China Kesal Dijadikan Dalih Trump untuk Mencaplok Greenland
Selasa, 13 Januari 2026 - 11:27 WIB
loading...
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning minta AS tidak menjadikan China sebagai dalih untuk mencaplok Greenland dari Denmark. Foto/X @SpoxCHN_MaoNing
A
A
A
BEIJING - Pemerintah China kesal setelah Beijing dan Moskow dijadikan dalih oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mencaplok Greenland. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning minta Washington tidak "mencatut" nama negara lain demi mewujudkan ambisi globalnya.
Trump mengeklaim pekan lalu bahwa AS harus mencaplok Greenland—wilayah otonom Denmark—untuk membendung Rusia dan China. Menurutnya, Beijing dan Moskow akan mengambil alih pulau terbesar di dunia itu jika Washington tidak melakukannya terlebih dahulu.
Baca Juga: AS: Denmark Menduduki Greenland
"Beijing tidak mendukung AS menggunakan China atau Rusia sebagai dalih untuk kepentingan sendiri," kata Mao dalam konferensi pers.
"Arktik memengaruhi kepentingan bersama komunitas internasional dan aktivitas Beijing di wilayah tersebut memperkuat perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan hukum internasional," paparnya, yang dilansir Russia Today, Selasa (13/1/2026).
Pada hari Minggu, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul menyatakan bahwa Berlin bersedia bekerja sama dengan Trump untuk mengatasi dugaan ancaman dari kapal-kapal Rusia dan China di Arktik. Namun, pejabat Eropa lainnya menolak penilaian ancaman Trump.
Anggota Parlemen Denmark Rasmus Jarlov menyatakan klaim tentang ancaman besar dari China dan Rusia terhadap Greenland adalah "khayalan".
Seorang diplomat senior Eropa juga mengatakan kepada Financial Times bahwa tidak ada aktivitas militer Rusia atau China yang terdeteksi di dekat Greenland.
Moskow belum secara resmi menanggapi pernyataan terbaru Trump, tetapi sebelumnya telah menekankan bahwa masa depan Greenland harus ditentukan oleh warganya dan menolak klaim bahwa Rusia menimbulkan ancaman.
Para pejabat Rusia juga berulang kali menyuarakan penentangan terhadap militerisasi Arktik, dan malah menggambarkannya sebagai zona untuk kerja sama damai, khususnya dengan AS, daripada konfrontasi.
Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan wilayah tersebut sebagai area dengan "potensi luar biasa" untuk perdagangan dan pembangunan.
Sementara itu, di Washington, sebuah rancangan undang-undang (RUU) telah diajukan ke Kongres AS, yang bertujuan menjadikan Greenland sebagai negara bagian ke-51 AS. Ini menjadi "langkah gila" terbaru dalam mendukung ambisi pemerintah Trump untuk mencaplok Greenland.
RUU bernama "Greenland Annexation and Statehood Act" diajukan oleh anggota Kongres Randy Fine dari Partai Republik pada hari Senin. RUU ini akan memberi wewenang kepada Presiden Trump untuk mengambil langkah-langkah apa pun yang diperlukan untuk mencaplok atau memperoleh Greenland.
Selain itu, RUU tersebut mewajibkan Trump menyampaikan laporan kepada Kongres—yang menguraikan langkah-langkah yang diperlukan untuk penerimaan Greenland sebagai negara bagian AS.
“Greenland bukanlah pos terpencil yang dapat kita abaikan—ini adalah aset keamanan nasional yang vital,” kata Fine dalam siaran pers.
“Siapa pun yang mengendalikan Greenland mengendalikan jalur pelayaran Arktik utama dan arsitektur keamanan yang melindungi Amerika Serikat.”
Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan kepada wartawan pada hari Senin bahwa penguasaan Greenland tetap menjadi prioritas bagi Trump, meskipun dia menyatakan tidak ada jadwal spesifik untuk tindakan tersebut.
Trump mengeklaim pekan lalu bahwa AS harus mencaplok Greenland—wilayah otonom Denmark—untuk membendung Rusia dan China. Menurutnya, Beijing dan Moskow akan mengambil alih pulau terbesar di dunia itu jika Washington tidak melakukannya terlebih dahulu.
Baca Juga: AS: Denmark Menduduki Greenland
"Beijing tidak mendukung AS menggunakan China atau Rusia sebagai dalih untuk kepentingan sendiri," kata Mao dalam konferensi pers.
"Arktik memengaruhi kepentingan bersama komunitas internasional dan aktivitas Beijing di wilayah tersebut memperkuat perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan hukum internasional," paparnya, yang dilansir Russia Today, Selasa (13/1/2026).
Pada hari Minggu, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul menyatakan bahwa Berlin bersedia bekerja sama dengan Trump untuk mengatasi dugaan ancaman dari kapal-kapal Rusia dan China di Arktik. Namun, pejabat Eropa lainnya menolak penilaian ancaman Trump.
Anggota Parlemen Denmark Rasmus Jarlov menyatakan klaim tentang ancaman besar dari China dan Rusia terhadap Greenland adalah "khayalan".
Seorang diplomat senior Eropa juga mengatakan kepada Financial Times bahwa tidak ada aktivitas militer Rusia atau China yang terdeteksi di dekat Greenland.
Moskow belum secara resmi menanggapi pernyataan terbaru Trump, tetapi sebelumnya telah menekankan bahwa masa depan Greenland harus ditentukan oleh warganya dan menolak klaim bahwa Rusia menimbulkan ancaman.
Para pejabat Rusia juga berulang kali menyuarakan penentangan terhadap militerisasi Arktik, dan malah menggambarkannya sebagai zona untuk kerja sama damai, khususnya dengan AS, daripada konfrontasi.
Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan wilayah tersebut sebagai area dengan "potensi luar biasa" untuk perdagangan dan pembangunan.
Sementara itu, di Washington, sebuah rancangan undang-undang (RUU) telah diajukan ke Kongres AS, yang bertujuan menjadikan Greenland sebagai negara bagian ke-51 AS. Ini menjadi "langkah gila" terbaru dalam mendukung ambisi pemerintah Trump untuk mencaplok Greenland.
RUU bernama "Greenland Annexation and Statehood Act" diajukan oleh anggota Kongres Randy Fine dari Partai Republik pada hari Senin. RUU ini akan memberi wewenang kepada Presiden Trump untuk mengambil langkah-langkah apa pun yang diperlukan untuk mencaplok atau memperoleh Greenland.
Selain itu, RUU tersebut mewajibkan Trump menyampaikan laporan kepada Kongres—yang menguraikan langkah-langkah yang diperlukan untuk penerimaan Greenland sebagai negara bagian AS.
“Greenland bukanlah pos terpencil yang dapat kita abaikan—ini adalah aset keamanan nasional yang vital,” kata Fine dalam siaran pers.
“Siapa pun yang mengendalikan Greenland mengendalikan jalur pelayaran Arktik utama dan arsitektur keamanan yang melindungi Amerika Serikat.”
Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan kepada wartawan pada hari Senin bahwa penguasaan Greenland tetap menjadi prioritas bagi Trump, meskipun dia menyatakan tidak ada jadwal spesifik untuk tindakan tersebut.
(mas)
Lihat Juga :
