OIC Youth Indonesia Kritik Absennya RI dalam Perebutan Kursi Sekjen OKI
Kamis, 26 Februari 2026 - 15:42 WIB
loading...
OIC Youth Indonesia mengkritik Pemerintah Indonesia atas absennya Indonesia dalam perebutan kursi Sekjen OKI. Foto/OIC
A
A
A
JAKARTA - OIC Youth Indonesia menyampaikan kritik terbuka terhadap Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemlu), atas absennya Indonesia dalam perebutan kursi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada periode rotasi Asia mendatang.
Menurut organisasi tersebut, tidak adanya pencalonan wakil Indonesia sebagai Sekjen OKI menunjukkan minimnya keseriusan dan political will dalam menggarap peran strategis Indonesia di dunia Islam.
Baca Juga: OKI Kecam Dubes AS karena Dukung Zionis Wujudkan Israel Raya dari Nil hingga Eufrat
Kritik tersebut disampaikan sebagai kritik konstruktif, dengan kesadaran bahwa arah umum diplomasi Indonesia dan prioritas kebijakan luar negeri pemerintah sejatinya masih inline dengan kepentingan dunia Islam dan Global South, namun belum dimaksimalkan secara strategis.
Presiden OIC Youth Indonesia, Astrid Nadya Rizqita, menegaskan bahwa tahun 2026 seharusnya menjadi momentum emas bagi Indonesia untuk tampil memimpin dunia Islam melalui jabatan Sekjen OKI. Namun kesempatan strategis tersebut kini dinilai terlewat, dan secara struktural baru akan kembali terbuka sekitar 10-15 tahun ke depan.
“Ini bukan soal prestise, melainkan soal kepentingan nasional. Indonesia tidak akan rugi bila memimpin OKI. Justru sebaliknya, posisi Sekjen OKI sepenuhnya inline dengan national interest Indonesia, termasuk penguatan diplomasi perdamaian, solidaritas kemanusiaan, dan kepemimpinan Global South,” kata Astrid.
Astrid menekankan bahwa OKI bukan organisasi simbolik, melainkan organisasi antarpemerintah terbesar kedua di dunia setelah PBB, dengan 57 negara anggota serta beragam organ dan badan-badan khusus yang mencakup isu politik, perdamaian, HAM, kemanusiaan, ekonomi, sains, pendidikan, hingga pembangunan.
Dia mengingatkan bahwa OKI berdiri pada tahun 1969 sebagai respons langsung atas pembakaran Masjid al-Aqsa, dengan perjuangan kemerdekaan Palestina sebagai raison d’etre utama organisasi. Indonesia merupakan salah satu negara anggota pendiri OKI.
Dengan rekam jejak Indonesia yang konsisten dalam advokasi Palestina dan isu-isu kemanusiaan, kepemimpinan Indonesia di OKI dinilai sangat sejalan dengan identitas dan kepentingan nasional Indonesia.
Astrid menambahkan bahwa posisi Sekjen OKI juga memiliki keterkaitan strategis dengan berbagai mekanisme perdamaian dunia Islam, termasuk forum-forum tingkat tinggi dan struktur keamanan kolektif, yang semestinya dapat dimanfaatkan Indonesia sebagai soft power bahkan smart power di tingkat global.
Menurut organisasi tersebut, tidak adanya pencalonan wakil Indonesia sebagai Sekjen OKI menunjukkan minimnya keseriusan dan political will dalam menggarap peran strategis Indonesia di dunia Islam.
Baca Juga: OKI Kecam Dubes AS karena Dukung Zionis Wujudkan Israel Raya dari Nil hingga Eufrat
Kritik tersebut disampaikan sebagai kritik konstruktif, dengan kesadaran bahwa arah umum diplomasi Indonesia dan prioritas kebijakan luar negeri pemerintah sejatinya masih inline dengan kepentingan dunia Islam dan Global South, namun belum dimaksimalkan secara strategis.
Presiden OIC Youth Indonesia, Astrid Nadya Rizqita, menegaskan bahwa tahun 2026 seharusnya menjadi momentum emas bagi Indonesia untuk tampil memimpin dunia Islam melalui jabatan Sekjen OKI. Namun kesempatan strategis tersebut kini dinilai terlewat, dan secara struktural baru akan kembali terbuka sekitar 10-15 tahun ke depan.
“Ini bukan soal prestise, melainkan soal kepentingan nasional. Indonesia tidak akan rugi bila memimpin OKI. Justru sebaliknya, posisi Sekjen OKI sepenuhnya inline dengan national interest Indonesia, termasuk penguatan diplomasi perdamaian, solidaritas kemanusiaan, dan kepemimpinan Global South,” kata Astrid.
Astrid menekankan bahwa OKI bukan organisasi simbolik, melainkan organisasi antarpemerintah terbesar kedua di dunia setelah PBB, dengan 57 negara anggota serta beragam organ dan badan-badan khusus yang mencakup isu politik, perdamaian, HAM, kemanusiaan, ekonomi, sains, pendidikan, hingga pembangunan.
Dia mengingatkan bahwa OKI berdiri pada tahun 1969 sebagai respons langsung atas pembakaran Masjid al-Aqsa, dengan perjuangan kemerdekaan Palestina sebagai raison d’etre utama organisasi. Indonesia merupakan salah satu negara anggota pendiri OKI.
Dengan rekam jejak Indonesia yang konsisten dalam advokasi Palestina dan isu-isu kemanusiaan, kepemimpinan Indonesia di OKI dinilai sangat sejalan dengan identitas dan kepentingan nasional Indonesia.
Astrid menambahkan bahwa posisi Sekjen OKI juga memiliki keterkaitan strategis dengan berbagai mekanisme perdamaian dunia Islam, termasuk forum-forum tingkat tinggi dan struktur keamanan kolektif, yang semestinya dapat dimanfaatkan Indonesia sebagai soft power bahkan smart power di tingkat global.
Lihat Juga :
