Jika Pemerintah Iran Runtuh, Turki Siap Bangun Zona Penyangga di Perbatasan

ANKARA - Turki berencana membangun zona penyangga di sisi perbatasan Iran jika skenario terburuk terjadi dan pemerintah di Teheran runtuh. Kabar itu menurut informasi dari Middle East Eye (MEE).

Para pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri Turki pada hari Kamis memberikan pengarahan kepada anggota parlemen dalam pertemuan tertutup di parlemen, memberi tahu mereka bahwa Ankara sedang mempersiapkan beberapa skenario potensial terkait Iran, menurut dua peserta yang berbicara kepada MEE.

Salah satu peserta dalam pengarahan tersebut mengatakan para pejabat Turki menggunakan istilah "zona penyangga" untuk menggambarkan niat Ankara melakukan segala upaya untuk mencegah gelombang pengungsi lain memasuki negara itu.

Namun, peserta kedua mengatakan para pejabat tidak secara eksplisit menggunakan frasa "zona penyangga", meskipun mereka menyatakan kesediaan melampaui langkah-langkah biasa.

"Pada dasarnya, mereka mengatakan mereka percaya segala upaya harus dilakukan di sisi Iran untuk memastikan mereka yang mungkin datang jika terjadi migrasi tetap berada di sana," ungkap sumber kedua.

Kementerian Pertahanan Turki awal bulan ini mengatakan Ankara telah memperkuat keamanan di sepanjang perbatasan sepanjang 560 km dengan Iran melalui sistem penghalang fisik yang ditingkatkan secara teknologi.

Langkah-langkah tersebut meliputi 203 menara elektro-optik dan 43 menara yang dilengkapi lift, tembok beton modular sepanjang 380 km, dan parit pertahanan sepanjang 553 km.

Kementerian menambahkan daerah perbatasan dipantau sepanjang waktu oleh sistem pengintaian dan pengawasan, termasuk drone dan pesawat terbang.

Laporan media Turki mengatakan selama pengarahan yang sama, para pejabat Turki juga mengatakan kepada anggota parlemen bahwa sekitar 4.000 warga Iran telah tewas dan 20.000 terluka selama protes berdarah terhadap pemerintah awal bulan ini.

Dipicu inflasi yang cepat dan depresiasi tajam mata uang Iran, protes dengan cepat menyebar ke seluruh negeri. Meskipun ada insiden kekerasan oleh beberapa pengunjuk rasa, beberapa investigasi dan rekaman menunjukkan Teheran menggunakan kekuatan yang tidak proporsional untuk menekan demonstrasi tersebut. Iran juga memberlakukan pemadaman internet.

Peningkatan Kekuatan militer AS

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan pada hari Jumat dalam pernyataan yang disiarkan televisi bahwa Ankara menentang intervensi asing apa pun di Iran dan menyerukan pemerintah AS menggunakan jalur diplomatik untuk menyelesaikan krisis tersebut.

Presiden AS Donald Trump awalnya mengancam Teheran selama penindakan keras yang disertai kekerasan, tetapi kemudian mengatakan ia terbuka untuk berdialog dengan kepemimpinan Iran.

Namun, Washington sejak itu mempertimbangkan serangan presisi terhadap pejabat dan komandan Iran "bernilai tinggi" yang dianggap bertanggung jawab atas kematian para demonstran, kata seorang pejabat Teluk yang mengetahui diskusi tersebut kepada MEE.

Dalam beberapa hari terakhir, AS telah mengerahkan pesawat tempur, sistem pertahanan udara, dan kapal perang ke wilayah MENA, memberi Trump pilihan untuk menargetkan pejabat senior Iran.

Peningkatan kekuatan militer tampaknya mencapai puncaknya. Pada hari Senin, kapal induk USS Abraham Lincoln tiba di perairan Timur Tengah.

Pemerintah Turki sangat menyadari dampak operasi perubahan rezim dan perang, setelah mengalami efek destabilisasi dari invasi Irak yang dipimpin AS pada tahun 2003 dan, baru-baru ini, perang saudara Suriah 2011–2024.

Konflik-konflik ini telah mengakibatkan ratusan ribu pengungsi menyeberang ke Turki dan membebani sektor-sektor kunci seperti energi dan perdagangan.

Masyarakat Turki tetap sangat sensitif terhadap keberadaan pengungsi, terutama 2,7 juta warga Suriah, yang banyak di antaranya kini kembali ke Suriah setelah jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad.

MEE melaporkan pada bulan Juni bahwa para pejabat Turki memperkirakan perang skala penuh antara Israel dan Iran dapat mendorong hingga satu juta pengungsi Iran menuju perbatasan Turki.

Sumber-sumber mengatakan kepada MEE pada saat itu bahwa Ankara kemungkinan tidak akan menerima pengungsi kecuali mereka yang sangat membutuhkan bantuan darurat.

MEE juga melaporkan Turki tidak akan lagi menerapkan kebijakan "pintu terbuka" terhadap negara tetangga mana pun jika terjadi gelombang pengungsi. Warga Iran saat ini dapat memasuki Turki tanpa visa.

Namun, salah satu masalah yang mempersulit rencana ini adalah keberadaan warga Turki Azerbaijan di Iran, yang jumlahnya setidaknya 12 juta jiwa.

Masih belum jelas bagaimana Turki akan merespons jika anggota kelompok tersebut tiba secara massal di perbatasan, yang berpotensi memicu tekanan domestik untuk mengizinkan mereka masuk ke negara tersebut.

Baca juga: Kapal Induk USS Abraham Lincoln Siap Menyerang Iran dalam 1-2 Hari Mendatang