 Mei 2026 - 19:29 WIB
loading...
Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich. Foto/Yonatan Sindel/Flash90
A
A
A
TEL AVIV - Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengumumkan serangkaian langkah yang menargetkan Otoritas Palestina. Ancaman itu muncul setelah mengungkapkan bahwa jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) diduga telah mengajukan permintaan surat perintah penangkapan internasional rahasia terhadap dirinya.
Dalam konferensi pers pada hari Selasa (19/5/2026), Smotrich menggambarkan langkah tersebut sebagai "deklarasi perang" dan mengaitkannya dengan apa yang ia sebut sebagai upaya Otoritas Palestina untuk menuntut pejabat Israel melalui lembaga hukum internasional.
Smotrich mengatakan permintaan yang diduga tersebut menyusul surat perintah penangkapan sebelumnya yang dikeluarkan ICC terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanan Yoav Gallant.
Menolak legitimasi proses ICC, Smotrich menuduh Otoritas Palestina berada di balik kampanye hukum terhadap para pemimpin Israel, dengan menyatakan, "Tangannya adalah tangan pengadilan Den Haag, tetapi suaranya adalah suara Otoritas Palestina."
Sebagai bagian dari apa yang ia sebut sebagai tindakan pembalasan, Smotrich mengumumkan ia akan segera menandatangani perintah untuk mengevakuasi desa Badui Khan al-Ahmar di Tepi Barat yang diduduki.
Menurut laporan media Israel, Smotrich mengatakan tindakan ekonomi dan administratif tambahan yang menargetkan Otoritas Palestina akan menyusul, menggunakan kekuasaan yang terkait dengan wewenangnya atas aspek-aspek administrasi sipil di Tepi Barat.
Khan al-Ahmar telah lama menjadi pusat kontroversi internasional, dengan kelompok hak asasi manusia dan pemerintah asing memperingatkan penghancuran dan pemindahan paksa penduduknya akan melanggar hukum internasional.
Baca juga: AS Waspada, Blokir Pelancong dari Zona Wabah Ebola
Dalam konferensi pers pada hari Selasa (19/5/2026), Smotrich menggambarkan langkah tersebut sebagai "deklarasi perang" dan mengaitkannya dengan apa yang ia sebut sebagai upaya Otoritas Palestina untuk menuntut pejabat Israel melalui lembaga hukum internasional.
Smotrich mengatakan permintaan yang diduga tersebut menyusul surat perintah penangkapan sebelumnya yang dikeluarkan ICC terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanan Yoav Gallant.
Menolak legitimasi proses ICC, Smotrich menuduh Otoritas Palestina berada di balik kampanye hukum terhadap para pemimpin Israel, dengan menyatakan, "Tangannya adalah tangan pengadilan Den Haag, tetapi suaranya adalah suara Otoritas Palestina."
Sebagai bagian dari apa yang ia sebut sebagai tindakan pembalasan, Smotrich mengumumkan ia akan segera menandatangani perintah untuk mengevakuasi desa Badui Khan al-Ahmar di Tepi Barat yang diduduki.
Menurut laporan media Israel, Smotrich mengatakan tindakan ekonomi dan administratif tambahan yang menargetkan Otoritas Palestina akan menyusul, menggunakan kekuasaan yang terkait dengan wewenangnya atas aspek-aspek administrasi sipil di Tepi Barat.
Khan al-Ahmar telah lama menjadi pusat kontroversi internasional, dengan kelompok hak asasi manusia dan pemerintah asing memperingatkan penghancuran dan pemindahan paksa penduduknya akan melanggar hukum internasional.
Baca juga: AS Waspada, Blokir Pelancong dari Zona Wabah Ebola
(sya)
Lihat Juga :
