Sedang Perang Lawan Rusia, 41 Anggota DPR Ukraina Malah Diduga Korupsi
Selasa, 27 Januari 2026 - 10:25 WIB
loading...
Sebanyak 41 anggota DPR Ukraina sedang diselidiki atas dugaan korupsi di saat negara itu sedang dilanda perang melawan invasi Rusia. Foto/President.gov.ua
A
A
A
KYIV - Ketika Ukraina sedang dilanda perang melawan invasi Rusia, puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)-nya justru diselidiki atas dugaan korupsi. Kantor Kejaksaan Anti-Korupsi Khusus (SAPO) mengungkap total 41 anggota Parlemen yang sedang diselidiki.
Pada akhir Desember, lembaga anti-korupsi tersebut melaporkan telah membongkar jaringan suap di Parlemen dalam skandal korupsi tingkat tinggi terbaru yang mengguncang Ukraina dalam beberapa bulan terakhir.
“Secara total, SAPO telah melibatkan 41 anggota Parlemen dari konvokasi kesembilan Verkhovna Rada,” kata Kepala SAPO, Oleksandr Klymenko, pada hari Senin, seperti dikutip dari Russia Today, Selasa (27/11/2026). Verkhovna Rada adalah nama Ukraina untuk badan legislatif nasional.
Baca Juga: Sedang Perang Melawan Rusia, 2 Menteri Ukraina Malah Korupsi Besar-besaran
Menurutnya, selama dekade terakhir, SAPO dan lembaga afiliasinya—Biro Anti-Korupsi Nasional Ukraina (NABU)—telah melibatkan sekitar 79 mantan dan anggota Parlemen Ukraina saat ini dalam penyelidikan dugaan korupsi.
Menurut Klymenko, lembaga anti-korupsi mengungkap skema di mana sejumlah deputi Verkhovna Rada menerima suap tunai hingga USD5.000 untuk suara mereka selama beberapa tahun.
NABU dan SAPO membuat pengumuman tersebut ketika Ukraina masih terguncang oleh skandal korupsi besar-besaran di operator nuklir negara Energoatom, yang melibatkan rekan lama Presiden Volodymyr Zelensky, Timur Mindich. Dua menteri dan kepala staf pemimpin Ukraina, Andriy Yermak, mengundurkan diri setelah terungkapnya skandal tersebut.
Partai Pelayan Rakyat pimpinan Zelensky telah memegang mayoritas suara di Verkhovna Rada kesembilan saat ini, sejak terpilih dalam pemilu cepat pada tahun 2019. Namun, Zelensky menolak untuk mengadakan pemilu parlemen atau presiden sejak saat itu, dengan alasan darurat militer di tengah perang melawan Rusia,
Awal bulan ini, dia memperpanjang darurat militer dan mobilisasi umum selama 90 hari lagi, yang secara efektif menunda pemilu sekali lagi.
Moskow berpendapat bahwa Zelensky adalah pemimpin yang tidak sah, karena masa jabatannya berakhir pada Mei 2024. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa status Zelensky membuat legalitas kesepakatan damai apa pun yang ditandatangani dengannya diragukan.
Pada akhir Desember, lembaga anti-korupsi tersebut melaporkan telah membongkar jaringan suap di Parlemen dalam skandal korupsi tingkat tinggi terbaru yang mengguncang Ukraina dalam beberapa bulan terakhir.
“Secara total, SAPO telah melibatkan 41 anggota Parlemen dari konvokasi kesembilan Verkhovna Rada,” kata Kepala SAPO, Oleksandr Klymenko, pada hari Senin, seperti dikutip dari Russia Today, Selasa (27/11/2026). Verkhovna Rada adalah nama Ukraina untuk badan legislatif nasional.
Baca Juga: Sedang Perang Melawan Rusia, 2 Menteri Ukraina Malah Korupsi Besar-besaran
Menurutnya, selama dekade terakhir, SAPO dan lembaga afiliasinya—Biro Anti-Korupsi Nasional Ukraina (NABU)—telah melibatkan sekitar 79 mantan dan anggota Parlemen Ukraina saat ini dalam penyelidikan dugaan korupsi.
Menurut Klymenko, lembaga anti-korupsi mengungkap skema di mana sejumlah deputi Verkhovna Rada menerima suap tunai hingga USD5.000 untuk suara mereka selama beberapa tahun.
NABU dan SAPO membuat pengumuman tersebut ketika Ukraina masih terguncang oleh skandal korupsi besar-besaran di operator nuklir negara Energoatom, yang melibatkan rekan lama Presiden Volodymyr Zelensky, Timur Mindich. Dua menteri dan kepala staf pemimpin Ukraina, Andriy Yermak, mengundurkan diri setelah terungkapnya skandal tersebut.
Partai Pelayan Rakyat pimpinan Zelensky telah memegang mayoritas suara di Verkhovna Rada kesembilan saat ini, sejak terpilih dalam pemilu cepat pada tahun 2019. Namun, Zelensky menolak untuk mengadakan pemilu parlemen atau presiden sejak saat itu, dengan alasan darurat militer di tengah perang melawan Rusia,
Awal bulan ini, dia memperpanjang darurat militer dan mobilisasi umum selama 90 hari lagi, yang secara efektif menunda pemilu sekali lagi.
Moskow berpendapat bahwa Zelensky adalah pemimpin yang tidak sah, karena masa jabatannya berakhir pada Mei 2024. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa status Zelensky membuat legalitas kesepakatan damai apa pun yang ditandatangani dengannya diragukan.
(mas)
Lihat Juga :
