Pasukan Thailand Kuasai Wilayah Kamboja, Gencatan Senjata Tak Berlaku
Rabu, 14 Januari 2026 - 20:20 WIB
loading...
A
A
A
Dengan serangan jet tempur, baku tembak roket, dan rentetan artileri, kedua negara tetangga tersebut bertempur selama 20 hari pada bulan Desember, menyusul serangkaian bentrokan pada bulan Juli yang berakhir setelah seruan dari Presiden AS Donald Trump.
Pertempuran Desember menewaskan 101 orang dan menyebabkan lebih dari setengah juta orang mengungsi di kedua belah pihak, dalam peningkatan terbaru dari perselisihan berusia seabad antara kedua negara yang kadang-kadang meledak menjadi konflik.
Dalam beberapa minggu terakhir, Kamboja telah meminta Thailand untuk mengadakan pertemuan Komisi Perbatasan Bersama, upaya dua arah untuk menetapkan batas wilayah, tetapi Bangkok belum mengkonfirmasi partisipasinya, menurut Prak Sokhonn.
"Masalah desa yang diduduki akan menjadi prioritas bagi kami karena kami perlu menyelesaikan masalah tersebut agar warga kami dapat kembali ke rumah," katanya.
Kementerian Luar Negeri Thailand mengatakan sedang menyelesaikan prosedur internal untuk pembicaraan tersebut, yang akan berlangsung setelah pemerintahan baru berkuasa menyusul pemilihan umum 8 Februari.
"Pihak Thailand menegaskan kembali komitmen penuhnya untuk menyelesaikan perbedaan melalui mekanisme bilateral dan bermaksud untuk melanjutkan kegiatan JBC sesegera mungkin," tambahnya.
Pertempuran Desember menewaskan 101 orang dan menyebabkan lebih dari setengah juta orang mengungsi di kedua belah pihak, dalam peningkatan terbaru dari perselisihan berusia seabad antara kedua negara yang kadang-kadang meledak menjadi konflik.
Dalam beberapa minggu terakhir, Kamboja telah meminta Thailand untuk mengadakan pertemuan Komisi Perbatasan Bersama, upaya dua arah untuk menetapkan batas wilayah, tetapi Bangkok belum mengkonfirmasi partisipasinya, menurut Prak Sokhonn.
"Masalah desa yang diduduki akan menjadi prioritas bagi kami karena kami perlu menyelesaikan masalah tersebut agar warga kami dapat kembali ke rumah," katanya.
Kementerian Luar Negeri Thailand mengatakan sedang menyelesaikan prosedur internal untuk pembicaraan tersebut, yang akan berlangsung setelah pemerintahan baru berkuasa menyusul pemilihan umum 8 Februari.
"Pihak Thailand menegaskan kembali komitmen penuhnya untuk menyelesaikan perbedaan melalui mekanisme bilateral dan bermaksud untuk melanjutkan kegiatan JBC sesegera mungkin," tambahnya.
Lihat Juga :
