Terungkap, Board of Peace Akan Bangun Pangkalan Militer Besar di Gaza
Jum'at, 20 Februari 2026 - 11:50 WIB
loading...
Dokumen kontrak mengungkap bahwa Board of Peace yang dibentuk Presiden AS Donald Trump akan membangun pangkalan militer besar di Gaza. Foto/UNICEF/Hassan Islyeh
A
A
A
GAZA - Sebuah dokumen kontrak yang terkait dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang dibentuk dan dipimpin Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkap bahwa BoP akan membangun pangkalan militer besar di Gaza, Palestina.
Menurut dokumen tersebut, pangkalan militer itu nantinya berkapasitas 5.000 orang yang mencakup area lebih dari 350 hektare di Gaza selatan.
Baca Juga: Media Israel: Indonesia Akan Jadi Negara Pertama yang Kerahkan Tentara ke Gaza
Pangkalan tersebut akan menampung International Stabilization Force (Pasukan Stabilisasi Internasional) multinasional yang dibentuk di bawah BoP. Rencana itu juga mencakup menara pengawas, bunker, lapangan tembak, dan perimeter berpagar dengan kawat berduri.
PBB telah mengesahkan ISF, tetapi para kritikus mengatakan bahwa pemerintahan secara efektif tetap berada di bawah kepemimpinan AS.
Para ahli hukum dan pejabat Palestina memperingatkan bahwa proyek tersebut dapat dianggap sebagai pendudukan tanpa persetujuan Palestina.
Laporan The Guardian, yang mengutip dokumen kontrak, melaporkan pada Jumat (20/2/2026) bahwa pemerintahan Trump berencana untuk membangun instalasi militer yang dimaksudkan untuk berfungsi sebagai pusat operasional ISF di Gaza di masa depan.
Menurut laporan tersebut, pos terdepan akan dibangun secara bertahap dan pada akhirnya akan membentang sekitar 1.400 kali 1.100 meter, dikelilingi oleh 26 menara pengawas lapis baja yang dipasang di trailer, lapangan tembak senjata ringan, bunker, dan gudang untuk peralatan militer untuk operasi, dengan seluruh lokasi dikelilingi kawat berduri.
Lokasi tersebut digambarkan sebagai lanskap yang hancur di Gaza selatan."Bentangan dataran kering...dipenuhi dengan logam bengkok akibat pengeboman Israel selama bertahun-tahun," tulis The Guardian dalam laporannya.
Perusahaan konstruksi internasional dilaporkan telah didatangkan untuk memeriksa lokasi tersebut.
Sumber yang dekat dengan perencanaan tersebut mengatakan kepada The Guardian bahwa sekelompok kecil penawar— perusahaan konstruksi internasional dengan pengalaman di zona perang—telah diperlihatkan area tersebut dalam kunjungan lapangan.
ISF yang diusulkan bersifat multinasional. Indonesia sendiri telah menawarkan hingga 8.000 tentara, sementara lebih dari 20 negara telah bergabung dengan inisiatif BoP.
Dewan Keamanan PBB mengesahkan pembentukan ISF, dengan memberikan tanggung jawab yang jauh melampaui tugas menjaga perdamaian.
Menurut laporan The Guardian, ISF akan ditugaskan untuk mengamankan perbatasan Gaza dan menjaga perdamaian di wilayah tersebut melindungi warga sipil, serta melatih dan mendukung pasukan polisi Palestina yang telah diverifikasi.
Namun, pertanyaan operasional penting tetap belum terjawab, termasuk apa yang akan dilakukan ISF selama pengeboman Israel atau konfrontasi bersenjata yang kembali terjadi.
Struktur otoritas pemerintahan juga menuai kritik. Meskipun disajikan sebagai badan internasional, para ahli hukum mempertanyakan independensinya.
