Bagaimana Jepang, Korea Selatan dan Taiwan Tanggapi Pertemuan Trump-Xi?

TOKYO - Kunjungan Donald Trump ke Beijing dipantau ketat oleh beberapa negara tetangga China yakni Jepang dan Korea Selatan, serta Taiwan. Mereka mengamati bagaimana presiden Amerika Serikat (AS) akan membahas Taiwan dan isu lainnya.

Kedua negara tersebut adalah sekutu militer AS dan memiliki perjanjian pertahanan bersama dengan AS, yang berarti mereka berada dalam posisi yang berbeda dari Taiwan, yang pemerintahnya tidak diakui secara resmi oleh Washington.

Pada saat yang sama, AS telah berkomitmen membantu Taiwan mempertahankan diri dan tidak menerima masukan dari Beijing mengenai isu-isu seperti penjualan senjata.

Jika Trump melanggar kebijakan yang telah lama berlaku itu, hal itu akan menimbulkan pertanyaan apakah ia dapat mempertahankan janji kepada sekutu formalnya, menurut para analis.

Bagi Jepang dan Korea Selatan, ini berarti selama potensi konflik dengan China atau Korea Utara, di antara negara-negara lain.

Perubahan sikap Trump juga menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang mengarahkan kebijakan luar negeri AS, tulis Stephen Nagy, profesor politik dan studi internasional di Universitas Kristen Internasional di Tokyo.

Nagy mengatakan dalam komentar untuk Japan Times bahwa kurangnya "titik akhir strategis yang dapat diidentifikasi" dan "ketidakjelasan mengenai siapa yang membentuk keputusan inti tentang China, Taiwan, dan pencegahan yang diperluas" menunjukkan bahwa Trump berimprovisasi daripada mengikuti strategi yang terkoordinasi.

Jepang, Korea Selatan, dan sekutu AS lainnya dapat mengimbangi beberapa kekhawatiran mereka dengan meningkatkan anggaran pertahanan mereka sendiri, tetapi tidak ada pengganti untuk kepercayaan, katanya. "Keandalan adalah mata uang dasar politik aliansi. Tanpa itu, bahkan pola yang dipahami dengan baik pun kehilangan kegunaan strategisnya," katanya.

Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan China adalah "satu-satunya risiko" bagi perdamaian dan stabilitas regional, setelah Xi memperingatkan Trump bahwa masalah pulau itu dapat menyebabkan konflik.

"Otoritas Beijing saat ini adalah satu-satunya risiko bagi perdamaian dan stabilitas regional," ungkap kementerian itu dalam pernyataan, menyoroti "pelecehan militer" China dan aktivitas zona abu-abu di sekitar Taiwan dan kawasan sebagai bukti.

Ditambahkan, "Beijing tidak berhak untuk membuat klaim apa pun atas nama Taiwan secara internasional."

Baca juga: Rubio Akui AS Berupaya Bujuk China untuk Tekan Iran