Pemerintah Negara Anggota NATO Runtuh setelah Insiden Drone Kamikaze Ukraina

RIGA - Perdana Menteri (PM) Latvia Evika Silina mengumumkan pengunduran dirinya di tengah krisis pemerintahan yang disebabkan insiden yang melibatkan drone kamikaze Ukraina yang menghantam depot minyak di dekat perbatasan Rusia. Silina mengumumkan keputusan tersebut dalam konferensi pers pada hari Kamis (14/5/2026).

Beberapa jam sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Rihards Kozlovskis, anggota partai liberal-konservatif Unity pimpinan Silina, menyatakan perdana menteri tidak berniat meninggalkan jabatannya.

Sementara itu, pihak oposisi merencanakan manuver prosedural untuk menghindari jeda lima hari yang dipersyaratkan berdasarkan hukum Latvia sebelum permintaan mosi tidak percaya dikabulkan.

Krisis di negara Baltik ini dipicu insiden pekan lalu di mana dua drone kamikaze jarak jauh Ukraina menghantam depot minyak kosong di dekat kota Rezekne, sekitar 40 km dari perbatasan Rusia. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan di darat.

Menteri Pertahanan Andris Spruds, yang telah mendukung serangan Ukraina terhadap Rusia dan menyebut insiden itu disayangkan tetapi dapat dimengerti, mengundurkan diri pada akhir pekan.

Anggota partai Progresif itu mengatakan dia tidak ingin militer terseret ke dalam perselisihan politik.

Anggota parlemen Andris Suvajevs, yang memimpin faksi parlemen Progresif, menyatakan sebelumnya pada hari itu bahwa koalisi yang berkuasa pasti akan runtuh jika mosi tidak percaya diajukan untuk pemungutan suara.

Perdana menteri diharapkan untuk ikut serta dalam sesi parlemen, tetapi malah mengundang media ke kantornya untuk mengumumkan pengunduran dirinya. Dia menyalahkan "kecemburuan politik dan kepentingan partai yang sempit" atas krisis tersebut.

Moskow menuduh negara-negara NATO secara diam-diam mengizinkan Ukraina untuk menggunakan wilayah udara mereka untuk melakukan serangan terhadap target di Rusia barat laut, khususnya terminal ekspor minyak di Wilayah Leningrad.

Pejabat di beberapa negara tempat insiden yang melibatkan drone Ukraina dilaporkan sejak pertengahan Maret telah menyatakan keprihatinan atas perencanaan militer Kiev.

Perdana Menteri Finlandia Petteri Orpo mengatakan dia memberi tahu pemimpin Ukraina Vladimir Zelensky bahwa Helsinki menganggap pesawat Ukraina yang memasuki wilayah udaranya tidak dapat diterima.

Menteri Pertahanan Estonia, Hanno Pevkur, mengatakan Ukraina harus "menjauhkan drone mereka dari wilayah kami [dan] mengendalikan aktivitas mereka dengan lebih baik."

Baca juga: Rubio Akui AS Berupaya Bujuk China untuk Tekan Iran