Laporan AS Ungkap Represi China dari Dalam Negeri hingga Luar Perbatasan
Selasa, 20 Januari 2026 - 12:48 WIB
loading...
Laporan tahun Kongres AS ungkap represi rezim Partai Komunis China dari dalam negeri hingga luar perbatasan China. Foto/via Brookings
A
A
A
JAKARTA - Hubungan Partai Komunis China (CCP) dengan hukum, kebenaran, dan komitmen internasional selama ini dinilai sarat kontradiksi. Semakin banyak kesepakatan yang ditandatangani Beijing, mulai dari kerja sama internasional, jaminan hak, hingga komitmen pembatasan kekuasaan, namun semakin sering pula kesepakatan tersebut cenderung dilanggar dalam praktiknya.
Mengutip dari Hamrakura, Selasa (20/1/2026), kontradiksi tersebut disorot secara rinci dalam laporan tahunan 2025 Congressional-Executive Commission on China, lembaga di bawah Kongres Amerika Serikat (AS) yang memantau hak asasi manusia (HAM) dan supremasi hukum di China.
Laporan itu menyimpulkan bahwa pelanggaran janji bukanlah penyimpangan, melainkan bagian dari pola tata kelola CCP. Dampaknya, menurut komisi itu, tidak hanya dirasakan di dalam negeri China, tetapi juga merugikan warga Amerika Serikat serta mengganggu stabilitas tatanan global.
Baca Juga: Protes Pedesaan China Melonak Tajam di Tengah Tekanan Ekonomi
Komisi yang dibentuk pada 2000 tersebut mencatat, selama seperempat abad terakhir, kondisi di China justru bergerak berlawanan dengan harapan awal bahwa integrasi ke lembaga-lembaga internasional akan mendorong perbaikan HAM. Laporan terbaru menunjukkan kemunduran signifikan dalam supremasi hukum, seiring meningkatnya kapasitas CCP untuk melakukan represi di dalam negeri dan tekanan ke luar negeri.
Ketua bersama komisi, Senator Dan Sullivan dan anggota DPR AS Chris Smith, menyatakan bahwa janji yang dilanggar merupakan “fitur” dari cara CCP memerintah dan berinteraksi dengan dunia internasional.
Bagi warga Amerika Serikat, dampak tersebut tidak lagi bersifat jauh atau abstrak. Laporan menjabarkan bagaimana warga AS yang bepergian ke China untuk bekerja atau belajar dapat dikenai larangan keluar negeri dan penahanan sewenang-wenang, sering kali tanpa penjelasan memadai atau jalur hukum yang jelas.
Dunia usaha juga menghadapi risiko rantai pasok yang tercemar kerja paksa, sementara undang-undang keamanan nasional China memberi kewenangan luas kepada otoritas negara untuk mengakses data asing. Bahkan di luar wilayah China, laporan mencatat praktik represi lintas negara, termasuk pengawasan, intimidasi, dan pendirian operasi kepolisian luar negeri yang menargetkan para pengkritik.
Baca Juga: Aksi Protes Kertas Putih Refleksikan Masalah Mendalam di China
Di dalam negeri, sistem peradilan pidana digambarkan lebih berfungsi sebagai instrumen politik dibanding mekanisme penegakan keadilan. Para pembangkang dilaporkan kerap ditahan tanpa proses hukum yang layak, termasuk di fasilitas psikiatri atau pusat penahanan informal yang dikenal sebagai “penjara hitam", serta mengalami penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Basis data tahanan politik milik komisi mencatat lebih dari 11.000 kasus—angka yang diakui masih di bawah kenyataan—yang mencakup jurnalis, seniman, hingga penganut agama lanjut usia.
