Kim Jong-un: Status Korut Negara Bersenjata Nuklir Tak Bisa Diubah, Korsel Negara Paling Bermusuhan!

PYONGYANG - Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un mendeklarasikan bahwa status negaranya sebagai negara bersenjata nuklir sudah tidak bisa diubah.

Deklarasi ini disampaikan menyusul pengangkatannya kembali sebagai kepala badan pembuat kebijakan tertinggi negara otoriter tersebut, yakni Presiden Komisi Urusan Negara.

Baca Juga: Kim Jong-un Menang Pemilu 99,93% dan Jadi Presiden Korut Lagi, Sisa 0,07% Suara Milik Siapa?

“Kami akan terus dengan tegas mengkonsolidasikan status kami sebagai negara bersenjata nuklir sebagai arah yang tidak dapat diubah, sambil secara agresif meningkatkan perjuangan kami melawan kekuatan musuh,” katanya dalam pidato kebijakan di gedung legislatif yang hanya berfungsi sebagai "stempel karet" di Pyongyang.

Dalam pidato kebijakan panjang yang dilaporkan oleh media pemerintah, KCNA, pada Selasa (24/3/2026), pemimpin generasi ketiga Korea Utara tersebut membahas berbagai isu, mulai dari senjata nuklir dan kebijakan pertahanan hingga tujuan ekonomi dan hubungan dengan Korea Selatan (Korsel).

“Sesuai dengan misi yang dipercayakan oleh Konstitusi Republik…kami akan terus memperluas dan memajukan pencegahan nuklir pertahanan diri kami,” katanya, merujuk pada senjata nuklir.

Menurutnya, upaya perluasan senjata nuklir untuk memperkuat status Korut sebagai negara bersenjata nuklir telah sepenuhnya dibenarkan.

Kim Jong-un ingin memastikan kesiapan yang tepat dari pasukan nuklirnya untuk menangkis apa yang dia sebut sebagai “ancaman strategis”.

Kim Jong-un tidak berbasa-basi tentang tetangga selatannya, yang disebutnya sebagai “negara yang paling bermusuhan”.

“Kami akan menetapkan Korea Selatan sebagai negara yang paling bermusuhan dan akan menghadapinya dengan menolak dan mengabaikannya sepenuhnya,” katanya.

"Pyongyang akan membuatnya membayar tanpa ampun—tanpa pertimbangan atau keraguan sedikit pun—atas setiap tindakan yang melanggar Republik kami,” imbuh Kim Jong-un.

Pernyataan Kim Jong-un yang menargetkan Seoul muncul meskipun ada upaya berulang kali dari Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung, seorang pemimpin yang moderat yang menjabat pada bulan Juni, untuk berdialog tanpa prasyarat. Pyongyang telah mengabaikan isyarat-isyarat ini.

Kim Jong-un adalah penguasa generasi ketiga negara yang didirikan oleh kakeknya, Kim Il-Sung, pada tahun 1948, dan telah memerintah negara itu sejak kematian ayahnya pada tahun 2011.

Legislatif Korea Utara memilih kembali Kim Jong-un sebagai Presiden Komisi Urusan Negara, seperti yang dilaporkan KCNA sebelumnya, tanpa menyebutkan apakah keputusan itu bulat atau ada perbedaan pendapat.

Para kritikus berpendapat bahwa pemilu di Korea Utara telah ditentukan sebelumnya dan dirancang untuk memberikan kepemimpinan tersebut kesan legitimasi demokratis.

Di bidang ekonomi, Kim Jong-un menguraikan tujuan untuk meningkatkan produksi industri sebesar 1,5 kali lipat.

Selama periode rencana lima tahun ke depan, kata Kim Jong-un, Korea Utara harus secara signifikan memperkuat fondasi pembangunan sektor industri secara keseluruhan. "Untuk meningkatkan produksi industri sekitar 1,5 kali lipat," katanya.

Dia mengeklaim telah terjadi kemajuan yang jelas dalam pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir.

“Selama lima tahun terakhir, kami telah merenovasi pabrik-pabrik mesin utama... sambil mengatasi berbagai kesulitan dan penyimpangan,” katanya.

"Prestasi tersebut menghancurkan... klaim palsu dari kekuatan musuh bahwa tidak mungkin ada kemakmuran tanpa meninggalkan senjata nuklir,” ujarnya.