Profesor hukum Universitas Rutgers, Adil Haque, mengatakan: “Dewan Perdamaian adalah semacam fiksi hukum, secara nominal dengan kepribadian hukum internasionalnya sendiri yang terpisah dari PBB dan Amerika Serikat, tetapi pada kenyataannya hanyalah cangkang kosong yang dapat digunakan Amerika Serikat sesuai keinginannya.”
Para kontraktor lebih lanjut melaporkan bahwa komunikasi tentang proyek tersebut terkadang dilakukan melalui Signal daripada melalui email pemerintah, memperdalam kekhawatiran tentang transparansi dan pengawasan.
Spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak pangkalan militer mencerminkan harapan akan kondisi pertempuran di dalam Gaza. Menurut dokumen tersebut, “Kontraktor harus melakukan survei geofisika di lokasi untuk mengidentifikasi setiap rongga bawah tanah, terowongan, atau lubang besar per fase.”
Rencana tersebut juga mencakup "Protokol Jenazah Manusia", yang mengakui kemungkinan adanya kuburan massal: “Jika ditemukan jenazah manusia atau artefak budaya yang dicurigai, semua pekerjaan di area terdekat harus segera dihentikan.”
Setidaknya 10.000 warga Palestina diyakini masih terkubur di bawah reruntuhan di seluruh Gaza, menurut otoritas pertahanan sipil yang dikutip dalam dokumen tersebut.
Sebagian besar Gaza selatan saat ini berada di bawah kendali militer Israel, sementara hampir seluruh penduduk—sekitar 1,9 juta orang—telah mengungsi selama perang.
Pengacara Palestina-Kanada dan mantan negosiator Diana Buttu memperingatkan bahwa proyek tersebut sama dengan kendali militer asing atas wilayah Palestina. “Izin siapa yang mereka dapatkan untuk membangun pangkalan militer itu?” tanyanya.
Laporan The Guardian menambahkan bahwa Komando Pusat (CENTCOM) AS menolak berkomentar dan mengarahkan pertanyaan kepada BoP. Seorang pejabat pemerintahan Trump juga menolak membahas dokumen-dokumen tersebut, dengan menyatakan: “Seperti yang telah dikatakan Presiden, tidak akan ada pasukan AS di lapangan. Kami tidak akan membahas dokumen yang bocor.”
Menurut dokumen tersebut, pangkalan militer itu nantinya berkapasitas 5.000 orang yang mencakup area lebih dari 350 hektare di Gaza selatan.
Baca Juga: Media Israel: Indonesia Akan Jadi Negara Pertama yang Kerahkan Tentara ke Gaza
Pangkalan tersebut akan menampung International Stabilization Force (Pasukan Stabilisasi Internasional) multinasional yang dibentuk di bawah BoP. Rencana itu juga mencakup menara pengawas, bunker, lapangan tembak, dan perimeter berpagar dengan kawat berduri.
PBB telah mengesahkan ISF, tetapi para kritikus mengatakan bahwa pemerintahan secara efektif tetap berada di bawah kepemimpinan AS.
Para ahli hukum dan pejabat Palestina memperingatkan bahwa proyek tersebut dapat dianggap sebagai pendudukan tanpa persetujuan Palestina.
Sebuah Enklave Militer Asing
Laporan The Guardian, yang mengutip dokumen kontrak, melaporkan pada Jumat (20/2/2026) bahwa pemerintahan Trump berencana untuk membangun instalasi militer yang dimaksudkan untuk berfungsi sebagai pusat operasional ISF di Gaza di masa depan.
Menurut laporan tersebut, pos terdepan akan dibangun secara bertahap dan pada akhirnya akan membentang sekitar 1.400 kali 1.100 meter, dikelilingi oleh 26 menara pengawas lapis baja yang dipasang di trailer, lapangan tembak senjata ringan, bunker, dan gudang untuk peralatan militer untuk operasi, dengan seluruh lokasi dikelilingi kawat berduri.