Laporan tersebut juga menyoroti meningkatnya represi seiring naiknya ketidakpuasan publik. Data yang dikutip menunjukkan lonjakan aksi protes dalam beberapa tahun terakhir, yang direspons dengan penindasan lebih keras. Struktur birokrasi baru, termasuk perluasan lembaga kerja sosial pusat, dibentuk secara khusus untuk mengendalikan masyarakat dan memberantas organisasi yang dicap “ilegal”, sehingga semakin mempersempit ruang kehidupan sipil yang sudah terbatas.
Isu kebebasan beragama tetap menjadi salah satu fokus utama laporan. Meski konstitusi China menjamin kebebasan berkeyakinan, CCP dinilai terus memaksakan praktik keagamaan yang berada di bawah kendali partai. Minoritas Muslim dilaporkan menghadapi penindasan sistematis, pemimpin gereja Protestan ditangkap secara massal, dan institusi Katolik ditempatkan di bawah otoritas negara meskipun terdapat kesepakatan dengan Vatikan.
Praktisi Falun Gong, yang dianiaya sejak 1999, disebut masih menghadapi pemenjaraan, penyiksaan, serta tuduhan pengambilan organ secara paksa—klaim yang didukung sejumlah penyelidikan independen dan kembali dirujuk dalam laporan ini.
Secara global, reputasi China sebagai salah satu pelanggar HAM terburuk diperkuat oleh berbagai penilaian eksternal. Peringkat kebebasan pers menempatkan China di posisi terbawah dunia, sementara media independen praktis tidak beroperasi. Kondisi ini mencerminkan lingkungan informasi yang ditandai sensor ketat, pengawasan, dan propaganda terpusat, dengan ruang akuntabilitas yang sangat terbatas.
Laporan tersebut menegaskan bahwa represi kini semakin meluas hingga melampaui perbatasan China. Komisi tersebut mencatat penggunaan alat digital dan kecerdasan buatan (AI) untuk membentuk narasi di luar negeri, termasuk kampanye yang menyasar Amerika Serikat atau individu pengkritik.
Regulasi China yang mewajibkan sistem AI menanamkan “nilai-nilai inti sosialisme” memicu kekhawatiran tentang ekspor model sensor melalui teknologi dan perangkat lunak global.
Selain itu, infrastruktur fisik juga disebut berperan. Ekspansi satelit dan kemitraan teknologi internasional dinilai berpotensi menjadi sarana penyebaran otoritarianisme digital. Jika digabungkan dengan tekanan diplomatik, pembatalan paspor, peretasan, hingga dugaan pemberian imbalan terhadap aktivis di luar negeri, laporan tersebut menggambarkan terbentuknya sistem intimidasi global yang terkoordinasi.
Semua praktik tersebut, menurut komisi, berakar pada catatan panjang pelanggaran komitmen internasional. China telah meratifikasi berbagai perjanjian utama, mulai dari Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler hingga konvensi mengenai diskriminasi rasial, penyiksaan, hak buruh, dan hukum laut, namun dinilai kerap melanggarnya ketika bertentangan dengan kepentingan partai.
Pengalaman Hong Kong disebut sebagai contoh paling menonjol. Deklarasi Bersama China–Inggris menjanjikan otonomi dan supremasi hukum, tetapi penerapan undang-undang keamanan nasional yang luas serta pembungkaman oposisi kemudian memperlihatkan rapuhnya janji tersebut.
Pola serupa juga ditemukan dalam isu lain, termasuk asimilasi paksa minoritas melalui sistem sekolah berasrama dan keberlanjutan kerja paksa di sejumlah sektor industri, seperti kapas, makanan laut, manufaktur, serta proyek konstruksi luar negeri. Dampaknya meluas ke ekonomi global, dinilai merusak persaingan, menekan standar ketenagakerjaan, dan melibatkan konsumen di berbagai negara.
