Hamas Tolak Laporan Dewan Perdamaian tentang Pelaksanaan Gencatan Senjata di Gaza
Rabu, 20 Mei 2026 - 17:30 WIB
loading...
Operasi pencarian di wilayah Jabalia saat jenazah sandera Israel ditemukan di bawah kesepakatan gencatan senjata di Kota Gaza, Gaza, pada 1 Desember 2025. Foto/Hamza Z. H. Qraiqea/Anadolu Agency
A
A
A
JALUR GAZA - Hamas menolak laporan yang diajukan kepada Dewan Keamanan PBB oleh "Dewan Perdamaian" mengenai implementasi perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza. Kelompok itu menuduh laporan tersebut memutarbalikkan fakta dan mengadopsi syarat-syarat Israel.
Hamas mengatakan laporan tersebut membebaskan Israel dari tanggung jawab atas pelanggaran gencatan senjata sehari-hari sambil menyalahkan Hamas atas keterlambatan rekonstruksi.
Gerakan tersebut berpendapat Israel terus memberlakukan pembatasan ketat pada penyeberangan dan mencegah masuknya material tempat tinggal dan peralatan perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan untuk upaya rekonstruksi.
Hamas mengatakan mereka "bukan penghalang" untuk membangun kembali Gaza dan menggambarkan tuduhan terhadapnya sebagai salah karena mengabaikan kegagalan Israel memenuhi sebagian besar kewajibannya selama fase pertama perjanjian tersebut.
Menanggapi klaim dalam laporan tersebut bahwa penolakan Hamas untuk melepaskan kendali atas Gaza dan melucuti senjata tetap menjadi penghalang utama bagi implementasi, gerakan tersebut mengatakan mereka telah berulang kali menyatakan kesediaan untuk mentransfer administrasi Gaza ke komite nasional.
Hamas menyerukan pembentukan dan pemberdayaan segera satu badan untuk mengelola wilayah tersebut selama fase transisi.
Gerakan itu juga mengkritik fokus laporan tersebut pada perlucutan senjata, menggambarkannya sebagai upaya melemahkan proses gencatan senjata.
Hamas mendesak Dewan Keamanan PBB menekan Israel agar melaksanakan komitmennya daripada mengajukan tuntutan kepada faksi-faksi Palestina.
Menurut laporan tersebut, "Dewan Perdamaian" berpendapat kendali Hamas yang berkelanjutan atas aparat keamanan Gaza dan penolakannya melucuti senjata merupakan hambatan utama bagi rencana rekonstruksi dan pembangunan yang lebih luas untuk wilayah tersebut.
Laporan tersebut dilaporkan menyerukan kepada Dewan Keamanan untuk memberikan "tekanan nyata" kepada Hamas dan faksi-faksi Palestina lainnya untuk menerima peta jalan yang diusulkan untuk tata kelola dan rekonstruksi Gaza di masa depan.
Baca juga: AS Waspada, Blokir Pelancong dari Zona Wabah Ebola
Hamas mengatakan laporan tersebut membebaskan Israel dari tanggung jawab atas pelanggaran gencatan senjata sehari-hari sambil menyalahkan Hamas atas keterlambatan rekonstruksi.
Gerakan tersebut berpendapat Israel terus memberlakukan pembatasan ketat pada penyeberangan dan mencegah masuknya material tempat tinggal dan peralatan perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan untuk upaya rekonstruksi.
Hamas mengatakan mereka "bukan penghalang" untuk membangun kembali Gaza dan menggambarkan tuduhan terhadapnya sebagai salah karena mengabaikan kegagalan Israel memenuhi sebagian besar kewajibannya selama fase pertama perjanjian tersebut.
Menanggapi klaim dalam laporan tersebut bahwa penolakan Hamas untuk melepaskan kendali atas Gaza dan melucuti senjata tetap menjadi penghalang utama bagi implementasi, gerakan tersebut mengatakan mereka telah berulang kali menyatakan kesediaan untuk mentransfer administrasi Gaza ke komite nasional.
Hamas menyerukan pembentukan dan pemberdayaan segera satu badan untuk mengelola wilayah tersebut selama fase transisi.
Gerakan itu juga mengkritik fokus laporan tersebut pada perlucutan senjata, menggambarkannya sebagai upaya melemahkan proses gencatan senjata.
Hamas mendesak Dewan Keamanan PBB menekan Israel agar melaksanakan komitmennya daripada mengajukan tuntutan kepada faksi-faksi Palestina.
Menurut laporan tersebut, "Dewan Perdamaian" berpendapat kendali Hamas yang berkelanjutan atas aparat keamanan Gaza dan penolakannya melucuti senjata merupakan hambatan utama bagi rencana rekonstruksi dan pembangunan yang lebih luas untuk wilayah tersebut.
Laporan tersebut dilaporkan menyerukan kepada Dewan Keamanan untuk memberikan "tekanan nyata" kepada Hamas dan faksi-faksi Palestina lainnya untuk menerima peta jalan yang diusulkan untuk tata kelola dan rekonstruksi Gaza di masa depan.
Baca juga: AS Waspada, Blokir Pelancong dari Zona Wabah Ebola
(sya)
Lihat Juga :
