Dituduh Terlibat Korupsi, Presiden dan Wapres Filipina Terancam Dimakzulkan

MANILA - Komite keadilan DPR Filipina Pada hari Rabu, komite tersebut menyatakan bahwa dua pengaduan pemakzulan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., yang menuduhnya melakukan korupsi, melanggar konstitusi, dan mengkhianati kepercayaan publik, tidak memiliki substansi. Selain Marcos Jr, Wakil Presiden Filipina Sara Duterte juga terancam dimakzulkan.

Pada hari ketiga diskusi tentang pengaduan yang diajukan secara terpisah oleh seorang pengacara dan aktivis, komite tersebut dengan suara bulat memutuskan bahwa keduanya tidak memiliki dasar. Marcos, yang berada di tengah masa jabatannya, telah membantah melakukan kesalahan.

Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan akan mengadakan sidang pleno untuk pemungutan suara di mana mereka dapat mendukung temuan komite atau menolaknya. Dewan tersebut saat ini didominasi oleh loyalis presiden.

Gerville Luistro, kepala komite kehakiman, mengatakan mereka berencana untuk menyelesaikan laporan tersebut dan menyerahkannya ke sidang pleno pada hari Senin minggu depan.

"Kami bermaksud untuk segera mengirimkannya ke sidang pleno, tetapi itu tergantung pada sidang pleno kapan hal yang sama akan dibahas di sidang pleno," kata Luistro dalam konferensi pers.

Agar Marcos dapat dimakzulkan, setidaknya sepertiga dari anggota majelis rendah harus mendukungnya. Jika itu terjadi, ia akan menjadi kepala negara Filipina kedua yang dimakzulkan setelah Joseph Estrada, yang persidangannya pada tahun 2001 dibatalkan ketika beberapa jaksa meninggalkan persidangan.

Keluhan terhadap Marcos termasuk keputusannya untuk mengizinkan pendahulunya, Rodrigo Duterte, ditangkap dan dibawa ke Den Haag untuk diadili di Mahkamah Pidana Internasional atas ribuan pembunuhan selama "perang melawan narkoba" yang terkenal kejam.

Marcos, 68 tahun, juga dituduh menyalahgunakan wewenangnya dalam menghabiskan dana publik yang menyebabkan skandal korupsi yang melibatkan proyek pengendalian banjir. Dugaan penggunaan narkoba, yang telah ia bantah, juga membuatnya tidak layak untuk memimpin negara, menurut salah satu keluhan.



Jika majelis rendah memutuskan untuk memakzulkannya, Senat akan diwajibkan untuk bersidang, di mana 24 anggotanya bertindak sebagai juri. Lima pejabat tinggi telah dimakzulkan di Filipina dan hanya satu di antaranya, mantan ketua Mahkamah Agung, yang dinyatakan bersalah dan dicopot dari jabatannya.

Sementara itu, Wakil Presiden Filipina Sara Duterte dihantam dengan upaya pemakzulan baru Pengaduan pemakzulan diajukan pada hari Senin, sebagai peluncuran kembali pertarungan politik yang berhasil ia lewati tahun lalu.

Kedua pengaduan tersebut diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat yang menuduh Duterte menyalahgunakan dana pemerintah — tuduhan yang telah ia bantah pada tahun 2025, ketika Dewan Perwakilan Rakyat memberikan suara untuk mencopotnya dari jabatan, tetapi dicegah oleh putusan Mahkamah Agung, yang menghentikannya dengan alasan perlindungan konstitusional.

Putusan tersebut memberi Duterte kekebalan sementara terhadap pengaduan yang sama atau serupa selama satu tahun, yang berakhir pada pertengahan Januari.

Pengaduan pertama yang diajukan kembali didukung oleh blok Makabayan yang beranggotakan tiga orang — koalisi partai yang mewakili kelompok buruh, petani, pemuda, dan advokasi hak asasi manusia di Dewan Perwakilan Rakyat — sementara yang kedua oleh Tindig Pilipinas, koalisi kelompok pro-demokrasi dan masyarakat sipil.

Kedua pengaduan tersebut menuduh Sara Duterte mengkhianati kepercayaan publik atas dugaan penyalahgunaan dana publik dan korupsi, dan salah satunya menghidupkan kembali tuduhan bahwa ia mengancam akan membunuh mantan sekutunya, Presiden Ferdinand Marcos.

Baca Juga: Siapa Saif Al-Islam Gaddafi? Putra Gaddafi yang Ingin Kembali ke Politik dan Tewas Ditembak

Perwakilan Leila De Lima dari Partai Liberal Mamamayang, yang mendukung pengaduan Makabayan, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa meskipun upaya pemakzulan tahun lalu dihentikan oleh Mahkamah Agung "berdasarkan alasan teknis."

Sara Duterte adalah wakil presiden petahana pertama yang menghadapi pemakzulan dalam sejarah negara itu. Ia terlibat dalam perselisihan dengan Marcos, menyusul runtuhnya aliansi kuat antara keluarga mereka yang membawa mereka pada kemenangan telak dalam pemilihan 2022.

Tahun lalu, ia menghadapi beberapa pengaduan pemakzulan oleh sejumlah anggota parlemen dan kelompok aktivis atas berbagai masalah, termasuk dugaan ancaman kematian yang secara terbuka ia sampaikan terhadap Marcos, istrinya, dan Ketua DPR pada tahun 2024, serta dugaan penyalahgunaan jutaan dolar dana publik.

Putri mantan presiden Rodrigo Duterte, yang secara luas dianggap sebagai kandidat terdepan untuk pemilihan presiden 2028, secara konsisten membantah melakukan kesalahan, menggambarkan langkah-langkah terhadapnya sebagai balas dendam politik.

Meskipun upaya tahun lalu untuk menggulingkan Duterte dari jabatannya dihentikan, kali ini upayanya lebih luas, menurut Ben Cy, seorang pengacara yang berpengalaman dalam kasus politik dan kriminal, karena pengaduan lain yang diajukan bulan lalu ke Kantor Ombudsman oleh mantan senator Antonio Trillanes — seorang kritikus vokal terhadap Keluarga politik Duterte — yang menuduh wakil presiden melakukan penjarahan, penggelapan, dan korupsi.

“Kasus ini akan dibawa ke pengadilan pemakzulan. Akan ada persidangan berdasarkan informasi yang dirilis oleh Trillanes,” kata Cy kepada Arab News. “Saya pikir ini adalah kasus-kasus yang kuat.”