Dalam kesimpulannya, laporan komisi menggambarkan CCP sebagai rezim yang menggunakan bahasa hukum dan kerja sama internasional sebagai sarana pragmatis, bukan komitmen yang mengikat. Kesepakatan ditandatangani untuk memperoleh legitimasi, akses, atau keuntungan ekonomi, lalu diabaikan ketika bertentangan dengan prioritas Partai. Pola tersebut, menurut laporan komisi, berisiko mengikis kepercayaan terhadap komitmen China sekaligus terhadap sistem internasional secara keseluruhan.
Mengutip dari Hamrakura, Selasa (20/1/2026), kontradiksi tersebut disorot secara rinci dalam laporan tahunan 2025 Congressional-Executive Commission on China, lembaga di bawah Kongres Amerika Serikat (AS) yang memantau hak asasi manusia (HAM) dan supremasi hukum di China.
Laporan itu menyimpulkan bahwa pelanggaran janji bukanlah penyimpangan, melainkan bagian dari pola tata kelola CCP. Dampaknya, menurut komisi itu, tidak hanya dirasakan di dalam negeri China, tetapi juga merugikan warga Amerika Serikat serta mengganggu stabilitas tatanan global.
Baca Juga: Protes Pedesaan China Melonak Tajam di Tengah Tekanan Ekonomi
Komisi yang dibentuk pada 2000 tersebut mencatat, selama seperempat abad terakhir, kondisi di China justru bergerak berlawanan dengan harapan awal bahwa integrasi ke lembaga-lembaga internasional akan mendorong perbaikan HAM. Laporan terbaru menunjukkan kemunduran signifikan dalam supremasi hukum, seiring meningkatnya kapasitas CCP untuk melakukan represi di dalam negeri dan tekanan ke luar negeri.
Ketua bersama komisi, Senator Dan Sullivan dan anggota DPR AS Chris Smith, menyatakan bahwa janji yang dilanggar merupakan “fitur” dari cara CCP memerintah dan berinteraksi dengan dunia internasional.
Bagi warga Amerika Serikat, dampak tersebut tidak lagi bersifat jauh atau abstrak. Laporan menjabarkan bagaimana warga AS yang bepergian ke China untuk bekerja atau belajar dapat dikenai larangan keluar negeri dan penahanan sewenang-wenang, sering kali tanpa penjelasan memadai atau jalur hukum yang jelas.
Dunia usaha juga menghadapi risiko rantai pasok yang tercemar kerja paksa, sementara undang-undang keamanan nasional China memberi kewenangan luas kepada otoritas negara untuk mengakses data asing. Bahkan di luar wilayah China, laporan mencatat praktik represi lintas negara, termasuk pengawasan, intimidasi, dan pendirian operasi kepolisian luar negeri yang menargetkan para pengkritik.
Baca Juga: Aksi Protes Kertas Putih Refleksikan Masalah Mendalam di China
Meningkatnya Represi di Dalam Negeri
Di dalam negeri, sistem peradilan pidana digambarkan lebih berfungsi sebagai instrumen politik dibanding mekanisme penegakan keadilan. Para pembangkang dilaporkan kerap ditahan tanpa proses hukum yang layak, termasuk di fasilitas psikiatri atau pusat penahanan informal yang dikenal sebagai “penjara hitam", serta mengalami penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Basis data tahanan politik milik komisi mencatat lebih dari 11.000 kasus—angka yang diakui masih di bawah kenyataan—yang mencakup jurnalis, seniman, hingga penganut agama lanjut usia.
Laporan tersebut juga menyoroti meningkatnya represi seiring naiknya ketidakpuasan publik. Data yang dikutip menunjukkan lonjakan aksi protes dalam beberapa tahun terakhir, yang direspons dengan penindasan lebih keras. Struktur birokrasi baru, termasuk perluasan lembaga kerja sosial pusat, dibentuk secara khusus untuk mengendalikan masyarakat dan memberantas organisasi yang dicap “ilegal”, sehingga semakin mempersempit ruang kehidupan sipil yang sudah terbatas.
