Viral! Trump Diklaim Ingin Gunakan Kode Nuklir terhadap Iran tapi Dicegah Jenderal Tertinggi AS

WASHINGTON - Sebuah klaim yang sedang viral menyebutkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ingin menggunakan kode nuklir terhadap Iran. Namun, langkah itu dicegah Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine.

Klaim itu berasal dari pensiunan analis CIA, Larry Johnson, dalam podcast "Judging Freedom". Menurut Johnson, selama pertemuan darurat pada hari Sabtu lalu, Trump mencoba mengakses kode nuklir.

Baca Juga: Kubu Garis Keras Makin Desak Iran Membuat Bom Nuklir untuk Melawan AS-Israel

"Salah satu laporan yang muncul dari pertemuan di Gedung Putih itu adalah bahwa Trump ingin...menggunakan kode nuklir, dan Jenderal Dan Caine berdiri dan berkata 'Tidak'," kata Johnson.

"Dia menggunakan hak istimewanya sebagai kepala militer, bisa dibilang. Tampaknya itu adalah pertengkaran yang cukup besar. Ada beberapa hal yang sangat aneh terjadi di [Washington] DC," lanjut Johnson.

"Hal ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang perilaku presiden yang tidak menentu—beberapa hari yang lalu, Trump membuat komentar seks yang mengganggu di atas panggung yang membuat penontonnya terdiam," imbuh Johnson.

Sekadar diketahui, kode nuklir AS—sering disebut Gold Codes atau "biscuit" adalah kode otorisasi khusus yang dibawa oleh Presiden Amerika Serikat untuk mengidentifikasi diri dan memerintahkan peluncuran senjata nuklir. Kode ini wajib digunakan untuk memverifikasi identitas Presiden sebagai Panglima Tertinggi kepada Pusat Komando Militer Nasional (NMCC) sebelum serangan nuklir dapat dilaksanakan.

Mengutip laporan dari Newsweek, Kamis (23/4/2026), Gedung Putih membantah klaim viral tersebut.

Beberapa anggota parlemen dari Partai Republik juga telah menyatakan skeptisisme. Senator Thom Tillis mengatakan kepada Newsweek bahwa dia akan membutuhkan konfirmasi dari berbagai sumber sebelum menganggap klaim tersebut serius, menambahkan bahwa dia tidak dapat membayangkan skenario seperti itu menjadi pertimbangan yang nyata.

Klaim dari Johnson juga bertentangan dengan cara kerja sistem komando nuklir AS. Berdasarkan protokol yang telah ditetapkan, Ketua Kepala Staf Gabungan bertugas dalam kapasitas penasihat dan tidak memiliki wewenang untuk memblokir atau melaksanakan perintah peluncuran serangan nuklir.

Meskipun terdapat pengamanan seperti "aturan dua orang", sistem tersebut dirancang untuk memastikan bahwa setiap perintah yang sah dari panglima tertinggi Amerika dilaksanakan.