Lokasi tersebut digambarkan sebagai lanskap yang hancur di Gaza selatan."Bentangan dataran kering...dipenuhi dengan logam bengkok akibat pengeboman Israel selama bertahun-tahun," tulis The Guardian dalam laporannya.
Perusahaan konstruksi internasional dilaporkan telah didatangkan untuk memeriksa lokasi tersebut.
Sumber yang dekat dengan perencanaan tersebut mengatakan kepada The Guardian bahwa sekelompok kecil penawar— perusahaan konstruksi internasional dengan pengalaman di zona perang—telah diperlihatkan area tersebut dalam kunjungan lapangan.
ISF yang diusulkan bersifat multinasional. Indonesia sendiri telah menawarkan hingga 8.000 tentara, sementara lebih dari 20 negara telah bergabung dengan inisiatif BoP.
Dewan Keamanan PBB mengesahkan pembentukan ISF, dengan memberikan tanggung jawab yang jauh melampaui tugas menjaga perdamaian.
Menurut laporan The Guardian, ISF akan ditugaskan untuk mengamankan perbatasan Gaza dan menjaga perdamaian di wilayah tersebut melindungi warga sipil, serta melatih dan mendukung pasukan polisi Palestina yang telah diverifikasi.
Namun, pertanyaan operasional penting tetap belum terjawab, termasuk apa yang akan dilakukan ISF selama pengeboman Israel atau konfrontasi bersenjata yang kembali terjadi.
Struktur otoritas pemerintahan juga menuai kritik. Meskipun disajikan sebagai badan internasional, para ahli hukum mempertanyakan independensinya.
Profesor hukum Universitas Rutgers, Adil Haque, mengatakan: “Dewan Perdamaian adalah semacam fiksi hukum, secara nominal dengan kepribadian hukum internasionalnya sendiri yang terpisah dari PBB dan Amerika Serikat, tetapi pada kenyataannya hanyalah cangkang kosong yang dapat digunakan Amerika Serikat sesuai keinginannya.”
Para kontraktor lebih lanjut melaporkan bahwa komunikasi tentang proyek tersebut terkadang dilakukan melalui Signal daripada melalui email pemerintah, memperdalam kekhawatiran tentang transparansi dan pengawasan.
Antara Terowongan dan Kuburan
Spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak pangkalan militer mencerminkan harapan akan kondisi pertempuran di dalam Gaza. Menurut dokumen tersebut, “Kontraktor harus melakukan survei geofisika di lokasi untuk mengidentifikasi setiap rongga bawah tanah, terowongan, atau lubang besar per fase.”
Rencana tersebut juga mencakup "Protokol Jenazah Manusia", yang mengakui kemungkinan adanya kuburan massal: “Jika ditemukan jenazah manusia atau artefak budaya yang dicurigai, semua pekerjaan di area terdekat harus segera dihentikan.”
Setidaknya 10.000 warga Palestina diyakini masih terkubur di bawah reruntuhan di seluruh Gaza, menurut otoritas pertahanan sipil yang dikutip dalam dokumen tersebut.
Sebagian besar Gaza selatan saat ini berada di bawah kendali militer Israel, sementara hampir seluruh penduduk—sekitar 1,9 juta orang—telah mengungsi selama perang.
Pengacara Palestina-Kanada dan mantan negosiator Diana Buttu memperingatkan bahwa proyek tersebut sama dengan kendali militer asing atas wilayah Palestina. “Izin siapa yang mereka dapatkan untuk membangun pangkalan militer itu?” tanyanya.
Laporan The Guardian menambahkan bahwa Komando Pusat (CENTCOM) AS menolak berkomentar dan mengarahkan pertanyaan kepada BoP. Seorang pejabat pemerintahan Trump juga menolak membahas dokumen-dokumen tersebut, dengan menyatakan: “Seperti yang telah dikatakan Presiden, tidak akan ada pasukan AS di lapangan. Kami tidak akan membahas dokumen yang bocor.”
(mas)
Lihat Juga :
