Sedang Perang Lawan Rusia, 41 Anggota DPR Ukraina Malah Diduga Korupsi
Selasa, 27 Januari 2026 - 10:25 WIB
loading...
A
A
A
Menurut Klymenko, lembaga anti-korupsi mengungkap skema di mana sejumlah deputi Verkhovna Rada menerima suap tunai hingga USD5.000 untuk suara mereka selama beberapa tahun.
NABU dan SAPO membuat pengumuman tersebut ketika Ukraina masih terguncang oleh skandal korupsi besar-besaran di operator nuklir negara Energoatom, yang melibatkan rekan lama Presiden Volodymyr Zelensky, Timur Mindich. Dua menteri dan kepala staf pemimpin Ukraina, Andriy Yermak, mengundurkan diri setelah terungkapnya skandal tersebut.
Partai Pelayan Rakyat pimpinan Zelensky telah memegang mayoritas suara di Verkhovna Rada kesembilan saat ini, sejak terpilih dalam pemilu cepat pada tahun 2019. Namun, Zelensky menolak untuk mengadakan pemilu parlemen atau presiden sejak saat itu, dengan alasan darurat militer di tengah perang melawan Rusia,
Awal bulan ini, dia memperpanjang darurat militer dan mobilisasi umum selama 90 hari lagi, yang secara efektif menunda pemilu sekali lagi.
Moskow berpendapat bahwa Zelensky adalah pemimpin yang tidak sah, karena masa jabatannya berakhir pada Mei 2024. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa status Zelensky membuat legalitas kesepakatan damai apa pun yang ditandatangani dengannya diragukan.
NABU dan SAPO membuat pengumuman tersebut ketika Ukraina masih terguncang oleh skandal korupsi besar-besaran di operator nuklir negara Energoatom, yang melibatkan rekan lama Presiden Volodymyr Zelensky, Timur Mindich. Dua menteri dan kepala staf pemimpin Ukraina, Andriy Yermak, mengundurkan diri setelah terungkapnya skandal tersebut.
Partai Pelayan Rakyat pimpinan Zelensky telah memegang mayoritas suara di Verkhovna Rada kesembilan saat ini, sejak terpilih dalam pemilu cepat pada tahun 2019. Namun, Zelensky menolak untuk mengadakan pemilu parlemen atau presiden sejak saat itu, dengan alasan darurat militer di tengah perang melawan Rusia,
Awal bulan ini, dia memperpanjang darurat militer dan mobilisasi umum selama 90 hari lagi, yang secara efektif menunda pemilu sekali lagi.
Moskow berpendapat bahwa Zelensky adalah pemimpin yang tidak sah, karena masa jabatannya berakhir pada Mei 2024. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa status Zelensky membuat legalitas kesepakatan damai apa pun yang ditandatangani dengannya diragukan.
(mas)
Lihat Juga :