Isu kebebasan beragama tetap menjadi salah satu fokus utama laporan. Meski konstitusi China menjamin kebebasan berkeyakinan, CCP dinilai terus memaksakan praktik keagamaan yang berada di bawah kendali partai. Minoritas Muslim dilaporkan menghadapi penindasan sistematis, pemimpin gereja Protestan ditangkap secara massal, dan institusi Katolik ditempatkan di bawah otoritas negara meskipun terdapat kesepakatan dengan Vatikan.
Praktisi Falun Gong, yang dianiaya sejak 1999, disebut masih menghadapi pemenjaraan, penyiksaan, serta tuduhan pengambilan organ secara paksa—klaim yang didukung sejumlah penyelidikan independen dan kembali dirujuk dalam laporan ini.
Secara global, reputasi China sebagai salah satu pelanggar HAM terburuk diperkuat oleh berbagai penilaian eksternal. Peringkat kebebasan pers menempatkan China di posisi terbawah dunia, sementara media independen praktis tidak beroperasi. Kondisi ini mencerminkan lingkungan informasi yang ditandai sensor ketat, pengawasan, dan propaganda terpusat, dengan ruang akuntabilitas yang sangat terbatas.
Laporan tersebut menegaskan bahwa represi kini semakin meluas hingga melampaui perbatasan China. Komisi tersebut mencatat penggunaan alat digital dan kecerdasan buatan (AI) untuk membentuk narasi di luar negeri, termasuk kampanye yang menyasar Amerika Serikat atau individu pengkritik.
Regulasi China yang mewajibkan sistem AI menanamkan “nilai-nilai inti sosialisme” memicu kekhawatiran tentang ekspor model sensor melalui teknologi dan perangkat lunak global.
Komitmen Internasional China
Selain itu, infrastruktur fisik juga disebut berperan. Ekspansi satelit dan kemitraan teknologi internasional dinilai berpotensi menjadi sarana penyebaran otoritarianisme digital. Jika digabungkan dengan tekanan diplomatik, pembatalan paspor, peretasan, hingga dugaan pemberian imbalan terhadap aktivis di luar negeri, laporan tersebut menggambarkan terbentuknya sistem intimidasi global yang terkoordinasi.
Semua praktik tersebut, menurut komisi, berakar pada catatan panjang pelanggaran komitmen internasional. China telah meratifikasi berbagai perjanjian utama, mulai dari Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler hingga konvensi mengenai diskriminasi rasial, penyiksaan, hak buruh, dan hukum laut, namun dinilai kerap melanggarnya ketika bertentangan dengan kepentingan partai.
Pengalaman Hong Kong disebut sebagai contoh paling menonjol. Deklarasi Bersama China–Inggris menjanjikan otonomi dan supremasi hukum, tetapi penerapan undang-undang keamanan nasional yang luas serta pembungkaman oposisi kemudian memperlihatkan rapuhnya janji tersebut.
Pola serupa juga ditemukan dalam isu lain, termasuk asimilasi paksa minoritas melalui sistem sekolah berasrama dan keberlanjutan kerja paksa di sejumlah sektor industri, seperti kapas, makanan laut, manufaktur, serta proyek konstruksi luar negeri. Dampaknya meluas ke ekonomi global, dinilai merusak persaingan, menekan standar ketenagakerjaan, dan melibatkan konsumen di berbagai negara.
Dalam kesimpulannya, laporan komisi menggambarkan CCP sebagai rezim yang menggunakan bahasa hukum dan kerja sama internasional sebagai sarana pragmatis, bukan komitmen yang mengikat. Kesepakatan ditandatangani untuk memperoleh legitimasi, akses, atau keuntungan ekonomi, lalu diabaikan ketika bertentangan dengan prioritas Partai. Pola tersebut, menurut laporan komisi, berisiko mengikis kepercayaan terhadap komitmen China sekaligus terhadap sistem internasional secara keseluruhan.
(mas)
Lihat Juga :
