Pakar: Indonesia Berisiko Terseret Konflik Jika Izinkan Wilayahnya Diakses Jet Tempur AS
Kamis, 16 April 2026 - 10:55 WIB
loading...
A
A
A
Dia menunjuk pada kemarahan publik atas respons Indonesia yang lemah terhadap perang AS-Israel terhadap Iran dan partisipasi Prabowo dalam Board of Peace (BoP) yang baru-baru ini dibentuk Trump, yang oleh banyak orang di Indonesia dianggap sebagai salah satu “alat politik Trump”.
"Secara keseluruhan, langkah-langkah ini dapat semakin memicu sentimen publik bahwa presiden Indonesia berkolusi dengan agresor," kata Alfin.
Militer AS memiliki rekam jejak panjang dalam mengabaikan kedaulatan wilayah udara Indonesia.
Laksamana (Purnawirawan) Yudo Margono, yang menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) periode 2022-2023, pernah mengatakan kepada DPR pada 2023 bahwa AS selalu menjadi pelanggar nomor satu wilayah udara Indonesia, dengan 11 penerbangan tanpa izin tercatat hanya pada paruh pertama tahun itu saja.
Antara Januari 2024 hingga April 2025, pesawat militer AS dilaporkan melakukan operasi pengawasan di atas Laut China Selatan sebanyak 18 kali, melanggar perairan teritorial dan wilayah udara Indonesia.
Para kritikus berpendapat bahwa melegalkan akses tersebut, alih-alih mengekang pelanggaran, akan memberi penghargaan kepada perilaku buruk dan menormalisasi apa yang seharusnya tetap menjadi garis merah kedaulatan.
Pesawat militer asing saat ini diharuskan untuk mendapatkan izin dari Kementerian Luar Negeri dan Markas Besar Militer Indonesia.
Menurut Alfin, AS akan membutuhkan kebebasan yang signifikan untuk aset militernya jika terjadi konflik di Selat Taiwan, yang hampir pasti melibatkan wilayah udara Indonesia.
"Secara keseluruhan, langkah-langkah ini dapat semakin memicu sentimen publik bahwa presiden Indonesia berkolusi dengan agresor," kata Alfin.
"Pelanggar Nomor 1"
Militer AS memiliki rekam jejak panjang dalam mengabaikan kedaulatan wilayah udara Indonesia.
Laksamana (Purnawirawan) Yudo Margono, yang menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) periode 2022-2023, pernah mengatakan kepada DPR pada 2023 bahwa AS selalu menjadi pelanggar nomor satu wilayah udara Indonesia, dengan 11 penerbangan tanpa izin tercatat hanya pada paruh pertama tahun itu saja.
Antara Januari 2024 hingga April 2025, pesawat militer AS dilaporkan melakukan operasi pengawasan di atas Laut China Selatan sebanyak 18 kali, melanggar perairan teritorial dan wilayah udara Indonesia.
Para kritikus berpendapat bahwa melegalkan akses tersebut, alih-alih mengekang pelanggaran, akan memberi penghargaan kepada perilaku buruk dan menormalisasi apa yang seharusnya tetap menjadi garis merah kedaulatan.
Pesawat militer asing saat ini diharuskan untuk mendapatkan izin dari Kementerian Luar Negeri dan Markas Besar Militer Indonesia.
Menurut Alfin, AS akan membutuhkan kebebasan yang signifikan untuk aset militernya jika terjadi konflik di Selat Taiwan, yang hampir pasti melibatkan wilayah udara Indonesia.
(mas)
Lihat Juga :
