Jepang Peringatkan Operasi Pengaruh Asing Terkait China

JAKARTA - Pemerintah Jepang memperingatkan meningkatnya operasi pengaruh asing setelah serangkaian laporan mengungkap dugaan kampanye terkoordinasi terkait China yang menargetkan kepemimpinan politik serta proses demokrasi di negara tersebut.

Temuan tersebut, yang berasal dari sejumlah laporan perusahaan teknologi dan lembaga riset internasional, mendorong pejabat senior Jepang menyerukan langkah penanggulangan segera.

Baca Juga: Pembersihan Militer China ala Xi Jinping Picu Ketidakpastian di Indo-Pasifik

Dikutip dari Nepal Aaja, Rabu (25/3/2026), Pemerintah Jepang menilai aktivitas tersebut sebagai ancaman langsung terhadap sistem demokrasi, termasuk pemilu dan kebebasan pers.

Sorotan utama datang dari laporan yang dirilis pada Februari oleh OpenAI, yang mengungkap pemblokiran akun ChatGPT yang dikaitkan dengan aktor penegak hukum China.

Akun tersebut disebut mencoba menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk merancang operasi pengaruh terhadap tokoh politik Jepang.

Menurut laporan itu, rencana tersebut mencakup upaya untuk merusak reputasi Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi.

Menanggapi temuan tersebut, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara menyebut operasi pengaruh asing sebagai “ancaman terhadap keamanan nasional”.

Dia memperingatkan bahwa kampanye semacam itu dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi, termasuk pemilu yang bebas dan kebebasan media.

Rencana Kampanye Berbasis AI

Laporan OpenAI menyebut pengguna yang terhubung dengan China berupaya merancang kampanye informasi bertahap menggunakan sistem AI.

Permintaan tersebut muncul pada pertengahan Oktober 2025, tak lama setelah Takaichi mengkritik kebijakan China terhadap kelompok minoritas di Mongolia Dalam.

Dalam sebuah forum publik, Takaichi mengecam pembatasan terhadap komunitas etnis Mongolia, termasuk kebijakan pendidikan yang menekankan penggunaan bahasa Mandarin.

Menurut laporan tersebut, pengguna meminta AI untuk menyusun strategi guna mendiskreditkan Takaichi pada momen politik penting, ketika dia diperkirakan menjadi kandidat kuat memimpin Partai Demokrat Liberal Jepang.

Strategi yang diusulkan mencakup penyebaran komentar negatif secara daring, kritik terhadap kebijakan imigrasi, serta penyamaran sebagai warga asing yang mengirim keluhan kepada anggota parlemen Jepang.

Rencana tersebut juga menyarankan penggunaan akun palsu untuk menyalahkan Takaichi atas kenaikan biaya hidup serta memicu kemarahan publik terkait tarif Amerika Serikat terhadap sektor pertanian Jepang.

OpenAI menyatakan telah menolak permintaan itu dan kemudian mengidentifikasi upaya lanjutan dari pengguna yang sama untuk menyempurnakan laporan kemajuan operasi tersebut.

Aktivitas di Media Sosial

Peneliti kemudian menemukan sejumlah akun media sosial yang memposting pesan terkoordinasi terkait Takaichi.

Pada akhir Oktober 2025, akun-akun tersebut menggunakan tanda pagar (tagar) yang menggambarkan Takaichi sebagai tokoh ekstrem kanan serta menyoroti dampak ekonomi dari kebijakan perdagangan.

Pada November, beberapa akun yang sama mulai menyebarkan konten berbahasa Inggris yang mengkritik pernyataan Takaichi terkait Taiwan.

Aktivitas tersebut menunjukkan upaya untuk memengaruhi baik audiens domestik maupun internasional.

Peneliti OpenAI menyebut operasi tersebut didukung oleh sumber daya signifikan, termasuk operator manusia yang memanfaatkan alat berbasis kecerdasan buatan.

