4 Fakta Pembunuhan Saif Al-Islam Gaddafi yang Disebut sebagai Calon Pemimpin Libya

TRIPOLI - Saif al-Islam Gaddafi, putra mantan penguasa Libya Muammar Gaddafi, pernah dipandang sebagai pewaris takhta salah satu rezim terlama di dunia Arab.

Pembunuhannya di Libya barat telah membuka kembali luka lama dan menghidupkan kembali pertanyaan tentang kekuasaan, akuntabilitas, dan keadilan yang belum tuntas di negara tersebut.

Saif al-Islam tewas pada hari Selasa di rumahnya di kota Zintan, barat daya Tripoli. Kantor politiknya mengatakan dia meninggal setelah empat pria bersenjata menyerbu rumah, menonaktifkan kamera pengawas, dan melepaskan tembakan, menggambarkan insiden itu sebagai pembunuhan yang direncanakan.

Kantor Kejaksaan Agung Libya kemudian mengkonfirmasi bahwa pemeriksaan forensik menunjukkan dia meninggal karena luka tembak. Dikatakan bahwa penyelidikan sedang dilakukan untuk mengidentifikasi tersangka dan mengajukan kasus pidana.

4 Fakta Pembunuhan Saif Al-Islam Gaddafi yang Disebut sebagai Calon Pemimpin Libya

1. Belum Ada Kelompok yang Mengaku Bertanggung Jawab

Melansir The New Arab, tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab, dan belum ada penangkapan yang diumumkan.

Kelompok-kelompok bersenjata di dan sekitar Zintan membantah keterlibatan, termasuk milisi Brigade 444, yang berafiliasi dengan kementerian pertahanan di Tripoli. Mereka mengatakan "tidak memiliki penempatan lapangan di Zintan" dan tidak menerima perintah untuk mengejarnya.

Sumber-sumber lokal mengatakan bahwa unit-unit keamanan yang sebelumnya terkait dengan perlindungannya menutup area tersebut setelah pembunuhan itu, tetapi masih belum jelas siapa yang bertanggung jawab untuk menjaganya atau bagaimana para penyerang mendapatkan akses.

2. Pesan Terakhirnya Mengkritik Politik Libya

Beberapa hari sebelum kematiannya, sebuah rekaman beredar secara daring yang digambarkan oleh para pendukungnya sebagai "pesan terakhir" Saif al-Islam.

Dalam audio tersebut, ia dilaporkan mengkritik tatanan politik Libya pasca-2011, menuduh utusan asing melakukan kontrol yang menentukan atas negara tersebut dan mempertanyakan apa yang telah dicapai oleh tahun-tahun pertumpahan darah dan pengorbanan.

Ia berbicara tentang miliaran dolar yang hilang, ribuan orang tewas, dan Libya yang tidak mampu bertindak tanpa persetujuan kekuatan asing.

The New Arab tidak dapat memverifikasi secara independen rekaman tersebut, yang dibagikan secara luas di media berbahasa Arab dan memicu spekulasi tentang motif dan waktu pembunuhannya.

Baca Juga: Meski Ditembak F-35, Mengapa Iran Klaim Misi Drone Intai Kapal Induk AS Berjalan Sukses?

3. Wajah Modern Rezim Gaddafi

Sebelum pemberontakan tahun 2011, Saif al-Islam secara luas dipandang sebagai wajah modern rezim ayahnya. Berpendidikan Barat dan fasih berbahasa Inggris, ia menampilkan dirinya sebagai seorang reformis, membantu memimpin rekonsiliasi Libya dengan pemerintah Barat, dan memainkan peran sentral dalam negosiasi tentang perlucutan senjata nuklir dan kompensasi bagi korban pemboman Lockerbie.

Citra itu runtuh selama pemberontakan, ketika ia menjadi salah satu pembela paling gigih pemerintahan ayahnya, mengancam para demonstran dan memperingatkan akan terjadinya perang saudara.

Ia kemudian ditangkap, ditahan selama bertahun-tahun di Zintan, dijatuhi hukuman mati secara in absentia oleh pengadilan Tripoli pada tahun 2015, dan dicari oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan, berdasarkan surat perintah penangkapan yang masih berlaku.

Dibebaskan berdasarkan undang-undang amnesti pada tahun 2017, ia sebagian besar hidup di luar sorotan publik tetapi kembali ke kancah politik pada tahun 2021 ketika ia mendaftar untuk mencalonkan diri sebagai presiden.

Pencalonannya memecah belah Libya dan menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada kegagalan pemilihan yang direncanakan tahun itu.

4. Perpecahan Politik Libya Jadi Latar Belakang

Libya tetap terpecah secara politik, dengan kekuasaan terbagi antara Pemerintah Persatuan Nasional yang diakui PBB di Tripoli, yang dipimpin oleh Abdul Hamid Dbeibah, dan Pemerintah Stabilitas Nasional yang berbasis di timur, yang didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pasukan yang setia kepada Khalifa Haftar.

Perpecahan ini terus berlanjut sejak kegagalan pemilihan pada tahun 2021, dengan upaya mediasi yang dipimpin PBB terhenti di tengah ketidaksepakatan mengenai pembagian kekuasaan, pendapatan minyak, dan aturan pemilihan.

Dalam kebuntuan ini, Saif al-Islam memposisikan dirinya sebagai pilihan ketiga yang potensial, berupaya untuk menampilkan dirinya sebagai alternatif bagi otoritas Tripoli dan timur, dengan memanfaatkan jaringan kesukuan dan nostalgia akan stabilitas relatif era sebelum tahun 2011.