Trump Batalkan Pertemuan AS-Iran, Dorong Para Pengunjuk Rasa Mengambil Alih Institusi

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan dia telah membatalkan semua pertemuan dengan pejabat Iran dan mengatakan kepada para pengunjuk rasa untuk "mengambil alih institusi Anda" di tengah tindakan keras Teheran.

Dalam unggahan media sosial pada hari Selasa, Trump mengatakan "bantuan sedang dalam perjalanan" tanpa memberikan detail lebih lanjut.

Trump secara terbuka telah mempertimbangkan untuk memerintahkan serangan militer terhadap Iran selama beberapa hari terakhir.

"Para Patriot Iran, TERUS BERPROTES – AMBIL ALIH INSTITUSI ANDA!!! Catat nama-nama para pembunuh dan pelaku kekerasan. Mereka akan membayar harga yang mahal," ujar Trump di situs webnya, Truth Social.

Dia menambahkan, “Saya telah membatalkan semua pertemuan dengan pejabat Iran sampai pembunuhan demonstran yang tidak masuk akal BERHENTI. BANTUAN SEDANG DALAM PERJALANAN. MIGA!!! (MAGA)”

Trump telah mengancam Iran dengan serangan militer di masa lalu sebagai cara untuk menekan Teheran agar lebih selaras dengan tuntutan AS, dan telah mengatakan selama minggu lalu bahwa tanggapan keras dari otoritas Iran terhadap para demonstran di negara itu dapat mengakibatkan serangan AS.

Presiden AS mengumumkan pada hari Senin bahwa negara mana pun yang berbisnis dengan Iran akan dikenakan tarif 25%.

Pada hari Selasa, Departemen Luar Negeri mengeluarkan peringatan yang mengatakan warga AS harus “meninggalkan Iran sekarang” di tengah meningkatnya ketegangan.

Ketika ditanya oleh wartawan pada hari Selasa apa yang dia maksud ketika dia mengatakan “bantuan sedang dalam perjalanan”, Trump menolak memberikan rincian spesifik.

“Anda harus mencari tahu sendiri. Maaf,” katanya.

Dalam wawancara selanjutnya dengan CBS News, Trump kembali mengatakan jika pemerintah Iran mengeksekusi para demonstran, AS akan mengambil “tindakan yang sangat keras”.

Ia menambahkan ia belum menerima "angka akurat" tentang berapa banyak orang yang telah tewas.

Para analis telah memperingatkan serangan AS, yang kemungkinan akan melanggar hukum internasional, dapat memiliki konsekuensi yang tidak terduga di Iran, yang saat ini menghadapi gerakan protes terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

“Rakyat Iran terjebak di antara rezim yang represif dan agresi asing,” ujar Ali Vaez, direktur Proyek Iran di International Crisis Group, kepada Al Jazeera dalam wawancara TV.

“Jika presiden memutuskan melakukan pemenggalan politik di Iran, apa yang akan terjadi setelahnya? Tidak ada oposisi terorganisir dan layak di dalam Iran yang dapat segera mengambil alih. Jadi skenario yang lebih mungkin adalah elemen-elemen yang lebih represif di dalam Garda Revolusi akan mengambil alih,” katanya.

“Jika dia (Trump) menciptakan kekosongan total di puncak sistem Iran, maka negara itu mungkin akan jatuh ke dalam kekacauan dan perselisihan sipil yang penuh kekerasan seperti yang kita lihat di Libya, atau di Suriah, atau di Yaman, atau di Irak,” tambah Vaez.

Jumlah Korban Tewas Meningkat

Kelompok hak asasi manusia yang berbasis di luar Iran mengatakan ratusan orang telah tewas selama protes, sementara media pemerintah mengatakan lebih dari 100 personel keamanan telah tewas.

Al Jazeera tidak dapat memverifikasi angka-angka tersebut secara independen. Pemadaman internet di Iran telah membatasi aliran informasi selama lima hari.

Sementara itu, para pejabat Iran berulang kali menuduh AS memicu kerusuhan.

Baru-baru ini, komandan militer tertinggi Iran, Abdolrahim Mousavi, mengatakan AS dan Israel telah mengerahkan anggota kelompok bersenjata ISIL (ISIS) di dalam negeri untuk melakukan serangan, tanpa memberikan bukti.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sebelumnya mengklaim selama wawancara eksklusif dengan Al Jazeera bahwa otoritas Iran memiliki rekaman suara dari luar negeri yang memberi perintah kepada "agen teroris" untuk menembak polisi dan demonstran.

Dalam unggahan di X pada hari Selasa, kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) Ali Larijani mengatakan Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu adalah "pembunuh utama rakyat Iran".

Sementara itu, Prancis dan Qatar, sekutu utama AS di luar NATO, termasuk di antara negara-negara yang berupaya meredakan ketegangan yang meningkat.

Pada hari Selasa, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani berbicara melalui telepon dengan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani.

Sheikh Mohammed menegaskan kembali dukungan Qatar untuk semua upaya yang bertujuan de-eskalasi dan solusi damai, kata kementerian tersebut dalam pernyataan.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi berbicara dengan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot pada hari Selasa, menurut kantor berita Tasnim Iran.

Baca juga: Eks PM Qatar Desak 4 Negara Segera Bentuk Blok Pertahanan Strategis, Apa Alasannya?