Temuan ini diperkuat oleh laporan dari lembaga riset berbasis di Washington, Foundation for Defence of Democracies, yang mengidentifikasi lebih dari 330 akun media sosial yang terkait dengan narasi pro-Beijing.

Laporan tersebut menyebut puluhan akun di platform X dan Tumblr menyebarkan pesan yang menyerang Takaichi selama periode pemilu.

Konten tersebut menggambarkan Takaichi sebagai pemimpin yang tidak sah atau bersifat militeristik, serta menyebarkan tuduhan korupsi.

Para peneliti menyimpulkan bahwa jaringan tersebut merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas yang menargetkan perkembangan politik di Jepang, Amerika Serikat, Filipina, serta sejumlah negara di Amerika Latin.

Meski banyak unggahan memiliki tingkat interaksi rendah, analis menilai akun-akun tersebut dirancang untuk memengaruhi algoritma dan meningkatkan visibilitas narasi tertentu.

Pola “Spamouflage”

Para analis keamanan menyebut kampanye tersebut memiliki kemiripan dengan jaringan pengaruh yang dikenal sebagai “Spamouflage” atau “Dragonbridge”, yang telah beroperasi sejak setidaknya 2017.

Jaringan ini dikenal menggunakan sejumlah besar akun terkoordinasi untuk menyebarkan narasi tertentu, termasuk melalui penggunaan tagar, pengulangan pesan, serta penyamaran sebagai institusi kredibel.

Dalam beberapa kasus, akun-akun tersebut meniru kampanye resmi pemerintah untuk meningkatkan legitimasi.

Laporan juga menunjukkan bahwa kampanye tersebut tidak terbatas pada Jepang.

Jaringan yang sama disebut menargetkan tokoh politik di Amerika Serikat, termasuk Presiden Donald Trump, dengan kritik terhadap kebijakan narkotika dan imigrasi.

Analisis menunjukkan bahwa hampir setengah dari akun yang diidentifikasi turut menyebarkan konten terkait Trump.

Para analis menilai tujuan utama kampanye ini bukan untuk langsung memengaruhi opini publik secara luas, melainkan menanamkan narasi yang dapat berkembang secara organik di ekosistem digital.

Pakar keamanan siber memperingatkan bahwa operasi pengaruh yang dikaitkan dengan China semakin meluas, khususnya di kawasan Indo-Pasifik.

Menurut Google Threat Intelligence Group, jaringan Dragonbridge merupakan salah satu operasi pengaruh pro-China terbesar yang saat ini dipantau.

Kelompok tersebut mencatat bahwa kampanye serupa telah menargetkan isu-isu politik di berbagai negara, termasuk hubungan Jepang–Taiwan, sengketa Laut China Selatan, serta dinamika politik di India dan Filipina.

Selain operasi informasi, investigasi juga menemukan adanya aktivitas spionase siber yang memengaruhi puluhan negara.

Respons Jepang dan China

Pemerintah Jepang menyatakan bahwa temuan ini menunjukkan kerentanan dalam ekosistem informasi modern.

Pejabat pemerintah menilai operasi semacam itu berpotensi memengaruhi integritas pemilu dan membentuk opini publik secara tidak sah.

Seorang juru bicara kantor Takaichi menyatakan bahwa pihaknya menyadari adanya aktivitas media sosial yang mencurigakan dan menganggapnya sebagai isu keamanan nasional.

Sementara itu, pemerintah China membantah tuduhan tersebut.

Seorang juru bicara Kedutaan Besar China di Washington menyebut temuan tersebut “tidak berdasar” dan menegaskan bahwa pemerintah China menentang penggunaan akun palsu atau disinformasi untuk memengaruhi opini publik.

Para analis menilai kasus ini mencerminkan perubahan lanskap persaingan geopolitik di era digital.

Dengan berkembangnya teknologi kecerdasan buatan, media sosial, dan jaringan komunikasi global, potensi intervensi lintas negara dalam proses politik semakin meningkat.

Bagi Jepang, temuan ini menunjukkan bahwa dinamika politik domestik kini semakin terhubung dengan kompetisi global dalam ruang informasi digital.